*Realisasi Anggaran BOS SMPN 1 Kayuagung Tahun 2025 Diduga Menyimpang; Publik Soroti Ketidaksesuaian Data dan Kondisi Faktual*
KAYUAGUNG – Pengelolaan dan realisasi anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kayuagung untuk tahun anggaran 2025 kini menjadi sorotan tajam dan perhatian luas masyarakat. Hal ini lantaran ditemukan adanya indikasi ketidaksesuaian yang mencolok antara laporan pertanggungjawaban yang disusun dengan kondisi riil yang terjadi di lapangan. Fenomena ini memicu spekulasi kuat di tengah publik yang menduga adanya praktik penyalahgunaan wewenang, mark-up harga, hingga potensi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan negara di institusi pendidikan tersebut.
Kondisi fisik bangunan dan fasilitas sekolah yang seharusnya menjadi indikator utama penyerapan anggaran justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Hasil pantauan di lokasi memperlihatkan bahwa banyak sarana dan prasarana yang terabaikan dan berada dalam kondisi memprihatinkan. Terlihat jelas beberapa bagian plafon ruang kelas yang jebol dan mengancam keselamatan, dinding yang catnya sudah memudar secara signifikan, hingga kerusakan lainnya yang seolah tidak tersentuh perbaikan. Ironisnya, kondisi yang memprihatinkan ini terjadi meskipun alokasi dana untuk pemeliharaan dan perawatan gedung telah dicairkan secara bertahap setiap triwulan dengan nilai yang mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah.
Ketimpangan antara besarnya anggaran yang masuk dengan minimnya perbaikan yang terlihat secara fisik inilah yang kemudian memicu rasa penasaran dan kecurigaan mendalam dari warga sekitar. Banyak pihak mempertanyakan ke mana perginya dana yang seharusnya dialokasikan untuk kenyamanan belajar mengajar tersebut.
“Anggaran pemeliharaan sekolah itu rutin ada setiap tahunnya, bahkan pencairannya dilakukan setiap tiga bulan sekali dengan nominal yang tidak sedikit. Namun, pertanyaannya adalah mengapa fasilitas sekolah seperti plafon yang sudah jebol dan tembok yang membutuhkan pengecatan ulang justru dibiarkan begitu saja? Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar dan memunculkan kecurigaan bahwa dana yang diterima tidak digunakan sesuai dengan peruntukan dan tujuan semula,” ungkap Siti, salah satu warga Kayuagung yang peduli terhadap nasib pendidikan di daerahnya, dengan nada kecewa.
Masyarakat menegaskan bahwa dana BOS merupakan amanah negara yang murni ditujukan untuk menunjang peningkatan kualitas pendidikan, memperbaiki sarana prasarana, serta mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Oleh karena itu, setiap rupiah yang dikeluarkan haruslah memberikan dampak dan manfaat yang nyata serta dapat dirasakan langsung oleh siswa dan guru. Dugaan adanya mark-up atau penggelembungan harga dalam setiap pengadaan barang dan jasa menjadi semakin kuat seiring dengan minimnya bukti fisik perbaikan yang ada di sekolah tersebut. Publik menilai bahwa pengelolaan anggaran di sekolah ini terkesan tidak transparan dan jauh dari prinsip akuntabilitas publik.
Upaya untuk meminta klarifikasi dan keterangan resmi dari pihak sekolah, khususnya dari Kepala SMPN 1 Kayuagung, menemui jalan buntu. Berbagai cara dilakukan untuk menghubungi pihak terkait guna mendapatkan penjelasan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, nomor kontak yang biasanya dapat dihubungi kini dinyatakan tidak aktif. Hilangnya akses komunikasi ini justru semakin memperkuat anggapan bahwa terdapat hal-hal yang berusaha ditutup-tutupi dan tidak ingin diketahui oleh publik luas terkait alur pengelolaan anggaran tersebut.
Menanggapi persoalan yang semakin pelik ini, masyarakat berharap agar instansi terkait, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), dapat segera bertindak cepat dan tegas. Diperlukan adanya audit atau pemeriksaan mendalam dan menyeluruh terhadap laporan keuangan sekolah untuk membuka kebenaran di balik kasus ini.
“Kami berharap Dinas Pendidikan Kabupaten OKI tidak tinggal diam dan segera turun tangan melakukan inspeksi serta audit menyeluruh. Setiap sen uang negara yang berasal dari pajak rakyat harus dipertanggungjawabkan dan digunakan sebaik-baiknya untuk kemajuan pendidikan anak-anak bangsa, bukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu,” pungkas salah satu tokoh masyarakat lainnya dengan penuh harap.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari pihak sekolah maupun dinas terkait terkait dugaan penyimpangan realisasi anggaran BOS tersebut. Publik kini menanti langkah nyata dari pemerintah daerah untuk menegakkan transparansi dan hukum demi menjaga kepercayaan terhadap dunia pendidikan.
(TIM PPWI OKI/RED)
