Wartain Banten | Pemerintahan | 04 Februari 2026 — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan Pemerintah Daerah Khusus Jakarta (DKJ) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Studi Potensi Kontribusi MRT Lintas Timur–Barat Fase 2 rute Kembangan–Balaraja. Penandatanganan berlangsung di Balai Kota Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa sinergitas antarpemerintah daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem transportasi massal terintegrasi di kawasan metropolitan Jakarta–Banten. Menurutnya, kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk menjawab persoalan mobilitas masyarakat di wilayah perbatasan.
“Nota kesepahaman ini menjadi pembuka jalan bagi cita-cita bersama menghadirkan transportasi massal terintegrasi,” ujar Andra Soni.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh PT MRT Jakarta (Perseroda) bersama tujuh perusahaan pengembang yang berada di sepanjang rencana koridor trase MRT Kembangan–Balaraja. Kerja sama ini menjadi tahap awal penyusunan studi komprehensif pengembangan jalur MRT lintas wilayah Jakarta–Banten.
Ruang lingkup studi mencakup tiga aspek utama, yakni kajian kelembagaan, kajian keuangan, serta kajian teknis termasuk penentuan trase. Proses kajian diperkirakan berlangsung selama delapan hingga sepuluh bulan dan hasilnya akan menjadi dasar penentuan skema pembiayaan serta model pengembangan proyek MRT ke wilayah Banten.
Andra Soni menjelaskan, kedekatan geografis antara Banten dan Jakarta, serta tingginya pergerakan komuter setiap hari, menyebabkan tekanan lalu lintas terjadi secara bergantian di kedua wilayah, terutama pada jam sibuk.
“Sebagian besar warga Banten bekerja di Jakarta. Pagi hari kepadatan terjadi di Jakarta, malam hari bergeser ke Banten. Ketergantungan pada kendaraan pribadi perlu dikurangi,” katanya.
Ia menilai pengembangan MRT hingga Balaraja merupakan solusi jangka menengah dan panjang untuk mengurangi beban jalan sekaligus mendorong peralihan masyarakat ke transportasi publik.
“Jika terealisasi, ini akan mengurangi beban jalan di Jakarta dan Banten, memudahkan masyarakat menggunakan angkutan massal, serta menumbuhkan budaya transportasi publik di kawasan perbatasan,” jelasnya.
Gubernur DKJ Pramono Anung menegaskan kerja sama MRT lintas Jakarta–Banten memperkuat kolaborasi antardaerah. Keterlibatan pengembang dinilai mempercepat pengembangan kawasan berbasis transit (TOD) sekaligus memperkuat pembiayaan proyek.
“Ini merupakan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan antara Pemerintah Jakarta, Pemerintah Banten, pengembang dan MRT baik dari sisi pengembangan kawasan maupun pembiayaan,” ujar Pramono.
Pemda DKJ akan mengacu pada pengalaman pengembangan MRT Utara–Selatan, dengan target studi rampung agar pembangunan MRT Kembangan–Balaraja dapat dimulai dalam satu hingga dua tahun ke depan.(WartainBanten)
