Wartain Banten | Pemerintahan | 22 Agustus 2025 — Program Bangun Jalan Desa (Bang Andra) yang diinisiasi oleh Gubernur Banten Andra Soni terbukti langsung mendapat respons positif dari masyarakat. Baru berjalan selama tiga bulan, program ini telah mencatat 431 usulan perbaikan jalan desa dari berbagai wilayah di Provinsi Banten.
Data dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mencatat, hingga pertengahan Agustus 2025, sudah ada 431 ruas jalan desa yang diusulkan untuk diperbaiki.
Menurut Deden Apriandhi Hartawan, Sekretaris Daerah Banten, banyaknya usulan menunjukkan bahwa program ini sangat ditunggu masyarakat. Warga menganggap jalan desa sebagai inti dari kehidupan mereka, terutama dalam hal menggerakkan ekonomi lokal.
“Selama ini, masalah klasik di desa adalah akses jalan. Begitu jalannya rusak, aktivitas ekonomi tersendat, anak sekolah susah berangkat, distribusi hasil pertanian terhambat. Karena itu, sejak awal Gubernur menekankan agar program ini benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Deden, Kamis (21/8).
Meskipun ada 431 ruas yang diusulkan, Pemprov Banten baru dapat menyelesaikan 60 ruas jalan desa pada tahun anggaran 2025, terdiri dari 40 ruas di APBD murni dan 20 ruas di APBD perubahan.
Program Bang Andra merupakan bagian dari prioritas pembangunan infrastruktur berbasis desa, hasil kolaborasi dengan kabupaten/kota. Usulan pembangunan diverifikasi di tingkat kabupaten/kota sebelum diajukan ke provinsi.
Selain itu, menurut Deden, prioritas pembangunan jalan desa didasarkan pada dampak terhadap masyarakat, terutama akses ke sarana kesehatan, pendidikan, dan dukungan sektor pertanian. Tujuan dari pembangunan jalan desa ini adalah untuk mengurangi jumlah desa tertinggal di Banten.
“Indikator yang kami kejar adalah desa tertinggal. Maka, akses ke puskesmas, sekolah, hingga jalur distribusi hasil pertanian menjadi faktor utama penentuan titik pembangunan,” jelasnya.
Deden menyatakan bahwa Program Bang Andra adalah upaya untuk mendukung Pemprov Banten untuk mempercepat pemerataan pembangunan, bukan untuk mengambil alih kewenangan kabupaten atau kota.
“Prinsipnya, provinsi membantu mempercepat pembangunan. Kabupaten/kota tetap harus berkomitmen melaksanakan pembangunan infrastruktur desa. Program Bang Andra hadir untuk memperkuat, bukan menggantikan,” ujarnya.
Arlan Marzan, Kepala Dinas PUPR Banten menjelaskan, 40 ruas jalan desa tersebut memiliki panjang total sekitar 33 kilometer dan menerima anggaran murni dari APBD sebesar Rp83 miliar.
Sementara untuk 20 ruas jalan, ada rencana sebesar Rp100 miliar untuk perubahan APBD. Selain itu, ia menyatakan bahwa dari 431 usulan yang diterima, Kabupaten Lebak menerima paling banyak proposal, disusul Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kabupaten Tangerang. Dia menyatakan bahwa jenis pekerjaan disesuaikan dengan kondisi daerah.(WartainBanten)
