URUS PERIJINAN

KLIK GAMBARspot_imgspot_imgspot_imgspot_img
25.5 C
Jakarta
Minggu, November 27, 2022

URUS PERIJINAN

KLIK GAMBARspot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Tragis, Angka Pelecehan Seksual, Pengangguran Dan Beban Biaya Pemerintah Daerah Meningkat Tajam

Warta Indonesia | Palembang – Syurga berada di bawah telapak kaki ibu, kalimat ini menunjukan bahwa kaum perempuan harus di hormati dan di junjung tinggi, akan tetapi berbeda dengan yang terjadi di negara ini angka kekerasan terhadap kaum perempuan mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Dalam lima tahun terakhir data monitoring catatan nasional komisi anti kekerasan terhadap perempuan mencatat angka 431,471 kasus kekerasan terhadap perempuan, kasus ini terdiri 421,752 kasus yang ditangani oleh pengadilan agama, 14,719 kasus yang ditangani lembaga mitra pengada layanan yang tersebar di sepertiga di semua provinsi yang ada di indonesia, dan 1,419 kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan(UPR), bahkan di lingkungan kampus yang seharusnya mendidik malah menjadi sarang predator kejahatan seksual dengan segala modus.

Dengan instrument hukum yang dimiliki belum memadai kekerasan terhadap perempuan jangan hanya di pahami dengan pemerkosaan dan pencabulan namun ada juga tindakan non fisik seperti merendahkan, menghina, menyerang, seksisme, hasrat seksual maupun pungsi reproduksi secara paksaan.

UU perlindungan anak dan UU tindak pidana perdagangan manusia belum mampu dan sangat terbatas untuk menyelesaikan kasus tetapi justru mempersulit dalam penyelesaiannya.

Alternatif untuk memperkuat instrument hukum di indonesia adalah segera mengesahkan RUU
Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU – PKS) sebagai bentuk tanggung jawab negara.

Pasca pandemi dalam pemulihan ekonomi bangsa ini harus memegang
prinsif persatuan dan gotong royong tapi sangat di sayangkan dengan adanya oknum yang memanpaatkan situasi pandemi untuk menjalankan bisnis yaitu PCR, bahkan yang diduga terlibat dalam bisnis PCR adalah oknum dari kementrian kabinet indonesia maju saat ini.

Dengan tingginya harga PCR diharapkan KPK untuk sesegera mungkin memeriksa oknum pejabat kementrian yang terlibat dalam kasus ini dan presiden Joko Widodo harus memberhentikan secepat mungkin terhadap oknum tersebut.

Dimasa pemulihan bangsa ini pemerintah khususnya pemerintah daerah harus membantu meringankan beban masyarakat dengan menggratiskan pendidikan dan kesehatan, karena pada masa pandemi banyak bertumbuhan pengangguran dan kesulitan untuk mencari biaya makan sehari hari ditambah biaya sekolah dan kesehatan di sumsel terbilang sangat mahal oleh karena itu harus gratis dan menyentuh element masyarakat yang terendah.

Ditahun 2022 pemerintah harus berbenah karena sudah menjadi catatan di tahun 2021 banyak permasalahan yang belum terselesaikan, seperti permasalahan agraria di sumsel tidak satupun terselesaikan, karna kita tergantung pada petani dan penting guna menunjang kebutuhan pangan pokok di sumsel.

Upah Minimum Pekerja(UMP) sangat rendah tidak sebanding dengan pengeluaran pokok para pekerja, maka pemerintah harus menaikan UMP tahun 2021 dan 2022 mendatang, pemerintah daerah harus lebih selektif dalam mengeluarkan anggaran biar efektif karena melihat Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) malah jadi beban di pemerintahan, contohnya BUMD PT.JSC dalam 4 tahun berturut turut membebani pemerintah provinsi sumsel dengan beban kerugian rata – rata mencapai 30 miliar pertahunnya.

Secara akumulasi biaya aset sekitar 5,7 Triliun jika penyusutan 1% pertahun berarti beban kerugian yang harus di tanggung pemerintah provinsi sumsel sekitar 57 miliar/tahun artinya jika ingin Break Even Point(BEP) PT.JSC harus mencapai keuntungan usaha minimal 90 miliar/tahun. (chairuns)

Warta Baru
Warta Terkait