25 C
Jakarta
Selasa, Oktober 19, 2021

PPJNA98: Pangkostrad Dudung Jenderal Sejati, Bantah Tudingan Gatot Nurmantyo

Jakarta — Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal Dudung Abdurachman menepis tudingan mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo bahwa militer Angkatan Darat (AD) tengah disusupi oleh PKI. Hal tersebut disampaikan Gatot saat membeberkan bahwa patung sejumlah tokoh nasional yang terlibat dalam peristiwa G30S/PKI telah raib di Museum Dharma Bhakti Markas Kostrad.

“Tidak benar tudingan bahwa karena patung diorama itu sudah tidak ada, diindikasikan bahwa AD telah disusupi oleh PKI. Itu tudingan yang keji terhadap kami,” kata Dudung, Senin (27/9). (CNN Indonesia).

Jawaban yang disampaikan Letjen Jenderal Dudung atas tudingan Gatot Nurmantyo bahwa Militer AD sudah disusupi PKI sangat tepat. Fitnah keji yang menuduh Militer AD sudah disusupi PKI, melontarkan fitnah keji tersebut bermotif memecah belah TNI, bertujuan merontokkan TNI – AD sebagai penjaga NKRI, kata Abdul Salam Nur Ahmad Sekjen PPJNA 98, Selasa (28/09/2021).

Anto Kusumayuda Ketum PPJNA 98 mengatakan “Dengan muncul dipublik tuduhan Militer AD telah disusupi PKI harus diwaspadai itu sebagai indikator sedang terjadinya upaya pecah belah di tubuh TNI. Sebagaimana yang disampaikan Jenderal (Purn) TNI Agum Gumelar harus diwaspadai adu domba pecah belah itu cara cara PKI, akan memecah belah TNI dengan melempar Isyu AD telah disusupi PKI.

Cara cara PKI melakukan adu domba dan pecah belah bertujuan untuk merontokkan TNI sebagai penjaga kedaulatan NKRI, ungkap Anto tokoh aktivis pergerakan 98.

Selanjutnya Abdul Salam Nur Ahmad mengatakan “Semestinya sebagai mantan Panglima TNI menyerukan persatuan membangun kesolidan didalam tubuh TNI, jika ada permasalahan yang krusial sampaikan secara langsung pada pada Panglima TNI, bukannya membuat kegaduhan dipublik, ungkap Sekjen PPJNA 98.

Tudingan PKI sudah menyusup ke Militer AD itu berbahaya akan menjadi stigma pembunuhan karakter menurunkan wibawa TNI Dimata rakyat Indonesia, pernyataan GN harus diluruskan dan dipertanggungjawabkan Dimata hukum, pungkas Abdul Salam Nur Ahmad. (Redaksi)***

Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news
- Advertisement -spot_img