Warta In | Palembang – Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Sumatera Selatan (Sumsel) gelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ke-VII dengan mengusung tema ‘peran serta REI dalam mengatasi backlig perumahan di Sumsel bertempat di Ballroom Hotel Novotel Jalan R Sukamto Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang, Rabu (24/5/2023).
Rakerda Dihadiri Gubernur Sumsel H Herman Deru, Ketua DPRD Provinsi Sumsel Hj RA Anita Noeringhati, Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono SIK MH, Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda, Kasubdit Indagsi Polda Sumsek AKBP Bagus Suryo Wibowo SIK MH dan Ketua DPD REI beberapa Provinsi di Indonesia.
Gubernur Sumsel H Herman Deru mengatakan bahwa hajat yang paling penting masuk salam katagori luar biasa yaitu kebutuhan rumah, dimana saat ini Sumsel backlog perumahan mencapai 400 ribu unit dan masih angka yang signifikan
“Jika kita hanya berharap dengan perorangan yang membangun rumah sendiri, kapan selesainya untuk mengatasi backlog perumahan, sementara pertumbuhan penduduk penduduk semakin meningkat,” katanya.
Ia sampaikan untuk mempersempit backlog perumahan tersebut, dirinya berharap kepada REI, jangan sampai lagi Sumsel disebut provinsi kekurangan rumah.
“Penyebab terjadinya backlog ini belum tentu, karena tidak kemampuan ekonomi. Saat ini ada yang senang dengan hidup berkelompok, dimana satu rumah terdapat beberapa KK atau nyaman menyewa, oleh karena itu kita harus merubah mindsetnya agar mereka membangun dan membeli rumah,” jelasnya Deru.
Sementara Ketua DPD REI Sumsel Zewwy Salim dengan sapaan akrabnya Ko Awi mengatakan bahwa Rakerda hari ini merupakan salah satu poin yang harus dilaksanakan di dalam pengurusan periode sekarang, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
“Rakerda ke-VII ini dihadiri hampir seluruh anggota REI Sumsel baik tingkat Kota maupun Kabupaten. Dalam rakerda ini kita akan menyerap aspirasi dari anggota terkait apa menjadi tantangan kedepan dan yang menjadi kendala di daerah,” katanya.
Ia jelaskan terkait dengan tema yang diusung dalam Rakerda ini yaitu peran serta REI dalam mengatasi backlig perumahan di Sumsel, artinya backlog perumahan di Sumsel nomor 6 terbesar di Indonesia yang hampir menyentuh hampir 400 ribu atau 5 persen dari jumlah penduduk Sumsel.
“Makanya kami berupaya terus membangun dan bersinergi dengan Pemerintah. Memang dalam pembangunan kita menghadapi beberapa hambaran yang kami hadapi terutama keterbatasan lahan, dimana kita ketahui di Kota Palembang harganya semakin tinggi,” ungkapnya Ko Awi.
Lanjut Ko Awi ungkapkan walaupun demikian, DPD REI Sumsel tidak stop untuk membangun perumahan di wilayah Kota Palembang.
“Tidah hanya itu, kita juga membangun perumahan wilayah Kabupaten Kota atau di daerah perbatasan-perbatasan dengan harga yang bisa terjangkau oleh masyarakat,” bebernya.
Tarkait dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), masih menggunakan harga lama dan sudah dijelaskan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP REI yaitu untuk kenaikan harga sudah ada dimeja Menteri Keuangan.
“Setelah nota kesepahaman itu ditandatangani dan mewakili pengembang kami berharap harga tersebut agar segera dinaikan 5-6 persen. Tahun 2023 kita menargetkan membangun 17 ribu unit rumah,” ujarnya Ko Awi.
Terakhir Ko Awi menambahkan bahwa dari 17 ribu unit rumah, daerah kabupaten Kota yang paling dominan untuk dibangun yaitu Banyuasin, Ogan Ilir (OI) dan Ogan Komering Ilir (OKI).
“Kita terus mendorong kepada rekan-rekan pengembang perumahan yang ada di daerah, agar membangun perumahan sunsidi yang berkualitas. Untuk Prospek kedepan seperti kita ketahui Tahun 2022 kami mengukir tinta emas dalam hal ini anggota kami bekerja dengan luar biasa sehingga bisa terbaik nomor 1 (satu) di Sumsel,” tutupnya Ko Awi.
