Wartain Banten | Pemerintahan | 2 Desember 2025 — Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni, menegaskan pentingnya memantapkan program kerja dan menyelaraskan kebijakan antara PKK provinsi dengan kabupaten/kota sebagai langkah strategis mewujudkan keluarga sejahtera dan masyarakat berdaya. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin rapat Pra Rakerda PKK Provinsi Banten di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Selasa (2/12/2025).
Dalam arahannya, Tinawati menyampaikan bahwa penguatan koordinasi menjadi kunci dalam memastikan setiap program PKK dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, pra Rakerda merupakan momentum penting untuk merumuskan langkah bersama dan menyelaraskan kebijakan hingga tingkat akar rumput.
“Langkah penting yang harus kita lakukan bersama adalah untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan masyarakat yang berdaya,” ujar Tinawati.
Tinawati berharap forum pra Rakerda menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh unsur PKK dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK serta meningkatkan kualitas keluarga di Provinsi Banten.
“Semoga pra rakerda ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kita khususnya dalam meningkatkan kualitas keluarga di Provinsi Banten,” kata Tinawati.
Ia juga menekankan bahwa kegiatan ini harus menjadi pijakan untuk memajukan gerakan PKK secara menyeluruh, sehingga mampu memberikan hasil optimal bagi* kemajuan PKK di Banten.
Sekretaris I TP PKK Pusat, Rahmania Lufitasari, memaparkan kebijakan umum dan arah Gerakan PKK 2025–2029 sebagai tindak lanjut Rakernas X PKK. Ia menegaskan bahwa PKK merupakan gerakan pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga dengan struktur kelembagaan hingga tingkat RT, termasuk kelompok PKK dan Dasawisma.
Arah kebijakan ke depan menekankan integrasi program PKK dengan agenda pembangunan nasional dan daerah, peningkatan kapasitas kader, digitalisasi tata kelola, serta penguatan kelompok PKK di tingkat dusun, RW, dan RT.
Rahmania juga menekankan bahwa keberhasilan PKK sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah, komitmen para pembina, integrasi program dalam perencanaan daerah, regenerasi kader, serta administrasi dan pelaporan berbasis data.(WartainBanten)
