URUS PERIJINAN

KLIK GAMBARspot_imgspot_imgspot_imgspot_img
32.2 C
Jakarta
Sabtu, Desember 3, 2022

URUS PERIJINAN

KLIK GAMBARspot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Ribuan Nakes Kabupaten Sukabumi Mogok Kerja Turun Kejalan Serbu Gedung Dewan

Sukabumi, Warta.in || Ribuan tenaga kesehatan (Nakes) honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Fasyankes (FKHF) Kabupaten Sukabumi berunjuk rasa di DPRD Kabupaten Sukabumi, Jumat (22/7/2022). Mereka menuntut diangkat sebagai aparatur sipil negara (ASN).

“Aksi nakes dengan seruan “ASN Harga Mati 22 Juli 2022″ ini diikuti oleh 2900 nakes honorer dari sejumlah rumahsakit dan puskesmas se Kabupaten Sukabumi,” kata Ade salah seorang peserta aksi.

Ade yang mengenakan kaos oblong putih dengan celana panjang hitam tampil beda dengan peserta aksi lainya yang berkemeja putih celana hitam.

“Saya sengaja pakai kaos dalam aksi ini karena gerah memakai pakaian Alat Pelindung Diri (APD) selama dua tahun pandemi. Bahkan honor masa pandemi sampai saat ini masih ditahan,” kata Ade yang sudah 10 tahun menjadi tenga honorer.

Ribuan peserta aksi merangsak masuk gedung dewan. Setelah bernegosiasi, akhirnya 50 orang perwakilan dipersilahkan masuk dan diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagar.

Sementara itu Ketua FKHF Saeful dalam keterangan, aksi ini dilakukan karena adanya kecemasan penghapusan tenaga honorer pasca diterbitkannya PP No 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan outsorcing pegawai pemerintah.

“FKHF meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, pertama mengangkat semua pegawai honorer di lingkungan Dinas Kesehatan dan RSUD di Kabupaten Sukabumi menjadi aparatur sipil negara,” ujar Saeful.

Selain itu FKHF meminta agar tidak dibuka formasi PPPK untuk jalur umum sampai semua tenaga honorer yang sudah mengabdi di lingkungan Pemkab Sukabumi diangkat menjadi ASN melalui jalur Afirmasi sampai November 2023.

Menyikapi aksi unjuk rasa ribuan nakes ini disesalkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi dr Rika Mutiara. Masalah ini menurutnya harus dikomunikasikan dengan baik, berikan masukan-masukan proporsional dan tepat sasaran.

“Terus terang secara pribadi saya kecewa. Namun kami akan mendengar suara dan membaca tulisan apa pun yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa ini untuk menghasilkan keputusan terbaik bagi semua,” katanya.

Saat ditanya pengaruh terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat terkait banyaknya pegawai yang ikut unjuk rasa, dr Rika Mutiara menyatakan, pelayanan kesehatan bagi masyarakat masih normal dan tidak terganggu dengan aksi unjuk rasa nakes honorer tersebut. (Tim)

Warta Baru
Warta Terkait