30.9 C
Jakarta
Sabtu, April 10, 2021

P3E Suma Sambut Kunker Komisi II DPRD Konsel

Warta.in, Makassar-Komisi II DPRD Kabupaten Konawe Selatan melakukan kunjungan kerja ke kantor Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku di jalan Perintis Kemerdekaan Km 17 Makassar.

Kepala Bidang Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan SDA, Mery Hadriyani Chairuddin, S.E.,M.Si yang mewakili Kepala P3E Suma DR. Ir. Darhamsyah, M.Si menyambut antusias kehadiran para anggota Legislatif ini. Dalam pertemuan tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Bidang Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan SDA didampingi oleh Kepala Subbidang Evaluasi beserta jajaran P3E Sulawesi Maluku. Senin, 7 April 2021.

Kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Konawe Selatan ini menjalankan tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Konawe Selatan bertujuan untuk melaksanakan konsultasi teknis pengelolaan sampah dalam menyusun rancangan Perda pengelolaan sampah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Tasman Lamuse, S.E. selaku Ketua komisi II Bidang Pertanian, Lingkungan Hidup dan Keuangan menyebutkan maksud dan tujuan kunjungan kerja beserta jajarannya ke kantor P3E Sulawesi Maluku
selaku Kordinator Wilayah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Wilayah Sulawesi Maluku ingin membahas tentang penanganan sampah di Kabupaten Konawe Selatan

“Kami ingin berkoordinasi seperti apa langkah-langkah yang kami lakukan terkait penanganan sampah di Kabupaten Konawe Selatan karena sampai saat ini masih melakukan penanganan khusus,” ungkap Tasman.

Dirinya berharap kedepannya dengan bimbingan dan petunjuk dari P3E Suma, Komisi II bersama Pemda bisa berkoordinasi dalam hal penanganan sampah.

Lebih lanjut Ketua komisi II DPRD Kabupaten Konawe Selatan menyampaikan terimakasih dan syukur, dari kunjungan ini mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan.

“Syukur alhamdulillah setelah dari sini kami sudah mendapatkan petunjuk untuk bersama-sama pemerintah daerah mengelolah sampah di Konawe Selatan sebab Perda yang kami buat Insya Allah kami akan bahas dalam bulan April,” tutupnya.

Sementara itu, Mery Hadriyani yang mewakili Kepala P3E Sulawesi Maluku mengapresiasi setinggi-tingginya dengan keseriusan Komisi II DPRD Kabupaten Konawe untuk membenahi lingkungannya.

“Kami memberikan apresiasi hadirnya Komisi II DPRD Kabupaten Konawe Selatan di P3E Suma yang ingin membuat Peraturan Daerah menyangkut penanganan sampah di daerah Kabupaten Konawe Selatan,” ungkapnya.

Mery Hadriyani dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa tidak mudah mengelola sampah ditengah kompleksitas permasalahan lingkungan dan laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, namun dengan kerjasama berbagai pihak termasuk DPRD selaku legislatif maka diharapkan ada solusi penanganan sampah yang lebih baik melalui peraturan daerah.

Selain penyampaian dari Kepala Bidang Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan SDA P3E Suma, dalam kesempatan tersebut ada pemaparan materi yang disampaikan oleh Ir. Sutirta Rumansyah, M.Si selaku Kasubbid Evaluasi.

Dia menjelaskan bahwa, paradigma pengelolaan sampah memang sudah berubah, sehingga pengurangan sampah itu memang harusnya terjadi dilevel masyarakat termasuk rumah tangga yang harus lebih diperhatikan.

“Untuk pengelolaan sampah baik sampah rumah tangga maupun sampah sejenis rumah tangga ada dua garis besar yakni pengurangan dan penanganan. Pengurangan ada di masyarakat, perkantoran, sekolah dan seterusnya yang meliputi pembatasan, penggunaan kembali dan pendauran ulang sampah. Salah satu contoh pengurangan sampah adalah pembatasan jumlah sampah yang timbul di kantor misalnya membawa botol minuman sendiri ke kantor tanpa harus menggunakan minuman dengan kemasan plastik yang sekali pakai,” terangnya.

Lebih lanjut Sutirta menjelaskan, supaya dihulu pengurangan sampah terjadi maka semua yang terlibat harus masif dan sadar melakukan pengurangan sampah mulai dari rumah tangga, sekolah, restoran, serta diharapkan instansi terkait harus menunjang peraturan daerah dan edukasi yang secara terus-menerus,” pungkas Tirta sebutan akrab Kepala Subbidang Evaluasi P3E Suma ini.

Seperti diketahui bersama, ucap Sutirta bahwa dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, maka diperlukan payung hukum dalam bentuk peraturan daerah.

Latest news

Related news