Warta.In.Jakarta (09/03/2021) – Ketua Badan Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat hasil kongres luar biasa di Sibolangit, Deli Serdang, Razman Nasution, mengakui sejumlah loyalis Anas Urbaningrum dan Marzuki Alie menjadi pendukung utama kongres luar biasa. Ia mengatakan tidak ada salahnya jika Anas dan Marzuki beserta simpatisannya mendukung kongres luar biasa Demokrat di Sibolangit karena itu merupakan hak politik mereka.
Ada sejumlah pengurus Demokrat era Anas kala menjabat ketua umum pada 2010 yang menjadi barisan utama pendukung kongres luar biasa Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mereka adalah Jhoni Allen Marbun, Max Sopacua, dan Muhammad Nazaruddin.
Ketika Anas memimpin Demokrat, Jhoni Allen menjabat wakil ketua umum I, Max Sopacua sebagai wakil ketua umum II, dan Nazaruddin menjabat bendahara umum. Khusus Max Sopacua, ia merupakan tim sukses Marzuki dalam pemilihan Ketua Umum Demokrat pada 2010. Tapi Marzuki kalah dalam pemilihan itu.
Mereka juga disebut-sebut masuk pengurus inti Demokrat hasil kongres luar biasa Sibolangit. Organizing committee kongres luar biasa Demokrat di Sibolangit, Ilal Ferhard,mengatakan Jhoni Allen diusulkan sebagai sekretaris jenderal dan Nazaruddin akan menjadi pengurus harian. Nazaruddin juga disebut-sebut sebagai donatur kongres luar biasa itu. Kongres luar biasa ini memilih Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat periode 2021-2025.
Saat konferensi pers Demokrat kubu kongres luar biasa Sibolangit kemarin, Jhoni Allen, Nazaruddin, Max Sopacua, dan Marzuki Alie tidak terlihat di lokasi acara. Razman Nasution mengatakan bahwa Jhoni Allen ada di sekitar lokasi konferensi pers, tapi enggan tampil.
“Ada di ruangan sebelah. Ia mem-briefing saya, kok. Dia bilang sudah terlalu banyak bicara ke media,” kata Razman.
Razman menuturkan dukungan Anas dan Marzuki beserta para simpatisannya terbentuk karena adanya kesamaan keprihatinan atas kondisi Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono.
Anas, kata dia, sebagai mantan ketua umum tak mungkin berdiam diri melihat Partai Demokrat terpuruk. Namun Razman belum mengetahui posisi sejumlah loyalis Anas itu dalam Demokrat versi kongres luar biasa.
“Saya belum tahu. Yang baru ketahuan itu posisi ketua umum dan posisi saya karena saya harus berbicara dengan media,” katanya.
Kemarin, Partai Demokrat versi kongres luar biasa Sibolangit mendaftarkan kepengurusan partainya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, mereka akan mengajukan gugatan hukum ke polisi atas dugaan persekongkolan jahat pihak Agus Yudhoyono yang dianggap mengelabui peserta kongres Demokrat di Jakarta, tahun lalu.
Mereka menganggap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai yang diterbitkan tahun lalu itu tidak melalui pembahasan dalam kongres.
Razman menilai AD/ART Demokrat 2020 telah mengamputasi kewenangan pengurus partai di provinsi dan kabupaten. AD/ART itu juga dianggap memberi kewenangan berlebihan kepada Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Majelis Tinggi Demokrat.
Mereka juga berencana melaporkan Andi Mallarangeng atas pernyataannya yang menuding pemerintah telah mengintervensi terjadinya kongres luar biasa Demokrat di Sibolangit.
Kubu kongres luar biasa Sibolangit juga menghadirkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Demokrat Kabupaten Halmahera Utara sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Utara, Julius Dagilaha, kemarin.
Julius mengatakan dirinya bergabung dengan kubu kongres luar biasa Sibolangit karena merasa tidak nyaman akan kepemimpinan Agus Yudhoyono saat pemilihan kepala daerah, tahun lalu.
“Saat pilkada, ada orang yang enggak ikut penjaringan, tapi dia diakomodasi sama DPP. Padahal di AD/ART jelas harus melalui penjaringan di DPC,” kata Julius.
Ia menjelaskan bahwa dirinya dipecat oleh Agus Yudhoyono pada 4 Maret lalu. Padahal, kata Julius, dia sudah berjuang untuk partai, bahkan menjadi Ketua DPRD di wilayahnya.
Kepala Badan Komunikasi dan Strategi DPP Partai Demokrat kubu Agus Yudhoyono, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan gerakan pengambilalihan kekuasaan Partai Demokrat memang dilakukan oleh mantan kader yang tidak bisa menerima perubahan di tubuh partai, termasuk para pengurus pada era Anas Urbaningrum.
“Pada masa Anas, rusak Demokrat. Beberapa kader ditangkap karena korupsi, mereka dipecat. Para kader minta Pak SBY turun tangan saat itu,” kata Herzaky.
Herzaky mengungkapkan, berdasarkan sejumlah survei pada 2013, elektabilitas Demokrat hanya berada di angka 2 persen. Ia mengatakan penyebab penurunan elektabilitas partai ketika itu adalah sejumlah kader partainya terlibat kasus korupsi.
Lalu Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan dan berhasil membawa Demokrat meraih 10 persen suara dalam Pemilu 2014. “Dapat segitu sudah bagus banget,” ujarnya.