Warta In | Palembang,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini Gubernur Sumsel H Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumsel H Cik Ujang dan Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel Drs H Edward Candra, M.H yang diwakili oleh Pelaksana Tugas (PLT) Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumsel Dr Drs H Sunarto, M.Si menghadiri acara rapat pembentukan panitia penilai Paritrana Award tingkat provinsi Sumsel tahun 2024.
Adapun rapat ini sendiri dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) bertempat di ruang meeting Hotel Aryaduta Palembang, Selasa (29/4/2025).
Dikatakan PLT Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sumsel Dr Drs H Sunarto, M.Si, jadi pada kesempatan ini, tadi udah banyak disampaikan oleh Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel, harapan-harapan apa yang harus kita lakukan.
Terobosan-terobosan apa, sehingga ini betul-betul mendapatkan yang terbaik, sesuai dengan apa yang kita harapkan.
“Tadi Kepala Kanwil BPJS Sumbagsel sudah menyampaikan dalam rangka untuk meningkatkan, yang selama ini kita masih diangka 26 persen,” ujarnya.
Kemudian, dalam rangka meningkatkan minimal 48 persen, tadi ada upaya-upaya, sedangkan tadi diluar sudah kita berbincang dengan Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel. Apa yang paling cocok, tepat, adalah melalui pemerintah daerah (Pemda), kabupaten/kota.
Di mana melalui pemerintahan terdekat yaitu kepala desa (kades), kaena Kades ini untuk kita ketahui ada dana yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dimana dana desa, jadi itu bisa dimanfaatkan.
“Dan kemarin sudah diinisiasi dan dilaksanakan rapat seluruh Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) kabupaten, kota, provinsi, dan asosiasi kades, yaitu yang nanti akan menjembatani yang akan langsung action untuk menuju kesana,” ungkapnya.
Dilanjutkannya, ini akan disiasati bagaimana bsa, karena saya lihat tidak besar cuma 20 juta tadi kan, saya kira dari dana berapa itu bisa digunakan. Karena itu dana APBDes itu kan bisa fleksibel dalam pelaksanaan untuk kepentingan yang terbaik, apalagi untuk jaminan sosial ketenagakerjaan.
Terutama orang-orang yang miskin tadi yang perlu kita jamin, karena jangan kan dia untuk iuran, makan saja susah. Dan oleh karena itu, ini bisa di manfaatkan dengan sebaik-baiknya.
“Terpenting bagaimana nanti dengan PMD desa masing-masing bisa dimusyawarahkan, dan kemudian bisa diputuskan, itu yang bagus. Untuk supaya bagaimana target kita bisa melebihi dari itu, jika kita bisa mensiasatinya,” katanya.
Menurut Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel Muhyidin, ini berdasarkan Keputusan Deputi bidang Koordinasi Peningkatkan Kesejahteraan Ketenagakerjaan tingkat provinsi, kemudian surat Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko Penghargaan Paritrana Award.
Bahwa Paritrana Award ini apresiasi yang kita berikan kepada pemerintah daerah (Pemda), yang mana Pemda ini sendiri terdiri dari provinsi kabupaten, kota, dan ditambah lagi tahun lalu yakni pemerintah desa (pemdes).
“Jadi ada desa yang kita berikan penghargaan, kemudian pelaku usaha. Di mana pelaku usaha ini ada dibagi beberapa sektor, jadi misalnya untuk perdagangan itu tidak dijadikan satu penghargaannya dengan sektor pertambangan, dan pertanian, misalnya seperti itu,” ucapnya.
Masih dilanjutkannya, tentu tujuannya diberikan
bagi yang mendukung implementasi program jaminan sosial Ketenagakerjaan untuk mewujudkan Universal Coverage. Dan untuk Paritrana ini diambil dari bahasa sansekerta yang artinya perlindungan.
Sekarang itu masuk ke Paritrana Award, di mana ini bertujuan untuk mewujudkan Universal Coverage Jaminan Sosial Tenaga kerja (Jamsostek) untuk menuju keadilan dan kesejahteraan.
“Bagaimana kondisi Universal Coverage di provinsi Sumsel, yang mana pada saat ini baru diangka 36 persen, artinya dari pekerja sebanyak 3 juta orang baik dari sektor formal dan informal itu baru 1 juta 100 san,” imbuhnya.
