Warta Indonesia | Palembang – Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia(GERMAKI) sambangi kejaksaan tinggi sumateta selatan, jalan Gub.H Bastari untuk melakukan demo aksi damai, kamis, 11/11/21
Dengan menerjunkan lebih kurang 100 orang yang di kawal ketat oleh pihak kepolisian dan mentaati aturan protokol kesehatan(Prokes) germaki meminta pihak kejaksaan untuk menindaklanjuti dugaan korupsi dalam proyek pembangunan yang merugikan negara.
Proyek dengan nomor kontrak 157/SPK/PPK/LIFT/IV/BU/PLG/2021, Tgl.29 April 2021 tentang pengadaan lift kantor walikota palembang, dan pengerjaannya di laksanakan oleh PT.Karuniaguna Intisemesta dengan nilai kontrak Rp.3.178.295.596
Menurut investigasi germaki di lapangan dalam pengerjaannya perusahaan sudah mengambil uang muka sebesar 1,5 milyar tetapi dalam pelaksanaan pembangunannya sampai akhir bulan oktober belum mencapai 50%.
Umar Yuliabbas selaku koordinator lapangan mengatakan,
“PT.Karuniaguna Intisemesta seharusnya sudah dihentikan atau di blacklist oleh pemerintah kota palembang karena pengerjaannya tidak sesuai dengan kontrak.”
Umar Yuliabbas juga menyampaikan, “kepada pihak Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) untuk segera melakukan perhitungan terhadap kerugian negara karena hanya pihak BPK yang berhak melakukan perhitungan atas pengerjaan peroyek ini, dengan harapan agar proyek ini di lakukan penyetopan dalam pengerjaannya karena dari pihak germaki samasekali belum pernah melihat keberadaan lift tersebut, artinya dari 44 item yang tercantum dalam kontrak liftnya juga tidak ada.” ucapnya
Ditempat dan waktu yang sama perwakilan dari kejati sumsel mengatakan, terimakasih telah melakukan aksi damai dalam menyampaikan pendapat, dan ini berarti telah memberikan kepercayaan kepada kejati dalam menyelesaikan permasalahan, kejati akan mempelajari laporan yang di sampaikan oleh pihak germaki untuk selanjutnya akan dilakukan penelaahan terlebih dahulu sesuai dengan keakuratannya. (Chairuns)
