Warta.in
Mataram,NTB – Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah,SE mengatakan pihaknya memilih NTB sebagai percontohan proyek perumahan karena Wamen ini berasal dari NTB dan kenal dengan daerah NTB.
Sehingga kalau ada yang bohong dia tahu itu bohong . kalau ada yang salah dia tahu itu salah. ” Karena saya mengenal NTB,”ujarnya Dalam Rapat Koordinasi Penataan Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, Jumat ,17 Januari 2025 di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB.
Menurut Wamen pihaknya,
betul-betul ingin mendata kondisi perumahan secara akurat, karena negara masih ada problem dengan program data. ” Problem data itu tidak diselesaikan bahkan dibiarkan data itu tidak terurus dengan benar sehingga kemungkinan kita selama ini mengambil keputusan yang salah,” tegasnya.
Karena itulah,Fahri Hamzah meminta agar pihak pihak terkait menyajikan data yang tepat dan akurat sehingga program perumahan rakyat yang digalakan presiden Prabowo tepat sasaran.
” Dalam kampanye beliau sudah sebut itu angka 3 juta itu. Satu juta di desa, satu juta di pesisir dan 1 juta di kota . Ini basis data yang kita perlu analisis, sekali lagi saya minta semua serius soal ini.
Tidak usah khawatir duit,-duit banyak enggak usah khawatir soal duit . Yang penting kalau rencananya benar ,studinya layak uangnya ada,” papar Fahri Hamzah.
Seraya menegaskan dirinya
minta NTB ini jadi contoh supaya nanti jadi pola dan percontohan di tingkat nasional.
Jika datanya benar , cara mendesain programnya benar,lanjut Fahri, dan mengeksekusinya secara benar maka bisa membuat NTB mengejar ketertinggalannya selama ini.
Lebih jauh Fahri menjelaskan data yang datang dari berbagai kalangan dan elemen nantinya disatukan sehingga Indonesia punya satu data yang bisa di percaya . Termasuk data rumah di desa pesisir pantai sejumlah 12.000
di Indonesia dan salah satunya yang terbesar ada juga di NTB.
” Ini karena NTB adalah negara maritim banyak sekali masyarakat kita tinggal di pesisir, dan rata-rata pesisirnya itu rusak menjadi tempat sampah kotor dan tidak enak dipandang. Sementara Direktorat jenderal pembangunan Perumahan Kota ini nanti yang berkoordinasi dengan para walikota dan lurah yang ada di bawahnya. Karena tipe pembangunan rumah di kota dan di desa tidak saja berbeda secara administratif tapi kita pandang juga sebagai keperluan penataan di kota agar tertata indah dan rapi,” harapnya.(sr/hpntb)
