Pontianak, WARTA IN Kalbar — Di tengah kabar dibukanya Selat Hormuz yang memicu penurunan harga minyak dunia, publik justru dihadapkan pada kenyataan berbeda di dalam negeri: kenaikan harga BBM non-subsidi oleh Pertamina. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar di masyarakat—mengapa saat harga global turun, harga di dalam negeri justru bergerak naik?
Rakyat Indonesia mendesak Menteri ESDM ( Bahlil ) mundur dari jabatannya, Publik menilai Menteri Bahll dalam kebijakan tidak pernah berpihak pada kepentingan Rakyat.
Pemerintah dan Pertamina beralasan bahwa harga BBM tidak semata-mata dipengaruhi oleh harga minyak mentah dunia, tetapi juga mempertimbangkan nilai tukar rupiah, biaya distribusi, hingga beban fiskal negara kebijakan ini sangat memberatkan publik asalan tak masuk akal.
Rakyat Indonesia meminta pada Presiden Prabowo untuk menstabilkan harga BBM/menurunkan harga BBM nonsubsidi kembali mendekati harga awal, mengangti menteri Bahlil dengan sosok berpihak pada rakyat.
Namun di sisi lain, masyarakat melihat realita yang berbeda. Bagi rakyat kecil, kenaikan BBM—meski non-subsidi—tetap berdampak luas pada harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi. Kekhawatiran pun muncul, bahwa kenaikan ini bisa menjadi “pintu masuk” bagi penyesuaian harga BBM subsidi di masa mendatang.
Seorang warga di Pontianak mengungkapkan kegelisahannya. “Kalau yang non-subsidi saja naik saat harga dunia turun, bagaimana nanti nasib BBM subsidi? Kami takut ujung-ujungnya ikut naik juga,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, LIRA Kalbar melalui perwakilannya menyampaikan kritik dan keprihatinan. LIRA menilai kebijakan tersebut tidaklah berpihak pada masyarakat atau mengancam stabilitas harga bahan pokok secara Nasional.
“Ini yang menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat. Ketika harga minyak dunia turun, logikanya harga di dalam negeri juga ikut turun atau minimal stabil. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Pemerintah yaitu Menteri ESDM ( Bahlil ) dan Pertamina justru menaikkan harga BBM non subsidi serta mengikuti usulan pihak yang tidak pro pada Masyarakat Indonesia.
apakah faktor dominan yang menyebabkan kenaikan bbm ini,” tegas perwakilan LIRA Kalbar.
LIRA Kalbar juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan dampak psikologis dan ekonomi di masyarakat. Menurut mereka, ketidakpastian harga energi dapat memicu kenaikan harga barang dan jasa lainnya, yang pada akhirnya terancam daya beli rakyat yang tidak terjangkau.
“Yang paling dikhawatirkan masyarakat adalah efek berantai. Hari ini non-subsidi naik, besok bisa saja subsidi ikut disesuaikan. Ini yang harus dijawab secara tegas oleh pemerintah, agar rakyat tidak terus hidup dalam kekhawatiran,” tambahnya.
Situasi ini menjadi cerminan tarik-menarik antara kepentingan fiskal negara dan perlindungan daya beli masyarakat. Di satu sisi, negara berupaya menjaga kestabilan ekonomi makro, sementara di sisi lain rakyat menuntut keadilan harga yang selaras dengan kondisi global.
Kini, publik menunggu langkah lanjutan pemerintah: apakah akan ada penyesuaian kebijakan, atau setidaknya penjelasan yang mampu meredam keresahan yang mulai meluas.
