30.1 C
Jakarta
Selasa, Oktober 14, 2025

Wartawan Investigasi

Pencari Bukti Yang Tersembunyi

Pemprov-Pemda Kompak, Banten Perkuat Program Makan Bergizi Gratis

Wartain Banten | Pemerintahan | 14 Oktober 2025  — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama seluruh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot) di wilayahnya menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil untuk memastikan program berjalan sesuai standar nasional dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan pentingnya sinergi lintas pemerintahan dalam pelaksanaan program prioritas tersebut. Hal itu disampaikan usai menghadiri Konsolidasi Regional Peningkatan Tata Kelola Program MBG yang diselenggarakan di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, pada Senin (13/10/2025).

“Kami hadir lengkap dari provinsi hingga kabupaten dan kota. Ini bukti komitmen kami agar program MBG benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Banten,” kata Andra Soni.

Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), memimpin acara tersebut. Seluruh kepala daerah dari Provinsi Jawa Barat, Daerah Khusus Jakarta, dan seluruh bupati dan wali kota di Banten turut serta.  Gubernur Andra Soni, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, dan Sekda Deden Apriandhi Hartawan hadir.  Selain itu, seluruh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ahli gizi, mitra, dan perwakilan yayasan SPPG dari masing-masing provinsi hadir.

Andra Soni mengatakan bahwa kehadiran semua kepala daerah di Banten menunjukkan komitmen yang kuat untuk menyukseskan pelaksanaan program MBG di daerah.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan bahwa setiap SPPG berjalan transparan dan memenuhi standar pengelolaan yang ditetapkan oleh BGN. SPPG berfungsi sebagai pusat produksi, distribusi, dan pengawasan makanan bergizi yang akan didistribusikan ke penerima manfaat di berbagai wilayah.

“SPPG harus terbuka dan memenuhi standar. Provinsi, kabupaten dan kota punya tanggung jawab memastikan semuanya berjalan sesuai aturan,” katanya.

Dengan menerapkan standar pelayanan, seluruh proses penyediaan dan distribusi makanan bergizi diharapkan berlangsung efisien, efektif, dan transparan.

Selain itu, Andra Soni mengatakan bahwa untuk mempercepat pelaksanaan program di lapangan, Satgas MBG Provinsi Banten dibentuk. Satgas ini dipimpin oleh Sekda Deden Apriandhi dan melibatkan anggota BGN. Satgas ini ditugaskan untuk meningkatkan koordinasi, supervisi, dan pengawasan pelaksanaan program MBG prioritas nasional di wilayah Banten.

“Satgas ini bertugas mempercepat pelaksanaan di lapangan,” jelasnya.

Saat program ini dijalankan, sekitar 1.300 SPPG akan digunakan di Banten, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota harus melakukan pemeriksaan bersama untuk memastikan bahwa seluruh SPPG di wilayah 3T dapat beroperasi dan melayani masyarakat setiap hari.

“Daerah 3T tetap menjadi perhatian. Terutama wilayah terpencil saat ini terus kita data karena menurut saya daerah terpencil itu penanganannya agak khusus agar masyarakat di sana bisa terlayani setiap hari,” ujarnya.

Selain itu, gubernur Andra Soni menekankan betapa pentingnya memberikan perhatian khusus kepada masyarakat adat Baduy.  Mereka harus dijamin pemenuhan program MBG, yang merupakan hak mereka.

“Salah satu yang harus kita laporkan dan kita pikirkan tentang masyarakat adat Baduy, karena ini merupakan hak, kita bicara tentang hak,” tegasnya.

Ia juga menyatakan bahwa saat ini, koordinasi antara Pemprov Banten, pemerintah kabupaten dan kota, dan jajaran BGN berjalan dengan baik. Ini terutama berkat dukungan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), yang berfungsi sebagai penggerak di tingkat lokal.

“Setiap hari saya berkomunikasi dengan SPPI regional Banten. Mereka sudah bekerja baik, tinggal kita dukung agar lebih maksimal,” ucapnya.

Seperti yang gubernur katakan, upaya cepat para SPPI dan koordinator lapangan telah menghasilkan hasil yang nyata dalam waktu singkat.  Pemerintah daerah akan terus membantu agar program dijalankan dengan lebih baik.

Andra Soni berharap konsolidasi ini akan meningkatkan sinergi antarkepala daerah dan berkesinambungan.  Diharapkan bahwa program MBG tidak hanya memastikan bahwa anak-anak dan masyarakat rentan memiliki asupan gizi yang cukup, tetapi juga memperkuat peran daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Program MBG bukan sekadar kegiatan, tapi investasi membangun generasi sehat dan kuat. Banten siap memastikan pelaksanaannya hingga ke pelosok,” tutupnya.

Sementara itu, Dadan Hindayana, Kepala BGN, menyatakan bahwa program MBG adalah upaya Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan ketahanan gizi nasional.  Di seluruh wilayah, BGN telah menyediakan sistem pendukung teknis.  mulai dari pengadaan tes pengawasan bahan pangan yang cepat hingga membantu juru masak profesional

“Kami menyiapkan sistem yang terstandar, termasuk rapid test dan pendampingan juru masak profesional di setiap SPPG,” ungkapnya.

Untuk memastikan seluruh tahapan pengolahan makanan memenuhi standar keamanan pangan, BGN tengah menugaskan 5.000 juru masak profesional untuk mendampingi SPPG baru.  Untuk mendukung pelaksanaan program di seluruh Indonesia pada tahun 2026, BGN menyiapkan anggaran nasional sebesar Rp 335 triliun.

“Anggaran tahun 2026 sudah disebutkan, BGN memiliki Rp 268 triliun, dan sudah di-stand by-kan Rp 67 triliun, sehingga secara keseluruhan Badan Gizi Nasional akan mengucurkan Rp 335 triliun di tahun 2026,” terang Dadan.

Seluruh kepala, ahli gizi, mitra, dan perwakilan yayasan SPPG membaca ikrar bersama saat konsolidasi regional peningkatan tata kelola program MBG ini.

Komitmen bersama yang dinyatakan oleh para kepala SPPG, ahli gizi, mitra, dan perwakilan yayasan mencerminkan tekad yang kuat untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Jawa Barat, Daerah Khusus Jakarta, dan Banten, ;

  1. Memegang teguh prinsip-prinsip keamanan pangan untuk mencegah risiko terjadinya insiden keracunan pangan.
  2. Meningkatkan kualitas makanan dan rasa dari setiap hidangan MBG.
  3. Mengimplementasikan SLHS dan seluruh SOP secara menyeluruh dan disiplin pada SPPG yang kami kelola.
  4. Siap menyukseskan program MBG dengan mendistribusikan menu gizi seimbang.

Ikrar ini menjadi landasan moral sekaligus operasional demi tercapainya tujuan utama program MBG: menciptakan generasi sehat dan bebas stunting melalui akses makanan bergizi yang merata dan aman.(WartainBanten)

Berita Terkait

Iskandar Z Sitanggang
Iskandar Z Sitanggang
Pakar Bisnis, Pendidikan dan Hukum