Wartain Banten | Pemerintahan | 26 Februari 2026 — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menegaskan bahwa program prioritas Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) bukan sekadar narasi simbolik. Program ini dirancang berbasis data dan kebutuhan masyarakat, dengan tujuan agar pembangunan jalan perdesaan memberikan manfaat langsung bagi pertumbuhan ekonomi desa.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Banten, Arif Agus Rakhman, menyampaikan bahwa Bang Andra merupakan bagian dari program prioritas ‘Banten Bagus’, yang fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar di perdesaan. Program ini bertujuan meningkatkan konektivitas, akses ekonomi, serta optimalisasi layanan publik di desa-desa.
“Bang Andra direncanakan dan dilaksanakan melalui APBD dengan indikator capaian yang jelas. Fokus pemerintah adalah manfaat nyata yang dirasakan masyarakat desa. Program bangun jalan desa sejahtera telah selaras dengan Asta Cita ke 6 Bapak Presiden yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” ujar Arif kepada wartawan di Kota Serang, Rabu (25/2/2026).
Pada tahun anggaran 2025, Pemprov Banten telah membangun 62 infrastruktur desa, terdiri dari 61 ruas jalan dan 1 unit jembatan dengan total panjang 67,87 kilometer. Pembangunan tersebut menyasar desa-desa dengan keterbatasan akses transportasi dan logistik.
Komitmen ini berlanjut pada APBD 2026, dengan alokasi anggaran Rp167,4 miliar untuk membangun 46,71 kilometer infrastruktur desa di berbagai wilayah kabupaten dan kota.
Menurut Arif, keberlanjutan program Bangun Jalan Desa Sejahtera menunjukkan fokus Pemprov Banten pada pemerataan infrastruktur perdesaan, dengan keberhasilan diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar penghargaan eksternal.
“Ukuran keberhasilan program Bang Andra pada berkurangnya keterisolasian desa dan meningkatnya aktivitas ekonomi warga,” tegasnya.
Arif menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah, pembangunan jalan desa menjadi fondasi pemerataan pembangunan untuk mendukung distribusi hasil pertanian, UMKM, dan mobilitas masyarakat.
Pemprov Banten juga terbuka terhadap masukan publik dan melakukan evaluasi program secara objektif berdasarkan data fisik, anggaran, dan dampak sosial-ekonomi.(WartainBanten)
