URUS PERIJINAN

KLIK GAMBARspot_imgspot_imgspot_imgspot_img
24.4 C
Jakarta
Senin, Agustus 8, 2022

URUS PERIJINAN

KLIK GAMBARspot_imgspot_imgspot_imgspot_img

TRANSFORMASI ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN PEMUDA PANCASILA SUMSEL

Warta Indonesia | Palembang – Sebagai organisasi kemasyarakatan berbasis massa yang lahir karena panggilan sejarah, Pemuda Pancasila sejak tahun 1981 melakukan pembenahan internal secara besar-besaran baik hotizontal maupun vertikal. Tahun 2001, Pemuda Pancasila melakukan upaya transformasi organisasi yaitu merubah bentuk dari Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang mempunyai batas umur kepengurusan sesuai Undang-Undang yang telah ditetapkan Pemerintah, menjadi sebuah Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) dengan cakupan kegiatan yang lebih luas dalam sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai Ormas Nasionalis terbesar dan tertua di Indonesia telah membentuk dan menyempurnakan jenjang organisasi di 34 Provinsi dan beberapa Perwakilan di Luar Negeri baik secara horizontal mulai Majelis Pimpinan Nasional (Pusat), Majelis Pimpinan Wilayah (Provinsi), Majelis Pimpinan Cabang (Kabupaten/Kota), Pimpinan Anak Cabang (Kecamatan), Pimpinan Ranting (Desa/Kelurahan) dan Pimpinan Anak Ranting (Dusun/Rompok/RW/RT) hingga secara vertikal yang merupakan Perangkat Organisasi yaitu Lembaga Komando Inti Mahatidana, Lembaga Politik, Badan Pelaksana Kartu Tanda Anggota, Badan Pelaksana Kaderisasi, Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum, Badan Pengusaha, Badan Kesehatan dan Penanggulangan Bencana, Badan Lingkungan Hidup, Badan Buruh dan Pekerja, Badan Seni dan Budaya, Srikandi dan Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa, Yayasan dan Koperasi.

Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan saat ini secara vertikal telah membentuk dan menyempurnakan 9 (sembilan) perangkat organisasi, dan akan segera dibentuk 3 (tiga) Badan lagi yaitu Badan Seni dan Budaya, Badan Lingkungan Hidup dan Badan Digitalisasi Organisasi serta Koperasi. Perangkat Organisasi Ormas Pemuda Pancasila merupakan suatu wadah bagi Anggota Pemuda Pancasila berekspresi melaksanakan program kerja khusus kebidangan dan tentunya dalam kegiatan melakukan koordinasi dengan Ketua-ketua Bidang Majelis Pimpinan. Terkhusus untuk Perangkat Organisasi yang sudah bersifat otonom yaitu Srikandi dan Sapma, telah diberikan hak dan kewenangan tersendiri untuk mengatur rumah tangga, program kerja dan konsolidasi sendiri, demikian disampaikan oleh Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan, RM. H. Ari Maulana.

Ditambahkan Ari, untuk Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila sudah terbentuk di 17 Kabupaten/Kota secara definitif, maka di Tahun 2022 ini, kita dorong dan fokuskan MPC untuk menguatkan, menyempurnakan dan mendefinitifkan Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila di 236 Kecamatan se-Sumatera Selatan sesuai dengan AD-ART yaitu 150 Anggota di setiap kecamatan, karena ini adalah amanah organisasi dan instruksi MPN Pemuda Pancasila, inilah sebuah grand design ormas. Kerangka dan format yang sudah disusun MPC, akan kita perkuat dan kolaborasinergikan. Majelis Pimpinan Nasional (MPN), Majelis Pimpinan Wilayah (MPW), Majelis Pimpinan Cabang (MPC) merupakan koordinator dalam pelaksanaan program kerja dan konsolidasi, basis organisasi itu ada di Pimpinan Anak Cabang (PAC), Pimpinan Ranting (PR) dan Pimpinan Anak Ranting (PAR). Kolaborasinergi antara MPW-MPC-PAC-PR-PAR Pemuda Pancasila di Sumatera Selatan harus berkesinambungan dan konsisten, kita saling bangun dan menguatkan terutama dalam bidang Ekonomi, Politik, Sosial, Pendidikan dan Hukum.

Program kerja yang bersifat luas seperti ekonomi, politik, hukum, budaya, pendidikan dan sosial akan percuma dilakukan jika basis organisasi (PAC, PR, PAR) tidak ada pengurus dan anggota, karena tidak ada roda organisasi yang berjalan. Maka disitu terkadang munculnya oknum-oknum organisasi memanfaatkan organisasi untuk kepentingan personalnya saja, biasanya itu dipakai untuk hal ekonomi dan politik, namun hal itu tidak bisa disalahkan sepenuhnya, karena terjadi degradasi kader, degradasi kepemimpinan dan degradasi anggota serta tidak adanya kepedulian dan rasa memiliki organisasi.
Seorang Ketua PAC, Ketua Pimpinan Ranting dan Ketua Pimpinan Anak Ranting adalah pemimpin bagi jenjang organisasi dan anggotanya, harus mempunyai pola dan paradigma kepedulian dalam menata organisasi, sehingga akan dirasakan manfaatnya, tidak hanya sekedar mencari status Ketua Ormas di level kecamatan, level desa dan level akar rumput. MPC juga harus mengkoordinir melalui fungsionaris pengurusnya melalui program kerja bidang secara konsisten.

“Selain itu, ketika basis organisasi kuat, namun program kerja tidak berjalan, maka basis tersebut berpotensi direkrut dan diambil oleh organisasi lain (ormas lain), ini harus menjadi perhatian Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila se-Sumatera Selatan, karena akan menabrak Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila BAB V Pasal 17 tentang berhentinya keanggotaan Pemuda Pancasila yang berdampak mulai dari Status Keanggotannya, KTA, Hak, Kewenangan, Perlindungan Hukum, Perlindungan Sosial dan Atribut Pemuda Pancasila dapat dicabut ketika menjadi anggota ormas yang sejenis dengan Pemuda Pancasila. Kecuali menjadi anggota ormas historis dan keagamaan yang diakui oleh negara. Hal ini kita pantau, analisa, kaji dan monitoring yang terjadi di akar rumput, ada juga dikarenakan kurangnya pembinaan keorganisasian, silahturahmi dan komunikasi”, jelas Instruktur Utama Pemuda Pancasila Sumsel ini.

Jumlah penduduk se-provinsi Sumatera Selatan ini ada 15 juta-an, namun basis-basis Ormas Pemuda Pancasila di Sumatera Selatan saat ini menjadi incaran perekrutan dari organisasi lain, hal ini harus dimonitor, diawasi dan ditegaskan oleh Majelis Pimpinan Wilayah dan Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila se-Sumatera Selatan, sudah kewajiban untuk kita hormati, apresiasi dan hargai kerja keras fungsionaris Pemuda Pancasila ataupun pendahulu yang sudah melakukan perekrutan, pembinaan dan pemberdayaan pengurus dan anggota di basis, sekecil apapun itu. Akar rumput Ormas Pemuda Pancasila jangan sampai tergerus dan dipakai oleh Organisasi lain, tapi kita sebagai koordinator juga harus mengevaluasi internal baik fungsionaris, program kerja dan hal lainnya. Ada sebuah fakta integritas yang harus kita tandatangani ketika menjadi pengurus dan anggota Ormas Pemuda Pancasila, naturalisasi serta memajukan dan mengedepankan kepentingan Ormas Pemuda Pancasila, bukan mengedepankan kepentingan organisasi lain kedalam tubuh Ormas Pemuda Pancasila. Maka dari itu, agar Majelis Pimpinan Cabang harus menguatkan personalia Bidang Organisasi dan Keanggotaan baik di tingkat MPC maupun tingkat PAC, selain itu juga termasuk personalia Bidang Kaderisasi. Kedepan ini, kita berbicaranya adalah pemetaan potensi dan peluang di akar rumput dalam berbagai bidang.

Menjelang Musyawarah Wilayah VIII Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan yang akan digelar di tahun 2022 ini, MPW Pemuda Pancasila Provinsi Sumsel akan melakukan transformasi struktural, transformasi program dan transformasi personal guna menyesuaikan dengan hasil Mubes X Ormas Pemuda Pancasila. Tugas Fungsionaris Ormas Pemuda Pancasila semakin kompleks kedepan dikarenakan harus menghadapi berbagai tantangan degradasi dan metaverse global, maka digitalisasi organisasi adalah jawabannya guna menghadapi hal tersebut. Digitalisasi organisasi tentu akan merubah pola dan tatanan berorganisasi agar lebih praktis, simpel, efisien dan maju. Dan fungsionaris pengurus untuk progesif melakukan adaptif teknologi dengan paradigma baru tersebut, tidak bisa tidak, karena ini sebuah kebutuhan untuk membentuk sebuah ormas modern.

Warta Baru
Warta Terkait