Sukarna, Spd, Kepala Pusat Pelayanan Sosial Bina laras (PPSBL) Mutmainnah ( tengah) diapit 2 perawat Yuli Handayani
Warta.in
Mataram,NTB – Ditemui ditengah kesibukannya melayani dan mengurus para Penerima Manfaat berstatus ODGJ dari kendaraan pengangkut.
Kemudian menemani mereka untuk pendaftaran pemeriksaan kesehatan agar para PM tertib dan teratur.
Sukarna, Spd, Kepala Pusat Pelayanan Sosial Bina laras (PPSBL) Muthmainnah, Selebung Lombok Tengah. Kepada Wartawan , mengungkapkan
kedatangannya dengan 38 orang ODGJ adalah untuk memeriksa kesehatan mereka , sebagai Penerima Manfaat yang dilakukannya secara rutin tiap bulan.
Sukarna menjelaskan saat ini para penerima manfaat yang berada dalam pelayanan PPSBL Mutmainnah berjumlah 109 orang. Jumlah ini menurutnya mengalami overload dikarenakan melebihi kapasitas yang ditetapkan yaitu 100 orang.
” Artinya ada kelebihan 9 orang.
Sementara daftar tunggu saat ini sudah mencapai 87 orang, ” ujarnya kepada Media ini Kamis, 5 Februari 2026.
Dengan keterbatasan ini Sukarna merasa kesulitan dalam memberikan pelayanan optimal kepada para PM (ODGJ – Penerima Manfaat ) karena Kurangnya Ruang Asrama, Ruang Isolasi yang belum ada .
” Kan kita tidak tahu kapan mereka (ODGJ ) kumat ,” tandasnya setengah bertanya.
Sehingga, lanjunya kondisi keterbatasan ini sedikit tidak mengganggu operasional pelayanan.
Dia menandaskan sejumlah keterbatasan yang dihadapi saat ini seperti plafon asrama yang sudah rusak dan harus segera mendapatkan perhatian.
Kondisi terbatas seperti ini menyebabkan kaburnya PM sekitar satu atau dua orang tiap minggu.
Selain itu perjalanan dinas juga dinilainya sangat terbatas. sehingga jika ada PM yang kabur seperti kasus sebelumnya bahkan PM yang Kabur sampai Sumbawa Barat , itu ditanggulangi dengan biaya sendiri.
” Besar harapan kami kedepan agar pihak Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma yang datang langsung berkunjung ke Selebung untuk memeriksa kesehatan PM,” harapnya.
Sementara kendala lainnya yang dirasa berat adalah ketika akan menyalurkan PM setelah sembuh dari rehabilitasi. Yaitu saat keluarga atau masyarakat tidak menerima mereka, terutama PM yang pernah mempunyai kasus pembunuhan, pembakaran dan lainnya. Akibat penolakan ini para PM kembali ke asrama dan tetap menjadi tanggung jawab pihaknya.
Begitu pula dengan masalah sarana transportasi yang dinilai belum memadai, sehingga ketika para penerima manfaat butuh sarana transportasi maka pihaknya harus menyewa kendaraan umum untuk mengangkut PM.
Kendati demikian Sukarna mengakui ada 3 kendaraan sebagai fasilitas transportasi yang layak digunakan. Namun, sambungnya ada 2 yang tidak layak pakai. Itupun diperoleh dari hibah RSJ Mutiara Sukma. Itulah sebabnya mengapa alat-alat dan sarana transportasi ini agar mendapatkan perhatian.
Yuli Hadayani, yang mendampingi Sukarna Menambahkan baru sekitar 34 sampai 50 persen PM yang memiliki BPJS selebihnya mereka belum memiliki BPJS. Akibatnya pelayanan kepada para PM belum merata. Persoalannya keluarga para PM berasal dari kalangan tidak mampu membayar BPJS Mandiri.
” Kami berharap agar semua PM dalam layanan kami mendapatkan BPJS secara merata, ” imbuhnya.(sr)
