Wartain Banten | Pemerintahan | 8 Desember 2025 — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mempertegas komitmennya dalam membangun birokrasi yang bersih dan berintegritas dengan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kerja sama ini berfokus pada pelaksanaan program percontohan pembelajaran elektronik (e-learning) untuk meningkatkan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi, dan Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana. Prosesi tersebut turut disaksikan langsung oleh Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto. Kegiatan ini berlangsung dalam rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Benteng Vredeburg, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Senin (8/12/2025).
Komitmen Mewujudkan Visi Banten Bebas Korupsi
Sekda Banten, Deden Apriandhi, menegaskan bahwa kerja sama dengan KPK merupakan bentuk keseriusan Pemprov Banten dalam membangun budaya birokrasi bersih, sejalan dengan visi “Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi” dari Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah.
Melalui program “E-Learning Petty Corruption: Integrity Ranger”, pemerintah berupaya meningkatkan kompetensi dan menanamkan nilai integritas pada ASN. Deden menekankan pentingnya peningkatan kapasitas, disiplin, dan integritas ASN untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan profesional.
“ASN harus terus meningkatkan kapasitas, disiplin, dan integritas agar pelayanan publik semakin bersih dan profesional,” ujar Deden usai acara
Teknologi sebagai Sarana Penguatan SDM
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyampaikan bahwa e-learning dipilih sebagai metode strategis untuk meningkatkan kualitas ASN secara fleksibel dan berkelanjutan.
“Ini adalah pembelajaran elektronik yang sudah disiapkan untuk memperkuat integritas. Kita semua adalah penjaga integritas sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” tutur Setyo.
Setyo juga menyoroti bahwa kualitas SDM menjadi indikator utama dalam penilaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK), sehingga peningkatan kompetensi, kedisiplinan, dan kapabilitas ASN merupakan langkah strategis untuk memperbaiki ekosistem birokrasi di daerah.
Rangkaian Kegiatan Pendukung
Menjelang puncak peringatan Hakordia 2025, rombongan Pemprov Banten mengikuti berbagai agenda pendukung, termasuk peluncuran program E-Learning Petty Corruption: Integrity Ranger, talkshow tentang pemanfaatan e-learning untuk pembelajaran integritas, serta workshop percontohan pembelajaran integritas berbasis elektronik.(WartainBanten)
