29.5 C
Jakarta
Jumat, Februari 26, 2021

PEMAHAMAN KEPEMIMPINAN BERWAWASAN BELA NEGARA

Oleh : Warsito hadi – APN Kemhan

OPINI – Dalam mencapai tujuan nasional, disetiap era kepemimpinan baik ditingkat Dati Tk II (Kabupaten/kota), Dati Tk I (Provinsi) bahkan tingkat nasional, diperlukan kepemimpinan yang dapat membawa suatu perubahan yang lebih baik secara berkelanjutan dan kesinambungan, sehingga dimasa depan akan tercapai tujuan nasional yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Salah satu syarat mencapai tujuan nasional diperlukan suatu kepemimpinan, baik ditingkat nasional dan daerah yang mempunyai visi dan misi jelas mengacu pada Pancasila dan UUD 1945. Mengingat situasi dan kondisi yang dihadapi sangat cepat perubahannya karena pengaruh perkembangan Globalisasi dengan segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) yang semakin komplek serta dapat menimbulkan dampak negatip dimana nilai kebangsaan dan ketahanan nasional menjadi rapuh akibatnya terjadinya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), lemahnya penegakan hukum, degradasi nasionalisme, kemiskinan, kebodohan, serta berbagai permasalahan terkait isu global, regional maupun nasional. Maka diperlukan kepemimpinan yang berwawasan Bela negara.

Kepemimpinan berwawasan Bela negara adalah seni dan kemampuan untuk membangkitkan kesadaran segenap elemen masyarakat bangsa dan negara yang diwujudkan menjadi suatu sinergi yang kuat dan utuh guna melindungi negara dari segala macam AGHT berlandasan nilai-nilai luhur bangsa dalam rangka mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur ( Dewan Ketahanan Nasional, 2019).
Esensi Kepemimpinan berwawasan Bela negara (Ringkasan Materi Bela negara, Pusdiklat Bela negara, Badiklat Kemhan, Rumpin Bogor, 2020 hal 16-22), memiliki sifat dan karakter; per-tama, memiliki moral Kepemimpinan yang berwawasan Bela negara bersumber dari nilai-nilai Pancasila yang tercermin secara terpadu dalam ke lima sila Pancasila, sehingga seorang pemimpin harus mempunyai moral yaitu : moral ketaqwaan dalam dimensi vertikal dan dimensi horisontal yang tercermin dalam sikap dan perilaku pemimpin melaksanakan ibadahnya secara konsisten menurut agama yang dianutnya. Moral Kemanusiaan yang diaktualisasi dalam sikap dan perilaku pemimpin menyadari adanya hak asasi manusia (HAM) dalam batas-batas tanggung jawab sosial bermasyarakat. Moral Kebersamaan dan Kebangsaan, yang identik dengan semangat persatuan di antara sesama warga (pemimpin dan yang dipimpin) menimbulkan kebersamaan yang terbangun semangat kebangsaan dan pengabdian dalam mencapai tujuan. Moral Kerakyatan ditandai sikap dan perilaku keterbukaan (transparancy), konsistensi (consistency) dan kepastian (certainty) dalam implementasi kebijaksanaan. Moral Keadilan ditandai oleh sikap dan perilaku keadilan dan kejujuran yang didasarkan pada tuntutan keimanan dan ketaqwaan.

Ke-dua Kepemimpinan berwawasan bela negara harus memiliki Etika Kepemimpinan yang merupakan aktualisasi nilai-nilai intrumental Pancasila yang terpatri dalam UUD 1945, maka etika kepemimpinan pada hakekatnya dikategorikan dalam empat macam Etika yaitu Etika Keorganisasian, dimana gerak dan perilaku pemimpin haruslah terbatas pada aturan organisasi dalam pemerintahan bernegara. Etika Kelembagaan, dimana gerak dan dinamika pemimpin senantiasa dilembagakan serta mengakomodasi perkembangan lingkungan strategis (internal dan eksternal). Etika Kekuasaan menghendaki adanya keterbatasan kekuasaan dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menghindari penyalahgunaan kewenangan dan Etika Kebijaksanaan, perilaku pemimpin mengutamakan keterbukaan, kreativitas dan inisiatif serta konsistensi.

Ke-tiga Kepemimpinan berwawasan bela negara harus memiliki Integritas. Menurut kamus KBBI bahwa Integritas adalah mutu,sifat atau keadaan yang menunjukan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Pemimpin harus membawa perubahan lebih baik dan akan berpikir bahwa dirinya sebagai pelayan bagi siapapun, sehingga pengikut memiliki integritas bahwa dirinya harus melayani pemimpin selama benar sesuai nilai prinsip dan moral. Pemimpin integritas teruji dan terbukti tidak akan tergoda melakukan hal-hal tak terpuji merugikan negara dan bangsa sekalipun ada peluang dan kesempatan untuk melakukannya.
Ke-empat Kepemimpinan berwawasan bela negara harus memiliki Karakter bangsa. Karakter bangsa adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa dan perilaku berbangsa dan bernegara sebagai olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa serta olah raga seseorang atau sekelompok orang. Karakter bangsa menentukan perilaku kolektif dan tercermin dalam kesadaran dan pemahaman rasa, karsa dan perilaku bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia berdasarkan nilai-nilai 4 pilar, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Ke-lima Kepemimpinan berwawasan bela negara harus memiliki Komitmen. Pemimpi harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan prioritas dan tujuan organisasi, mencakup cara mengembangkan tujuan dan memenuhi kebutuhan organisasi, dengan demikian pemimpin harus mendahulukan misi organisasi dari pada kepentingan pribadi.
Ke-enam Kepemimpinan berwawasan bela negara harus memiliki Kompetensi. Kompetensi adalah penguasaan terhadap suatu tugas, ketrampilan, sikap dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan (Finch dan Crunkilton dalam Mulyana, 2004,38). Pemimpin yang kompetensi diakui dan bermanfaat bagi masyarakat, berbangsa dan bernegara sangat diharapkan sesuai dengan situasi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat saat itu.

Melalui proses demokrasi yakni Pilkada dan Pilpres secara langsung diharapkan memperoleh pemimpin sesuai harapan dan mempunyai sifat dan karakter berwawasan bela negara maka sebaiknya adanya literasi dan edukasi terhadap masyarakat tentang pemahaman bela negara, melalui media massa, tatap secara langsung sebagainya, selain itu juga masyarakat dididik untuk selalu melihat rekam jejak (track record) bagi calon pemimpin.
Dalam peningkatan pemahaman tentang ketatanegaraan, wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional dan sebagainya maka seorang pemimpin terpilih sebaiknya diberi pembekalan singkat melalui pendidikan di Lemhanas dan lembaga tinggi lainnya, hal itu sebaiknya sebagai salah satu syarat untuk dapat dilantik dan diambil sumpah jabatan, sehingga diharapkan mendapatkan kepemimpinan yang memiliki kemampuan menajerial dan karakter kepemimpinan berwawasan bela negara yang memiliki moral kepemimpinan, memiliki etika Kepemimpinan, memiliki Integritas, memiliki Karakter bangsa, memiliki Komitmen dan memiliki Kompetensi yang memadai.

Latest news

Related news