33 C
Jakarta
Senin, September 27, 2021

Pekerja Migran Indonesia Bebas Biaya Penempatan, Kepala BP2MI: Selamat Berakhir, Pesta Pora Para Rentenir

Array

Jumat, 13 Agustus 2021 05:18 WIB. WIB.Ke BP2MI dalam acara Peresmian Pelaksanaan Peraturan BP2MI Nomor 09 Tahun 2020 Launching Pembebasan Biaya Bagi Pekerja Migran Indonesia Melalui Kredit Usaha Rakyat dan Kredit Tanpa Agunan di Menara BNI, Jakarta, Kamis (12/8). (Foto: Istimewa)

JAKARTA – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menerbitkan Peratuan Nomor 9 Tahun 2020 mengenai Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), Kamis (12/8).

Aturan ini dianggap sebagai solusi agar PMI bisa terlepas dari jeratan rentenir, saat hendak memenuhi biaya penempatan. Seperti yang selama ini terjadi.

Terkait hal ini, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengaku telah mempelajari pasal penjelasan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tepatnya di Pasal 30 ayat 1, yang mengatakan PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan.

“Undang-undang ini telah lahir empat tahun lalu. Tidak ada penjelasan, siapa yang harus kita bebaskan. Siapa yang harus menjadi prioritas negara, agar tidak dibebani biaya penempatan,” jelas Benny dalam acara Peresmian Pelaksanaan Peraturan BP2MI Nomor 09 Tahun 2020 Launching Pembebasan Biaya Bagi Pekerja Migran Indonesia Melalui Kredit Usaha Rakyat dan Kredit Tanpa Agunan di Menara BNI, Jakarta, Kamis (12/8).

Benny mengatakan, setelah mempelajari pasal penjelasan, dia meyakini bahwa PMI harus dibebaskan dari biaya penempatan.

“Saya memahami perintah Undang-Undang, bahwa yang disebut pekerja migran Indonesia, tidak bisa dibebani biaya penempatan,” tegasnya.

Selama ini, kata Benny, mayoritas PMI terpaksa menjual aset keluarga hingga berutang ke rentenir dengan bunga tinggi, untuk modal berangkat.

Untuk memberikan solusi atas persoalan tersebut, BP2MI menggandeng BNI, agar bisa memberikan pinjaman dengan bunga yang jauh lebih rendah.

“Dulu, saat PMI dibebani dengan bunga 28,8 persen, BNI hanya memberlakukan bunga 11 persen. Jadi, kita bisa memangkas 17 persen yang selama ini jadi lahan pesta pora para rentenir,” ungkap Benny.

Dia pun mewanti-wanti rentenir dan pihak mana pun yang selama ini mencari keuntungan dari PMI, agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Menurutnya, praktik rentenir semacam itu tidak akan terjadi lagi kepada para PMI yang akan berangkat.

“Say good bye, selamat berakhir pesta pora para rentenir. Ini adalah kehadiran negara yang menunjukkan kita akan melindungi PMI. Sebagaimana perintah Presiden kepada saya, Kepala BP2MI,” kata Benny.

Di tempat yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa Kementerian BUMN telah membangun ekosistem untuk PMI.

“Kita berupaya, untuk menjaga PMI saat pergi tugas. Keluarga yang ditinggal juga dijaga,” katanya.

Erick juga berharap para PMI bisa memiliki aset ketika mereka purna tugas dari negara penempatannya.

“Insya Allah, ada lagi terobosan ke depan. Kami memikirkan, agar pekerja migran dapat kehidupan yang baik, setelah tidak lagi menjadi pekerja migran. Yaitu dengan sistem yang akan kita diskusikan bersama,” tutur Erick.

Di lain pihak, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Emanuel Melkiades Laka Lena mengapresiasi penerbitan aturan dari BP2MI. Menurut dia aturan ini memberikan layanan terbaik untuk PMI.

“Kita butuh kerja BP2MI semacam ini. Yang betul-betul memastikan amanat konstitusi, amanat Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran dan semua perangkat yang memastikan PMI bisa bergerak dengan baik. Itu betul-betul disiapkan,” katanya.

Dia pun menyebut terbitnya aturan tersebut sebagai kado HUT RI Ke-76.

“Kemarin ada emas di Bulutangkis, di ekonomi ada pertumbuhan 7 persen dan di malam ini ada hadiah bagi PMI di Indonesia dan seluruh dunia. Terima kasih BP2MI,” ungkap Melki. (Sumber : RM.id Rakyat Merdeka )

Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news
- Advertisement -spot_img