33.4 C
Jakarta
Jumat, Juli 30, 2021

Salah Besar Tuduh Dagang Vaksin, Vaksin Mandiri Percepatan Vaksinasi Nasional

JAKARTA.WARTA.IN – Salah besar menuduh negara dagang vaksin Covid 19, sebagaimana yang disampaikan oleh DPP PROJO PROJO meminta pemerintah mengevaluasi penjualan vaksin Covid-19.

Langkah kebijakan program vaksinasi mandiri atau gotong royong itu atas dasar usulan inisiasi dari pengusaha melalui KADIN untuk percepatan Vaksinasi Nasional guna mendorong pemulihan perekonomian. Dengan menghadapi ganasnya Covid 19 harus terjadi percepatan dalam program vaksinasi, maka semua lapisan masyarakat harus bersatu bergotong royong mensukseskan program penanganan Covid 19 salah satunya percepatan vaksinasi Covid 19 dengan program vaksinasi mandiri, disampaikan PPJNA 98, ditanda tangani oleh Anto Kusumayuda Ketum PPJNA 98 dan Abdul Salam Nur Ahmad Sekjen PPJNA 98, diterima redaksi Senin (12/07/2021).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sudah menjelaskan bahwa “pemerintah tak memperdagangkan vaksin Covid-19 dalam program vaksinasi gotong royong. Bahkan pemerintah sama sekali tidak mengambil untung. Vaksin gotong royong merupakan inisiasi dari pengusaha melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk mempercepat vaksinasi guna mendorong pemulihan.

Sementara pengadaan vaksinnya dilakukan oleh BUMN farmasi yakni PT Bio Farma (Persero). Saat ini vaksin gotong royong baru jenis Sinopharm, yang nantinya akan dibeli pengusaha untuk diberikan kepada karyawannya secara gratis.

“Konteksnya jangan dilihat seakan-akan pemerintah hadir mencari margin. Pemerintah sudah keluarkan Rp 77 triliun untuk pengadaan vaksin gratis dan saya rasa ini salah satu yang terbesar di dunia. (Kompas.com, Rabu 19/5/2021).

Vaksin gotong royong kini secara resmi bisa didapat secara perorangan atau individu, tentunya tidak gratis alias berbayar. Pelaksanaannya rencananya akan dimulai per Senin (12/7/2021) di delapan klinik yang akan dibuka oleh PT Kimia Farma Tbk di enam kota Indonesia, namun ditunda pelaksanaannya.

Padahal warga secara individu sudah antusias berdatangan ke Apotik Kimia Farma di beberapa tempat, mau melakukan vaksinasi mandiri, mereka kecewa ditunda pelaksanaannya.

Sebelumnya, program vaksinasi gotong royong ini diperuntukkan bagi perusahaan yang ingin memberikan vaksin COVID-19 kepada karyawannya. Jadi, biayanya ditanggung oleh perusahaan dan tetap gratis untuk para karyawan.

Terkait program vaksinasi mandiri, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Dalam Permenkes terbaru, seseorang bisa ‘beli’ sendiri vaksin COVID-19 melalui vaksinasi gotong royong individu.

Terobosan vaksinasi mandiri selain untuk karyawan yang dibayar pengusahanya, serta masyarakat yang ingin mandiri melakukan vaksin disediakan programnya melalui vaksin gotong royong ini dilakukan untuk terjadinya percepatan Vaksinasi Nasional, kalau masyarakat yang mampu mau mandiri dipersilahkan.

Dalam situasi PPKM Darurat ini perang melawan ganasnya Covid 19, lebih baik melakukan langkah nyata justru jangan sebaliknya mengganggu, menyebarkan hoax, fitnah dan membuly pemerintah ditengah Presiden Jokowi, Erick Tohir bersama jajaran pemerintahan lainnya berjibaku tanpa lelah perang menghadapi Covid 19, ujarnya.

Kepentingan dan keselamatan rakyat diatas segalanya. Pemerintah dalam hal ini Kapolri didukung Panglima TNI dan jajaran penegak hukum untuk tegas pada orang, kelompok, atau siapapun yang masih mengganggu melakukan sabotase , sampai menyebarkan hoax pemerintah gagal dalam menangani Covid 19, ditindak tegas tangkap proses hukum sesuai hukum yang berlaku, pungkasnya dalam siaran pers yang ditanda tangani oleh Ketum dan Sekjen PPJNA 98, Anto dan Abdul Salam. (Redaksi)***

Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news
- Advertisement -spot_img
error: Content is protected !!