Warta Indonesia | Palembang –.puluhan massa yang tergabung di Garda Alam Pikir Indonesia ( Garda Api), Pemuda dan Mahasiswa menggelar Aksi Demo di kantor PLN kota Palembang jalan kapten A.Rivai sungai pangeran Kec IT.I pada hari Kamis (10/6/2021).
Sejak pagi pukul 10:00 WIB massa sudah menggelar titik temu di kantor PLN jalan kapten A.Rivai kota Palembang.
Ketua kordinator Garda Api Yan coga, Abdul gopar dan Ruben Alkatiri selaku pimpinan aksi serta kordinator lapangan Danaz , Dede dan Reza.
Saat berorasi didepan halaman kantor PLN Unit Induk Palembang ketua Yan coga dengan tegas kembali menyuarakan 10 tuntutannya.
Dikarenakan banyaknya laporan masyarakat Sumatera Selatan khususnya kota palembang maka kami harus berada di garda terdepan kembali menyuarakan tuntutan masyarakat kepada PT.PLN S2 JB.
Namun sayang, ketiga fokus General Manajer PT.PLN.WS2JB pada tahun 2021 ini gagal. ketiganya adalah pertama nihilkan tunggakan, kedua nihilkan gangguan dan ketiga listrik didesa Upayakan mencapai 100 persen.ucap Korlap Yan coga.
Selanjutnya, Abdul gopar menambahkan, tuntutan kira hari ini mendesak Gubernur Sumsel, Menteri BUMN dan Presiden jokowi untuk segera memecat GM PT PLN S2JB Karena menciptakan problem ditengah masyarakat .terindikasi melibatkan orang ketiga dalam meraup keuntungan pribadi dari proyek yang ada serta ada petinggi nya yang tidak mengikuti ujian kompetensi yang berlaku.
“Harapan ada langkah kongkret dari PLN S2JB untuk benar benar membersihkan manajemen yang ada, mengganti pimpinan PLN S2JB dengan segera mengindahkan tuntutan masyarakat,” Tandasnya
Aksi ini diterima oleh ikhwan Fahri manajer keuangan PLN S2JB didampingi staf nya, mengatakan, tarif listrik itu diatur pemerintah.kita tidak bisa keluar dari yang diatur pemerintah.
“Kedua, setoran tidak resmi dilarang, jika ada oknum PLN diduga terlibat ada, itu bisa dilaporkan untuk investigasi.sampaikan ke kami. Ketiga, kita proses jika memang terbukti ada pelanggaran yang dilakukan oknum PLN. Tapi harus didukung bukti yang kuat,” paparnya.
Keempat, untuk lelang dari pusat.kalau ada informasi mengatakan tidak memenuhi standar, harus ada buktinya.kita selalu diaudit BPK.kami sangat terbuka,
Kelima, di ULP Ampera kita tidak ada wewenang melakukan lelang.kalau ada informasi tadi, silahkan didukung bukti bukti.
“Kami manajemen, kami melaksanakan tugas direksi, kami siap bekerja dibagian manapun, dan jika memang dipindahkan, kami juga siap,” tutupnya. ( Hendra )
