33.4 C
Jakarta
Jumat, Juli 30, 2021

PERAN TNI DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Oleh : Warsito hadi – Analis Pertahanan Negara Kementerian Pertahanan

Warta.In – Indonesia adalah negara yang majemuk dan beraneka ragam dari suku, agama, ras, dan sebagainya yang rawan dan berpotensi terjadinya konflik sosial. Kondisi konflik yang terjadi di Indonesia berdasarkan data Potensi desa (Podes) selama tahun 2011-2018 jumlah desa/kelurahan menjadi ajang konflik massal cenderung meningkat, dari sekitar 2.500 desa pada tahun 2011 menjadi sekitar 2.700 desa/kelurahan pada tahun 2014, dan kembali meningkat menjadi sekitar 3.100 desa/kelurahan pada tahun 2018 (BPS,2020).

Pengertian konflik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah percecokan, perselisihan dan pertenatangan. Sedangkan Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Sedangkan sesuai menurut UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tentang Penanganan Konflik Sosial bahwa Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
Menurut beberapa pakar, mengataan bahwa faktor terjadinya konflik sosial, pertama perbedaan Individu dalam perasaan, pendirian maupun pendapat menyebabkan terjadinya konflik sosial dalam Interaksi sosial. Kedua perbedaan kebudayaan identik (daerah) yang berbeda. Perbedaan latar belakang kebudayaan (daerah) bisa membentuk pribadi berbeda, dimana pemikiran dan pendirian yang berbeda dapat memicu konflik bahkan kekerasaan sosial. Ketiga, perbedaan kepentingan, setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan berbeda dihadapkan suatu permasalahan, demikian dengan kelompok berbeda dengan kelompok lain, hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan.
Keempat, perubahan sosial terlalu cepat dan mendadak dapat membuat keguncangan bahkan penolakan sehingga dapat mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada sehingga konflik bisa terjadi. Konflik sosial bisa terjadi dalam segala aspek Ipoleksosbudhankam, dapat menyebabkan pembangunan dan kesejahteraan sosial masyarakat terganggu bahkan berhenti, disamping itu konflik bertentangan dengan prinsip integrasi yang membangun kesadaran persamaan sebagai bangsa, bila tidak bisa diselesaikan dengan baik dan komprehensif dapat menimbulkan kerawanan sosial akhirnya menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa.

Berdasarkan Permenhan No. 13 Th 2016 tentang Bantuan Penggunaan dan Pengerahan Kekuatan TNI dalam Penanganan Konflik Sosial, maka peran TNI dalam ikut serta penanganan konflik sosial di Indonesia, dilakukan melalui tahap pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik.

Peran TNI dalam tahap pencegahan konflik dilaksanakan oleh Satuan Komando Kewilayahan TNI dikoordinasikan dengan Pimpinan Daerah serta disinergikan dengan program Pemda, kegiatan dapat dilaksanakan; pertama adalah memelihara kondisi damai dalam masyarakat dalam hal ini TNI berkoordinasi Forkompimda dengan melakukan berbagai upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat melalui kegiatan penguatan kerukunan umat beragama, peningkatan forum kerukunan masyarakat, pembinaan kewilayahan, melaksanakan pendidikan dan pelatihan perdamaian, bela negara dan wawasaan kebangsaaan.

Kedua TNI mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai dengan melaksanakan kegiatan meningkatkan kesadaran hukum; sosialisasi peraturan perundang-undangan; penguatan lembaga dalam rangka sistem peringatan dini dan penguatan akses kearifan lokal dan keserasian sosial; Ketiga meredam potensi konflik dengan dilaksanakan kegiatan antara lain melalui pendidikan agama dan penanaman nilai integrasi kebangsaan dan sebagainya dan keempat membangun sistem peringatan dini dengan cara membangun sistem peringatan dini meliputi deteksi dini dan cegah dini dengan melaksanakan penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik, penyampaian data dan informasi mengenai konflik secara cepat dan akurat serta Penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan Kekuatan TNI dalam tahap penghentian konflik dilaksanakan setelah; pertama adanya penetapan status keadaan konflik oleh pemerintah atau Pemda dimana bantuan Penggunaan Kekuatan TNI harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP digunakan menghentikan kekerasan fisik, melaksanakan pembatasan dan penutupan kawasan konflik untuk sementara waktu, melaksanakan upaya pembatasan orang diluar rumah untuk sementara waktu, melaksanakan upaya pelarangan orang memasuki kawasan konflik atau keluar dari kawasan konflik untuk sementara waktu, mengamankan objek vital nasional dan daerah serta sarana dan prasarana vital yang dimungkinkan menjadi sasaran massa, penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi korban konflik, perlindungan terhadap kelompok rentan, upaya sterilisasi tempat rawan konflik, penyelamatan jiwa raga dan harta benda korban konflik, sesuai SOP diatur Peraturan Panglima.
Kedua, Pengerahan kekuatan TNI sebagai bantuan dalam penghentian konflik kepada Pemda dikoordinasikan dengan Kepolisian, meliputi tugas bantuan, wilayah tugas bantuan, kekuatan pasukan, lamanya waktu perbantuan, waktu pelaksanaan, administrasi dan logistik. Komando dan pengendali bantuan penggunaan kekuatan TNI dalam bentuk Satuan Tugas dengan alat peralatan organik satuan, pelaksanaan koordinasi bantuan TNI secara teknis ditetapkan oleh Panglima TNI.
Mekanisme permintaan Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI dalam penghentian konflik setelah Kepala Daerah (Bupati/walikota/gubernur) menetapkan status keadaan konflik skala kabupaten/kota/provinsi meminta bantuan penggunaan kekuatan TNI secara lisan dan/atau tertulis kepada Presiden; Permintaan bantuan lisan dapat melalui telepon; dandalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam harus ditindaklanjuti permintaan tertulis, memuat alasan permintaan bantuan; wilayah perbantuan; lamanya waktu pemberian bantuan; dan kesiapan dukungan logistik oleh pemerintah daerah yang meminta bantuan. Mekanisme Pengerahan TNI menghentikan konflik berskala nasional wewenang Presiden setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPR, dalam konsultasi dengan Pimpinan DPR Menteri memberikan dukungan administrasi dan saran pertimbangan kepada Presiden. Menteri dibantu oleh satuan kerja terkait di lingkungan Kementerian Pertahanan dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Strategi Pertahanan dalam hal ini Direktur Pengerahan.

Peran TNI dalam tahap Pemulihan pasca konflik, dilaksanakan setelah penghentian dan penetapan status keadaan konflik oleh Pemda atau Pemerintah dilanjutkan permintaan Pemda. TNI membantu rehabilitasi pemulihan dan perbaikan kondisi sosial, psikologis trauma konflik, perbaikan kondisi lingkungan dan pelayanan kesehatan serta membantu rekonstruksi membangun kembali sarana dan prasarana umum dan tempat tinggal masyarakat yang rusak akibat konflik.
Dalam rangka mengoptimalkan peran TNI dalam Bantuan Penggunaan dan Pengerahan Kekuatan TNI dalam Penanganan Konflik Sosial maka dapat disarankan langkah-langkah sebagai berikut ; pertama diperlukan pencerahan agar terjadinya kesamaan pemahaman melalui kegiatan Sosialisasi dan edukasi kepada kepada Pemda dan satuan komando prajurit TNI, tokoh masyarakat, Ormas, OKP serta masyarakat di daerah tentang UU No. 7 Th.2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, PP No. 2 Th 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 7 Th.2012 dan Permenhan No. 13 Th 2016 tentang Bantuan Penggunaan dan Pengerahan Kekuatan TNI dalam Penanganan Konflik Sosial.

Kedua, sinergitas antar lembaga didaerah melalui forkompimda dan kerjasama dengan organisasi keagamaan dan tokoh masyarakat guna pencegahan dan penangulangan konflik. Ketiga, pemberdayaan Babinsa sebagai ujung tombak pembinaan teritorial di daerah berperan mengantisipasi dan cegah dini terjadinya konflik, karena langsung berhubungan dengan masyarakat. Keempat, perlu dikaji pembentukan satuan komando khusus TNI di daerah didukung sarana dan peralatan yang memadai dan dapat dimobilisasi secara cepat dalam rangka penanganan konflik khususnya daerah yang memiliki ekskalasi tinggi terjadinya konflik sosial.

Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news
- Advertisement -spot_img
error: Content is protected !!