Ratusan Mahasiswa SMI Demo DPRD NTB
DPRD NTB sambut Demonstran
Hamdan Kasim ( Kemeja Putih) Didi Sumardi (Batik Krem ) anggota DPRD NTB Bacakan Pernyataan Sikap
Warta.in
Mataram,NTB – Ratusan Demonstran yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Wilayah NTB , menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD NTB. Dalam orasinya mereka menekankan pentingnya pendidikan berkeadilan di NTB.
Pendidikan serunya, merupakan salah satu aspek penting yang dapat meningkatkan kualitas kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya daerah . Sebabnya peran kontrol diperlukan untuk kemajuan wilayah.
Namun, dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2025), pendidikan di NTB menunjukkan adanya. keterbelakangan yang signifikan, tercermin dari rendahnya Indeks Pembangunan Marusia (IPM). Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas SDM di NTB masih jauh dari harapan. Yang pada akhimya berdampak pada terhiambatnya, berbagai sektor pembangunandaerah.
Keterbelakangan SDM ini menjadi tantangan besar,karena tanpa adanya peningkatan kualitas peudidikan yang mcrata, seluruh potensi daeralı akan sulit berkembang dengan maksimal. Untuk itu,dibutuhkan sebuah pendekatan yang lebih holistik dan berbasis. pada kebutuhan serta karakteristik masyarakat setempat.
Masalah Utama Pendidikan di Nusa Tenggara Barat (NTB) menurutnya cukup ukompleks dan mencakup berbagai aspek. Tingkat keterlakangan.pendidikan dengan menlihat Indeks Pemabangunan Manusia (IPM) yang Rendah ,NTB termasuk dalam provinsi dengan IPM yang masih tergolong rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. IPM merupakan indikator yang mencakup harapan hidup, tingkat pendidikan, dan standar hidup.
Pada 2023,IPM NTB tercatat sekitar 69,70, yang masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 71,90. Ini mengindikasikan bahwa ada keterbelakangan dalam hal pendidikan dan kualitas hidup masyarakat.
Angka putus sekolah yang tinggi, meskipun pemerintah telah berupaya untuk mengurangi angka putus sekolah, di NTB masih diteinukan angka putus sekolah yang tinggi, terutama di daerah pedesaan dan pelosok. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS)menyebutkan bahwa pada tahun ajaran 2021-2022, jumlah anak yang tidak melanjutkan pendidikan setelah tingkat Sekolah Dasar(SD)masih cukup tinggi, khususnya di kabupaten/kota dengan. tingkat kemiskinan tinggi.
Hal ini disebabkan cleb faktor ekonomi dan kuranguya akses pendidikan di daerah terpencil.Keterbatasan infrastruktur pendidikan, terutama di Pulau Sumbawa dan daerah terpencil lainnya, masih kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai.
Sekolah-sekolah didaerah tersebut seringkali tidak memiliki sarana dan prasaranayang memadai, seperti ruang kelas yang layak, alat bantupembclajaran yang cukup, atau fasilitas sanitasi. Masyarakat di daerah pedesaan dan pelosok sering kali harus putus sckolah. Hal ini menjadi hambatan bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan mereka, terutama di tingkat menengah dan atas.
Banyak sekolah di NTB, terstama di daerah terpencil,kekurangantenaga pengajar yang berkualitas.
Demikian juga dengan guru masih banyak guru yang bclum mendapatkan pelatihan yang intensif sehingga Pendidikan hanya mengandalkan pola-pola tradisional atau tidak lagi rclevan dalam menghadapi tantangan zaman.
Olch karena itu, pendekatan berbasis rakyat menjadi penting untuk pencapaian akademis semata, tetapi juga relevan dengan kebutuhanmasyarakat.
Dengan fakta ini Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) NTB mcnawarkan sebuah konsep berlandaskan pada kepentingan rakyat NTB, dengan tüjuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dengan visi ini, pendidikan bukan hanya menjadi alat untukmemperoleh ilmu pengctahuan, tetapi juga sarana untukmemberdayakan masyarakat, mendorong partisipasi aktif, dan mengembangkan potensi lokal yang dapat menciptakan perubahannyata di tingkat akar rumput.
Mclalui pendekatan ini, diharapkanpendidikan dapat menjadi kunci untuk membangun SDM yang lebih berkualitas dan siap menghadapi tantangan global, sekaligus membawa NTB menuju masa depan yang lebih baik.
Demonstran juga menilai rendahnya kualitas pembelajaran yang diterima oleh siswa. Kurikulum yang diterapkan di NTB cenderung tidak banyak disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Misalnya, potensi pertanian,perikanan, atau kerajinan tangan yang merupakan sektor unggulandi NTB kurang mendapatkan perhatian dalam kurikulum sekolah.
Siswa lebih banyak diajarkan dengan pendekatan yang kurang relevan dengan kchidupan nyata mercka, schingga tidakmempersiapkan mereka dengan baik untuk menghadapi tantangan di dunia kerja. Pengaruh kemiskinan terhadap pendidikan. NTB disebutnya satu provinsi dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi,terutama di daerah pedesaan. Menurut BPS NTB, tingkat kemiskinan di NTB pada 2023 fercatat sekitar 13,06%, Hal ini berimbas pada kemampuan keluarga untuk membiayai pendidfkan anak-anak mereka.
Banyak anak-anak yang terpaksa berbenti sekolah untuk membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhanhidup. Meskipun ada berbagai program bantuan seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Beasiswa Pendidikan, distribusi dan akses terhadap bantuan ltersebut belum sepenuhnya merata.
Banyak keluarga di dacrahterpencil yang belum sepenuhnya mendapatkan manfaat dari program tersebut. Dengan begitu, pemerintah NTB harus menerapkan standar pembelajaran yang tepat bagi pendidikan sebagai hak seluruh anak bangsa.
Sementara itu Ketua Komisi IV Hamdan Kasim dan Anggota Komisi V Didi Sumardi yang menemui para mahasiswa berjanji akan memperjuangkan aspirasi para mahasiswa tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD NTB Hamdan Kasim mengatakan mendukung aspirasi mahasiswa karena menuntut persoalan kerakyatan. “ Isu-isu yang disampaikan ini merakyat. Saya sangat mengapresiasi, karena untuk kepentingan rakyat, karena itu saya sangat menghargai kepekaan adik adik mahasiswa dalam menyuarakan kepentingan rakyat. Karena itu silahkan adik adik membuat surat resmi ke lembaga rakyat ini, karena ini terbuka untuk rakyat dan untuk kita semua” ujar Hamdan.
Hamdan menambahkan , isu pendidikan dan kesehatan akan didorong ke lembaga terkait. “Ini isu rakyat akan kami perjuangkan,” tegasnya dihadapan demonstran.
Begitu pula Anggota DPRD dari Komisi V Didi Sumardi mengatakan, dari tujuh tuntutan mahasiswa tersebut, terdapat beberapa poin yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“ Namun Untuk persoalan pendidikan dan kesehatan akan kita atensi dengan membawa aspirasi saudara saudara ke pusat. Akan kami buktikan bahwa kami tidak tidur dan akan memperjuangkan apa yang menjadi 7 poin tuntutan itu, dan mudahan tidak terjadi disvaritas dan kesenjangan pendidikan antara daerah satu dan lainnya di NTB,” ujar Haji Didi, disambut pekik Allahuakbar para demonstran. Usai demo mereka membacakan pernyataan sikap dan membubarkan diri dengan tertib.(sr)
