Gubernur NTB Serap Aspirasi FKKD Lotim, Perkuat Pembangunan Berbasis Desa
Warta.in
Mataram, NTB – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, menerima audiensi Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur di ruang kerjanya, Kamis (30/4). Pertemuan yang turut didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Dukcapil NTB, Lalu Hamdi, tersebut menjadi ajang penyerapan aspirasi desa guna memperkuat pembangunan dari tingkat akar rumput.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa pembangunan daerah harus dimulai dari desa sebagai fondasi utama untuk mewujudkan visi NTB Makmur Mendunia.
“Pertemuan ini penting untuk mendengar langsung aspirasi kepala desa. Pembangunan harus dimulai dari desa agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia memaparkan empat pilar prioritas Pemerintah Provinsi NTB yang pelaksanaannya dimulai dari desa, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, pengembangan pariwisata, serta pelestarian lingkungan.
Gubernur menjelaskan, Kabupaten Lombok Timur menjadi penerima manfaat terbesar dalam program Desa Berdaya, mengingat jumlah desa dan luas wilayahnya yang paling besar di NTB. Pemprov NTB akan memfokuskan intervensi pada 91 desa prioritas yang tergolong kantong kemiskinan.
Selain itu, pemerintah juga mendorong peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk Bank NTB Syariah, agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung pelaku UMKM dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Dalam upaya perlindungan PMI, Gubernur mengungkapkan penerapan skema keberangkatan zero cost. Melalui skema ini, seluruh biaya mulai dari pelatihan, dokumen, tiket, hingga visa ditanggung pemberi kerja, sehingga PMI dapat berangkat secara gratis, legal, dan aman.
“Lombok Timur merupakan penyumbang PMI terbesar. Karena itu, kita dorong sistem zero cost agar mereka tidak terbebani utang sebelum berangkat,” jelasnya.
Tak hanya itu, PMI juga akan mendapatkan pembinaan pengelolaan keuangan agar penghasilannya dapat dimanfaatkan secara optimal, termasuk untuk tabungan maupun pengembangan usaha melalui akses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Di sektor ketahanan pangan, pemerintah desa didorong mengembangkan produk lokal guna mendukung pemenuhan gizi masyarakat sekaligus menciptakan kemandirian pasokan pangan berbasis desa.
Saat yang sama, Lalu Hamdi menegaskan komitmen Pemprov NTB untuk mengalokasikan bantuan keuangan khusus bagi 250 desa di seluruh NTB pada tahun anggaran 2026. Khusus di Lombok Timur, sebanyak 64 desa ditetapkan sebagai penerima, dengan alokasi dana sebesar Rp300 juta per desa.
Ia menekankan bahwa penggunaan anggaran harus difokuskan pada tiga sektor prioritas, yakni ketahanan pangan, pengembangan pariwisata, dan pelestarian lingkungan, serta wajib melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes).
“Pengelolaan dana bisa dilakukan secara mandiri oleh desa, bekerja sama dengan masyarakat, maupun melalui BUMDes dan koperasi,” jelasnya.
Selain bantuan tematik, Pemprov NTB juga menggulirkan program Desa Berdaya Transformatif yang menyasar 40 desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi. Berdasarkan validasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 6.338 kepala keluarga (KK) yang menjadi target intervensi.
Program ini dijalankan melalui dua pendekatan utama, yakni pemberdayaan ekonomi meliputi peningkatan kapasitas SDM, fasilitasi usaha produktif, serta bantuan modal Rp7 juta per KK dan peningkatan layanan dasar serta infrastruktur, seperti akses bantuan sosial, BPJS, Kartu Indonesia Sehat (KIS), perbaikan rumah tidak layak huni, hingga penyediaan air bersih.
Hamdi optimistis, dengan pendampingan intensif selama dua tahun, ribuan keluarga tersebut dapat tergraduasi dari status miskin ekstrem.
“Target kami, 6.338 KK di 40 desa ini bisa keluar dari kemiskinan ekstrem dalam periode 2026–2027. Kami berharap pada 2029, angka kemiskinan ekstrem di NTB dapat mencapai nol,” tegasnya.
Sementara itu perwakilan FKKD Lombok Timur, Khairul Ihsan menyampaikan apresiasi atas ruang dialog yang diberikan. Ia menegaskan kesiapan para kepala desa untuk mendukung program strategis pemerintah daerah.
“Kami hadir bukan hanya membawa harapan, tetapi juga kesiapan untuk mendukung terwujudnya NTB Makmur Mendunia,” ujarnya.
FKKD Lombok Timur juga menyatakan tiga komitmen utama, yakni menyukseskan program Desa Berdaya untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, mengoptimalkan potensi desa di sektor pertanian dan peternakan, serta mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal.
Sinergi antara pemerintah provinsi dan desa ini diharapkan menjadi model pembangunan yang menempatkan desa bukan sekadar objek, melainkan subjek utama dalam transformasi ekonomi di Nusa Tenggara Barat. (sr/dkisntb)
