Wartain Banten | Pemerintahan | 12 September 2025 — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan sekadar program rutin pembangunan, melainkan fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan petani dan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi, saat mewakili Pemprov dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) se-Pulau Jawa yang digelar Bank Indonesia di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (11/9/2025).
Deden menyatakan bahwa, atas arahan Gubernur Banten Andra Soni, program ketahanan pangan telah diintegrasikan ke dalam Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto dan RPJMD Provinsi Banten. Proses pengembangannya dilakukan oleh Pemprov Banten melalui dua pendekatan, yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian.
“Ekstensifikasi kami lakukan dengan pencetakan sawah swadaya bersama dunia usaha, hingga pemanfaatan lahan Perhutani di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak untuk pengembangan padi gogo dengan target 15.417 hektare. Sementara intensifikasi melalui penyediaan benih unggul, pupuk bersubsidi sampai 82.904 ton, serta distribusi alat dan mesin pertanian,” jelas Deden.
Menurut Deden, bukan hanya produksi padi yang menunjukkan keberhasilan program, tetapi juga peningkatan pendapatan petani. Pemerintah hadir untuk menjaga harga pangan stabil, memastikan ketersediaan pupuk, dan mencegah keuntungan lebih banyak jatuh ke tangan distributor daripada petani.
“Petani harus mendapatkan margin keuntungan yang layak. Karena itu intervensi pemerintah dalam menjaga harga dan distribusi pupuk sangat penting,” tegasnya.
Selain itu, Deden menunjukkan bahwa jalan usaha tani yang dibangun di Desa Cipedang, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, yang berjumlah 7,5 kilometer, dapat menekan biaya produksi.
“Sebelum jalan dibangun, biaya angkut panen dari 3.000 hektare lahan mencapai Rp8 miliar per musim. Setelah ada jalan, biayanya hanya sekitar Rp2 miliar. Ada efisiensi Rp6 miliar yang langsung menambah keuntungan petani,” ujarnya.
Capaian produksi menjadi modal besar selain efisiensi. Pada tahun 2024, Provinsi Banten mencatat 1,501 juta ton gabah kering giling (GKG). Untuk tahun 2025, angka itu diharapkan naik ke 1,73 juta ton GKG, dan bahkan ditargetkan mencapai 1,85 juta ton GKG. Dengan pencapaian ini, Provinsi Banten sekarang berada di posisi ke-8.
“Ini bukan hanya prestasi, tapi tantangan agar kita tetap menjaga produktivitas sekaligus meningkatkan kualitas hasil pertanian,” kata Deden.
Dalam APBD Murni 2025 dan APBD Perubahan 2025, Pemprov Banten telah mengalokasikan anggaran khusus untuk program ketahanan pangan sebesar Rp8,8 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pertanian, peningkatan kapasitas petani dan penyuluh, alsintan, dan penyediaan benih dan pupuk.
Deden optimis bahwa ketahanan pangan Provinsi Banten akan semakin kokoh jika pemerintah daerah, pusat, perbankan, dan dunia usaha bekerja sama. Lebih dari itu, tujuan utama adalah peningkatan kesejahteraan petani.
“Kalau petani sejahtera, masyarakat terjamin kebutuhan pangannya, dan ekonomi daerah ikut tumbuh. Itu yang kami perjuangkan,” pungkasnya.
Dengan komitmen ini, Pemprov Banten berharap ketahanan pangan tidak hanya menjadi slogan, melainkan kekuatan nyata yang mendukung ketangguhan ekonomi dan kemandirian daerah dalam menghadapi berbagai krisis global.(WartainBanten)
