Sebuah video yang memperlihatkan teguran Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, viral di media sosial dan memicu perhatian luas publik. Dalam pernyataan tersebut, Presiden secara tegas menyoroti pengelolaan anggaran daerah yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip efisiensi, khususnya dalam belanja kendaraan dinas.
Teguran itu berkaitan dengan pembelian mobil dinas gubernur yang disebut-sebut mencapai nilai sekitar Rp8 miliar—angka yang dinilai tidak mencerminkan semangat penghematan anggaran di tengah berbagai kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah daerah beli mobil dinas gubernur Rp8 miliar. Saya Presiden Republik Indonesia pakai mobil Maung buatan Indonesia, harga Rp700 juta, karena ada anti peluru menjadi Rp1 miliar, tidak Rp8 miliar. Coba selidiki efisiensinya,” ungkap Prabowo.
Pernyataan tersebut tidak hanya menjadi sorotan sesaat, tetapi memicu diskursus luas mengenai standar kewajaran dalam belanja kendaraan dinas di tingkat daerah. Lebih dari itu, pernyataan tersebut seakan membuka kembali catatan lama terkait kebijakan serupa yang sebelumnya telah menuai polemik dan kritik publik di sejumlah wilayah.
Salah satu kasus yang kembali mencuat adalah pengadaan mobil dinas di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan. Pada tahun 2025, pemerintah daerah setempat menjadi sorotan setelah menganggarkan pembelian kendaraan dinas untuk bupati dan wakil bupati dengan nilai mencapai sekitar Rp12,2 miliar.
Berdasarkan penelusuran dari pemberitaan media ini, angka tersebut tergolong sangat fantastis untuk kategori pengadaan kendaraan dinas di tingkat kabupaten. Nilai itu bahkan memicu perbandingan publik karena dianggap melampaui batas kewajaran dan terkesan lebih mahal dibandingkan kendaraan dinas yang digunakan oleh Presiden.
Lebih jauh, sejumlah kalangan di PALI mempertanyakan dasar perhitungan serta urgensi pengadaan tersebut. Di tengah kondisi masyarakat yang masih dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar, seperti infrastruktur yang belum merata, layanan kesehatan yang perlu ditingkatkan, serta kualitas pendidikan yang masih menjadi pekerjaan rumah, alokasi anggaran dalam jumlah besar untuk kendaraan dinas dinilai tidak sensitif terhadap kebutuhan riil masyarakat.
Tak hanya berhenti pada kritik, polemik ini juga memicu gelombang protes yang berulang. Para aktivis di Kabupaten PALI turun ke jalan, menyuarakan penolakan dan mendesak pemerintah daerah untuk membuka secara transparan seluruh proses pengadaan, mulai dari perencanaan, spesifikasi kendaraan, hingga mekanisme penganggaran.
Tekanan publik bahkan meluas hingga ke tingkat nasional. Aliansi Pemuda Peduli PALI (AP3) tercatat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis (18/12/2025). Dalam aksi tersebut, massa mendesak lembaga antirasuah untuk turun tangan melakukan penelusuran serta memastikan tidak adanya penyimpangan dalam proses pengadaan kendaraan dinas tersebut.
Sejumlah pengamat menilai, polemik ini bukan sekadar soal angka, melainkan menyangkut tata kelola anggaran dan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip good governance. Transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dinilai menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik.
Pengadaan mobil dinas Bupati PALI senilai Rp12,2 miliar itu pun tidak hanya menjadi isu administratif, tetapi berkembang menjadi isu politik dan sosial. Bahkan, kebijakan tersebut sempat memicu perbandingan antara gaya kepemimpinan kepala daerah saat ini dengan periode sebelumnya, khususnya dalam hal prioritas penggunaan anggaran.
Hingga kini, isu tersebut masih menyisakan tanda tanya di tengah masyarakat. Di satu sisi, pemerintah dituntut menjalankan roda birokrasi secara optimal, namun di sisi lain, publik menaruh harapan besar agar setiap penggunaan anggaran benar-benar berpijak pada prinsip efisiensi, kepatutan, dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.
