Saling Lempar Tanggung Jawab, Aroma Korupsi Proyek Upland Nanas Subang Kian Menyengat
SUBANG | Warta In – Dugaan praktik mark-up dalam lelang pengadaan bibit nanas pada program Upland di Kabupaten Subang kini memasuki babak baru yang penuh tanda tanya. Sikap bungkam dan aksi “lempar bola” yang dipertontonkan oleh para pemangku kebijakan, mulai dari tingkat teknis hingga pucuk pimpinan, kian memperkuat dugaan adanya potensi kerugian negara yang ditaksir mencapai miliaran rupiah.
Upaya konfirmasi yang dilakukan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Subang, Deni, juga belum membuahkan hasil konkret terkait substansi masalah. Saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Deni enggan memberikan keterangan mendalam mengenai indikasi penyimpangan di tubuh program Upland dan justru mengarahkan awak media ke tingkat bawah.
”Punten (maaf), hari ini ada kunjungan monitoring banjir dari kementerian, mangga (silakan) koordinasi saja dengan Kabid,” jawab Deni singkat melalui pesan elektroniknya.
Sikap Kadis yang mengarahkan ke Kepala Bidang (Kabid), sementara Manajer Upland mengarahkan ke PPK yang justru sulit ditemui, menciptakan lingkaran birokrasi yang buntu.
Sebelumnya, Manager Upland, Nana Supriatna, pada Selasa (27/01) justru mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan. Alih-alih memberikan klarifikasi transparan mengenai skema anggaran, ia mengaku tidak mengetahui detail teknis pelaksanaan proyek yang berada di bawah kendalinya.
”Saya tidak tahu apa-apa masalah teknis, ke PPK saja. Betul saya Manager Upland, tapi masalah teknis ada PPK yang lebih paham,” ujar Nana.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Upland, Towo Gusnaldi, tetap menjadi sosok yang paling sulit dikonfirmasi. Saat awak media mendatangi kantor Dinas Pertanian pada Rabu (28/01), Towo tidak berada di tempat. Padahal, keterangan dari PPK sangat krusial untuk menjawab isu mark-up harga bibit yang kini tengah menjadi sorotan tajam.
Fenomena “saling lempar” dari Kadis ke Kabid, dan dari Manajer ke PPK, memicu kecurigaan publik: apakah ini murni masalah teknis atau upaya sistematis untuk menutupi borok proyek?
Transparansi Harga: Mengapa harga bibit dalam kontrak lelang diduga jauh melampaui harga pasar?
Fungsi Pengawasan: Bagaimana mungkin seorang Manajer Program mengaku tidak tahu masalah teknis yang berisiko merugikan negara miliaran rupiah?
Akuntabilitas: Mengapa PPK terkesan menghindar dari kejaran media jika memang prosedur sudah sesuai aturan?
Warta In Subang mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan audit investigatif terhadap program Upland Nanas ini. Anggaran pertanian yang bersumber dari uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara transparan, bukan justru dijadikan komoditas bancakan di balik meja dinas.
**Tim**
