Wartain Banten | Pemerintahan | 28 Februari 2026 — Pemerintah Provinsi Banten menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan evaluasi pengumpulan informasi awal perencanaan dan penganggaran daerah Tahun 2026 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Evaluasi tersebut difokuskan pada lima sektor prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, kemiskinan, stunting, dan ketahanan pangan.
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, evaluasi eksternal dari BPKP menjadi langkah penting untuk memastikan efektivitas perencanaan dan penganggaran daerah, khususnya dalam penyusunan APBD 2026.
“Kami menyambut baik BPKP melakukan evaluasi terkait dengan korelasi program pemerintah daerah untuk lima sektor, yaitu pendidikan, kesehatan, kemiskinan, stunting dan ketahanan pangan,” ungkap Andra Soni di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Jumat (27/2/2026).
Menurutnya, sebagai kepala daerah, ia memerlukan pandangan dan evaluasi dari pihak eksternal guna mengukur sejauh mana efektivitas perencanaan yang telah disusun, sekaligus memastikan keselarasan antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tercermin dalam APBD dan program kerja tahun 2026.
“Sebagai kepala daerah, tentu saya memerlukan evaluasi dari pihak lain untuk melihat sejauh mana efektivitas perencanaan, serta keselarasan antara program pemerintah pusat dan daerah yang tercermin dalam APBD dan program kerja tahun 2026,” katanya
Andra Soni menegaskan, evaluasi tersebut juga penting untuk memastikan seluruh program yang dirancang sejalan dengan target pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Dengan demikian, arah kebijakan dan penganggaran dapat benar-benar mendukung pencapaian sasaran pembangunan secara terukur dan berkelanjutan.
Ia pun meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten untuk bersikap kooperatif dan proaktif dalam menyerahkan data yang dibutuhkan selama proses evaluasi berlangsung.
“Saya minta seluruh OPD menyerahkan data secara lengkap, data itu sudah ada, tinggal disampaikan dan kita koordinasikan bersama agar proses evaluasi berjalan baik. Harus ada komitmen karena BPKP hadir untuk membantu Pemerintah Provinsi Banten dalam pelaksanaan pembangunan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Banten Rusdy Sofyan menjelaskan bahwa evaluasi difokuskan pada perencanaan dan penganggaran Tahun 2026 di lima sektor prioritas nasional. Ia menegaskan, kegiatan tersebut bukan audit, melainkan pemberian masukan untuk mendukung penyusunan anggaran yang lebih efektif.
“Kami akan melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran, ini bukan audit, melainkan evaluasi untuk memberikan masukan perbaikan,” ujarnya. “Jika terdapat ketidaktepatan antara output dan outcome yang berpotensi menghambat pencapaian program, akan kami sampaikan sebagai rekomendasi,” sambungnya.
Ia menuturkan lima sektor tersebut dipilih karena merupakan program prioritas nasional yang berorientasi pada hasil cepat (quick wins). Evaluasi diawali dengan pengumpulan informasi awal, termasuk pernyataan manajemen terkait rincian program di tiap sektor.
Selanjutnya, program akan diuji kesesuaiannya dengan RKPD dan RPJMD serta dinilai efektivitas dan efisiensinya, melalui proses pengumpulan data, pengujian, dan analisis mendalam.(WartainBanten)
