26 C
Jakarta
Selasa, Oktober 19, 2021

PRO-KONTRA POKJA TRANSISI BUPATI/WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN SAMOSIR

warta.in – Samosir
Berawal dari undangan Tim Kelompok Kerja (POKJA) Transisi Bupati Terpilih Vandiko Timoteus Gultom – Martua Sitanggang (VANTAS) pada pertemuan tgl 22 April 2021 di Hotel Vantas Sialanguan Pangururan,Samosir,  prokontra pun terjadi. Respon berbagai pihak pun dengan cepat beredar di medsos atau WAG dan media online. Dari berbagai pihak yang kontra tidak sedikit sentimen negatif langsung ditujukan kepada  ketuanya Bpk. Ir. Mangindar Simbolon (mantan Ketua Dewan Penasehat Tim Pemenangan VANTAS), dengan mengatakan “belum puas jadi Bupati dua periode, Bupati gagal memimpin Tim Transisi ya pasti gagal, dll “. Dari sebagian respon yang seperti ini kelihatannya, bau bau pilkada masih terasa sekali. Menurut saya, tidak perlulah sampai menyerang pribadi. Silahkan mengkritisi secara logis tanpa harus menyerang pribadi.  Dengan segala kelebihan dan kekurangan beliau, Sebagian masyarakan ada yang antipati dan tentu banyak juga yang mendukung. Mungkin andaikan ketua Tim Transisi bukan Mangindar Simbolon respon masyarakan barangkali tidak sebanyak yang sekarang. Lalu pertanyaannya, apakah pembentukan tim transisi dan respon terhadapnya berdasarkan preferensi politik? Kelihatannya sulit mengatakan tidak.

MENGAPA POKJA TRANSISA MENJADI PROKONTRA?

Setidaknya ada 2 alasan mengapa menjadi prokontra (i) Pokja Transisi mengundang Para Kepala OPD dan Camat pada pertemuan tersebut sedangkan Pj. Bupatinya tidak diundang. Disilah letak persoalannya; (ii) POKJA Transisi tidak dikenal dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten. Artinya, POKJA tidak boleh atau setidaknya tidak etis mengundang para Kepala OPD/Camat karena tidak ada hubungan organisatoris. Kalau untuk berkordinasi, ya bisa saja.

Mengapa POKJA TRANSISI DIBENTUK?

Mungkin Tim Pemenangan VANTAS terinspirasi kepada Jokowi saat membentuk Tim Transisi Pemerintahan pada tahun 2014 yang lalu. Jokowi JK membentuk Tim Transisi untuk mempersiapkan pemerintahan barunya. Mereka lupa bahwa Tata Kelola Pemerintahan Daerah berbeda dengan Pemerintahan Pusat (Presiden). Kalau dalam konteks Pemerintah Pusat, Tim Transisi dibentuk untuk mempersiapkan Pemerintahan baru termasuk jumlah kementerian baru dan kandidat menterinya. Setelah Presiden baru dilantik, biasanya menterinya pun semua menjadi baru (Menteri pada razim lama akan berakhir). Sedang di Pemerintahan Daerah, tidak demikian. Bupati /Wkl Bupati barupun, para Kepala OPD dan Camat tidak serta merta berubah (diganti). Mereka adalah ASN, maka tugasnya sampai pensiun. Sedangkan masa jabatannya sudah diatur tersendiri melalu Peraturan Pemerintah dan atau Badan Kepegawaian Negara. Proses penggantian para Kepala OPD ada mekanisme yang harus dilalui sesuai ketentuan yang berlaku dan melalui Sidang Jabatan.

KEKHAWATIRAN TERHADAP POKJA TRANSISI

Dengan dipanggilnya pada Kepala OPD, sebagian pihak curiga jangan-jangan POKJA akan merubah program kerja atau setiap OPD yang ada saat ini termasuk alokasi proyek-proyek di setiap OPD. Sementara penyusunan dan pengesahan program kerja OPD atau RKPD tahunan harus dituangkan dalam APBD dimana pembahasan dan pengesahannya harus melalui DPRD. Artinya, apapun yang dibahas pada POKJA sesungguhnya adalah diluar mekanisme yang ada.

VISI, MISI BUPATI TERPILIH

Setelah Bupati/Wkl Bupati terpilih dilantik, sudah menjadi kewajibannya menuangkan Visi, Misi dan Program Strategis Kampanyenya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Tahunannya. Untuk mengharmonisasi RPJMD existing dengan Visi Misi Bupati/wkl Bupati baru bisa saja dibentuk Kelompok Kerja atau apapun namanya dengan tugas utama “menyelaraskan dan harmonisasi”. Artinya, Revisi terhadap RPJMD dan RKPD existing  sesungguhnya wajar dilakukan, tapi semuanya melalui mekanisme yang berlaku yaitu melalui pembahasan dan persetujuan DPRD.

MEMAHAMI POKJA TRANSISI

POKJA TRANSISI ini juga menjadi masalah juga karena pilihan katanya. Mengapa harus menggunakan kata TRANSISI? Mengapa bukan Kelompok Kerja “Percepatan”. Sebenarnya saat ini tidak ada keadaan “masa transisi” karena saat ini ada Pj. Bupati, dia adalah Bupati resmi sampai sesaat dilantiknya Bupati Baru. Dengan kata lain penggunaan kata transisi menjadi kurang pas. Pj. Bupati saat ini salah satu tugasnya adalah mempersiapkan Pemerintahan baru Bupati dan Wakil Bupati baru. Barangkali teman-teman Tim Pemenangan Vantas terlalu euphoria atas kemenangan itu sendiri. POKJA TRANSISI tersebut bisa saja tetap ada dan bekerja tetap diluar system, hasil kerjanya diberikan sebagai masukan kepada Bupati baru, tanpa harus melibatkan para Kepala OPD/Camat. Saya sangat memahami pentingnya Tim atau Pokja ini bagi seorang Bupati terpilih Bung Vandiko T. Gultom, karena beliau masih sangat minim pengalaman soal seluk beluk pemerintahan karena sama sekali tidak memiliki pengalaman bikrokasi. Dari segi pembentukan Timnya, Vandiko dan Martua dapat dipahami bahwa dia memang butuh tim itu. Yang menjadi masalah adalah saat TIM tersebut terlalu semangat, saking semangatnya, kurang hati-hati dalam melakukan kegiatannya tanpa melihat potensi masalah legalitasnya. Pokja Transisi atau POKJA Percepatan, silahkan Bekerja dan berproses sampai dilantiknya Bupati baru tapi jangan melibatkan aparatur apalagi para kepala OPD/Camat.
Selamat Bertugas Bupati Samosir Vandiko – Martua.

Dr.Pirma Simbolon
Akademisi STIE Jayakarta

(Feri/tim)

 

Danau Toba News
Melayani dengan tulus
Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news
- Advertisement -spot_img