Wartain Banten | Pemerintahan | 09 September 2025 — Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 berorientasi pada kepentingan dan kemanfaatan masyarakat. Fokus utama pemerintah daerah, kata Andra, adalah menjaga keseimbangan fiskal serta memastikan alokasi anggaran memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga Banten.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur usai menghadiri Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan DPRD Provinsi Banten terhadap persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun 2025, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Selasa (9/9/2025).
“Semoga dengan perubahan APBD ini bisa dan harus bermanfaat bagi masyarakat. Itu tujuan utama kita,” ujar Andra Soni didampingi Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah.
Dalam perubahan APBD 2025, Andra Soni menjelaskan bahwa pemerintah daerah dan DPRD mengevaluasi berbagai kegiatan yang dianggap kurang penting untuk meningkatkan efisiensi anggaran. Sebaliknya, agenda pendapatan yang sempat terkoreksi juga dipulihkan pemerintah tanpa menaikkan pajak.
Menurutnya, tindakan ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga keseimbangan fiskal dan memastikan bahwa anggaran dialokasikan lebih banyak pada program dan pembangunan yang memengaruhi kebutuhan langsung penduduk Banten.
“Pembahasan dengan DPRD telah berlangsung baik, intensif, dan seksama. Perubahan APBD ini merupakan representasi dari kerja bersama seluruh komponen pemerintahan untuk menjawab amanat masyarakat Banten,” kata Andra Soni.
Menurut laporan keuangan, APBD Perubahan 2025 mencatat peningkatan total pendapatan sebesar Rp10,50 triliun dan peningkatan total belanja sebesar Rp10,81 triliun. Ini menyebabkan defisit Rp305,98 miliar, tetapi defisit tersebut ditutup dengan surplus pembiayaan yang sama, yang memastikan APBD tetap seimbang.
Menurut Andra Soni, angka dalam APBD hanyalah alat. Dia menyatakan bahwa yang terpenting adalah bagaimana kebijakan anggaran dapat mempercepat pembangunan dan menyelesaikan masalah masyarakat.
“Orientasinya jelas, bukan sekadar formalitas anggaran. Melainkan kemanfaatannya harus dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Pemprov Banten diharapkan dapat mempercepat program pembangunan yang paling penting dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti mengatasi pengangguran, masalah ekonomi, dan memastikan pemerataan pembangunan antarwilayah.(WartainBanten)
