Penumpang Gelap Amandemen UUD 45, Paksakan Perpanjangan Jabatan Presiden Hianati Reformasi & Demokrasi
JAKARTA – Negeri ini seluruh rakyat Indonesia sedang diuji oleh pandemi Covid 19 yang belum berakhir. Sebagaimana pesan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2021, pandemi ini harus diambil hikmahnya untuk memperkuat solidaritas kebersamaan bahu membahu bergotong royong sesama anak bangsa sehingga kita bisa keluar dan dilalui ujian pandemi ini. Pandemi harus menjadi catatan refleksi dan evaluasi dalam tata kelola negeri ini yang merupakan amanah dari Tuhan YME.
Ditengah berjuang perang melawan pandemi tiba tiba mengemuka Ketua MPR RI melemparkan gagasannya terkait amandemen UUD 45, berkembang menjadi bola liar mengemuka wacana perpanjangan jabatan Presiden sampai 2027 atau jabatan Tiga Periode. Dengan alasan menghadapi situasi pandemi Covid 19.
Harus dicermati, diwaspadai dan hati hati jangan sampai Jokowi dijerumuskan oleh para penumpang gelap yang sudah keenakan memanfaatkan menumpuk harta kekayaan ditengah Jokowi sebagai Presiden yang mati matian bekerja menyelamatkan rakyat dari serangan Covid 19. Sehingga apapun caranya Jokowi harus diperpanjang atau jabatan presiden menjadi tiga periode.
Semestinya pandemi ini dijadikan bahan refleksi evaluasi bagi kita semua jangan sampai ada yang salah dalam tata kelola negeri ini ? Mohon ampunan pada Tuhan YME dan perlindungan jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama dilakukan oleh orde baru masa lalu yang kelam. Wacana perpanjangan jabatan presiden apalagi tiga periode itu menghianati reformasi dan demokrasi.
Jokowi sudah tegas menolak wacana tiga periode, sudah cukup jangan jerumuskan Jokowi. Jokowi sudah luar biasa dalam memimpin negeri ini. Berilah kesempatan Jokowi menyiapkan penggantinya untuk melanjutkan kepemimpinan dan semua programnya, tahun 2024 adalah momentum demokrasi seluruh rakyat Indonesia untuk memilih kembali pemimpinnya dan tahun 2024 adalah momentum rakyat mengevaluasi para pemimpinnya, kalau tidak layak dipilih jangan dipilih.
Kalau proses demokrasi ini dihianati dengan memaksakan jabatan Presiden sampai 2027 sama dengan menghianati amanah reformasi, reformasi telah dibajak oleh oligarki orde baru, dirampas oleh para mafia untuk menumpuk harta kekayaan.
Siapapun yang menghianati amanah reformasi sama dengan menghianati amanah para pahlawan pendiri bangsa, amanah para Aulia, para kasepuhan penjaga nilai dan tradisi kebangsaan amanah para raja raja Nusantara yang telah berjuang ikut mendirikan negeri ini. Kalau Hianati amanah !!! Maka amanah yang dijalankan akan diambil kembali dengan cara yang akan tidak terduga. Alam dan kehendak Tuhan yang akan bekerja. Semoga Tuhan YME melindungi negeri ini dan seluruh rakyat Indonesia Amiin YRA.
Siaran pers yang disampaikan oleh Anto Kusumayuda Ketum Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98 PPJNA 98, diterima redaksi Jum’at (03/09/2021). (Redaksi)