INDONESIAN JOURNALIST WRITE THE TRUTH

27.1 C
Jakarta
Senin, Desember 23, 2024
type here...
Beranda blog Halaman 1103

M. Yansuri, S. IP Hadirin Resepsi Pernikahan Gashella Dan Marco

Penulis
Susanto Plaju
-
0

Wartan Indonesian | Palembang – Resepsi pernikahan Gashella Aprilia, SE dan Marco Van Basten, SH berlangsung di kediaman mempelai wanita berjalan dengan meriah dan khikmah yang di langsungkan di jalan Tanjung Burung Utama No. 1502 rt.29 rw. 10. Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II ( IB II ) palembang, Minggu (07/02/21).

Resepsi pernikahan tersebut turut dihadirin oleh toko – toko penting di Sumatera Selatan, di antaranya Herman Deru Gubernur Sumatera Selatan, M. Yansuri, S.IP Ketua Majelis Pimpinan Wilayah ( MPW ) Pemuda Pancasila Sumatera Selatan yang juga Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Nursyamsu M.A.H Iding Ketua Majelis Pimpinan Cabang ( MPC ) Pemuda Pancasila Kota Palembang dan tamu undangan lainnya

Gashella merupakan anak dari pasangan Bapak Kgs. Syarcowie, S. H dan Ibu Sri Harmilawati

Di mana Syarkowi merupakan Ketua PAC PP IB II Palembang, Ketua DPC GANN Kota Palembang dan juga seorang Pengacara, begitu juga Ibu Sri Harmilawati merupakan Ketua PAC Srikandi IB II Palembang

M. Yansuri, S.IP dalam sambutannya mengatakan dalam kesempatan yang baik ini semoga kita di beri kesehatan dan kesempatan oleh Allah S.W.T

” Terkhusus buat kedua mempelai ini adalah awal dari berumah tangga, harus terbuka menjadi suami istri, ” ujarnya.

Hal yang sama di katakan oleh Nursyamsu M.A.H Iding selamat kepada kedua mempelai semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah

Sementara itu, Palarudin, MH mewakili tamu undangan mengatakan mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan yang telah hadir dan marilah kita mendo’a kan semoga kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah

Kgs. Syarcowie, S.H dan Ibu Sri Harmilawati mewakili dari orang tua kedua mempelai mengatakan mengucapkan terima kasih ke pada para tamu undangan yang telah hadir dan segenap panitia semoga amal dan kebaikannya di balas oleh allah SWT. ( Santo )

Laporan Pemukulan KS warga CityPark Jakarta Barat ditolak Pihak Kepolisian

Penulis
Akbaruddin
-
0

Warta.in, Jakarta 06 Februari 2021- Seorang warga yang berdomisili di City Park Jakarta Barat inisial KS (42), diduga dipukul atau dianiaya tepatnya di City Park, Jakarta Barat. Tak terima, yang bersangkutan membuat laporan polisi ke Polres Jakarta Barat. Berikut ini update rilis yang diterima wartawan,Sabtu siang (6/2/2021).

“Dengan ini saya mau menyampaikan perihal banyaknya pertanyaan,seputar mengapa hingga saat ini saya belum membuat laporan polisi perihal penganiayaan yang terjadi pada 29 Januari 2021 berlokasi di Citypark samping lobby CA DA,” ungkapnya.

Korban KS mengatakan, “Pertama, saya sampaikan keraguan saya dalam membuat LP dan dengan dikonfirmasikan keraguan saya melalui pernyataan bapak Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat,Bpk T.A.K, yang juga dihadiri oleh Pak Sun Ong, Pak Hendy V, Pak Helmi, Pak Yusuf SH, dan 2 orang lagi.

Dimana bapak Kasat Reskrim,T.A.K menyatakan sepertinya luka saya tidak terlalu parah kok, kalau mau bikin laporan silahkan aja, tapi khan harus ada petunjuk pelakunya yaitu bukti CCTV yang tidak terbantahkan.

Kalau memang ada luka, ada saksi, ada petunjuk CCTV itu, silahkan aja. Makanya perlu petunjuk dan petunjuk itu CCTV itu. Ya ini saya kasih tau real aja ya..’ daripada bikin laporan tapi nggak bisa jalan demikian ucap Bpk T. A. K, kepada kami”.

Lebih lanjut KS mengatakan, “Sedangkan bila kami memajukan laporan ke Polda Metro Jaya, bisa saja kami disuruh kembali ke Polres Jakbar, namun dengan petunjuk bapak Kasat Reskrim yang demikian membuat kami mempertanyakan beliau.

Terakhir, terkait Petisi Warga Citypark yang sudah terkumpul sekitar 200 tandatangan plus KTP, menurut KimSan Kasat reskrim T. A. K, mengatakan itu hanya sebatas dukungan warga saja dan sebaiknya diserahkan kepada Kapolsek.

Pewarta:(Akbaruddin).

Menteri Suharso Menyampaikan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional

Penulis
Akbaruddin
-
0

*Menteri Suharso Menyampaikan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN)*

Warta.in, Jakarta 04 Februari 2021- Pengembangan pariwisata ditetapkan sebagai _leading_ sektor mulai tahun 2015, dan dukungan lintas sektor membuahkan hasil peningkatan performa sektor pariwisata yang tumbuh tinggi pada tingkat yang _unprecedented_/belum pernah terjadi sebelumnya. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara meningkat dari 9,4 juta pada tahun 2014 menjadi 16,1 juta tahun 2019 atau naik rata-rata 13,1% per tahun.

Selain itu, jumlah kunjungan wisatawan nusantara juga meningkat dari 251 juta pada tahun 2014 menjadi 282,9 juta pada tahun 2019 atau naik rata-rata 3,4% per tahun. Pembangunan fokus 10 Destinasi Wisata Prioritas menyebabkan kenaikan jumlah kunjungan baik internasional maupun domestik. Selain itu devisa pariwisata mencapai USD 19,7 miliar, atau meningkat lebih dari 60 persen dari capaian tahun 2014.

“Kunjungan Wisatawan Mancanegara mengalami pengurangan signifikan menjadi rata-rata sebesar 150 ribu orang per bulan, penerimaan ekspor jasa perjalanan mengalami kontraksi yang cukup dalam, sekitar 2,6 juta orang tenaga kerja pariwisata terdampak, sebanyak 1 juta tenaga kerja menganggur penuh/ berpindah ke sektor lain, 1,2 juta tenaga kerja mengalami penurunan jam kerja atau dibayar setengah atau setengah menganggur dan 400 ribu tenaga kerja pariwisata formal beralih ke tenaga kerja pariwisata di sektor informal” ujar Menteri Suharso seusai menerima audiensi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pada hari Kamis, 4 Februari 2021.

Sekitar 87,8% pekerja kreatif mengalami pembatalan pekerjaan, usaha di bidang media dan hiburan terdampak paling parah. Industri film mencatat kehilangan pendapatan sekitar Rp 3 triliun. Disisi lain, terdapat peningkatan penggunaan layanan video streaming dalam negeri sebesar 15%.

“Jadi, kami mendorong Kementerian Pariwisata untuk mereaktifasi daerah tujuan wisata yang selama pandemi ini terdampak, karena kalau itu bisa dipulihkan, itu setidak-tidaknya jumlah jam kerja yang hilang selama masa pandemi yang dihitung oleh Bappenas kira-kira hampir separo dari jam kerja itu bisa pulih, dan kalau ini pulih ya, maka akan memperbaiki tingkat konsumsi rumah tangga terutama di daerah-daerah tujuan wisata,” ujar Menteri Suharso.

Kepala Bappenas menyampaikan, pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) difasilitasi dengan penyusunan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) dengan status: RIDPN Danau Toba dan Lombok-Gili Tramena sudah selesai dan sedang dalam proses pembahasan rancangan Perpres penetapan, RIDPN Borobudur dalam tahapan finalisasi dan RIDPN Labuan Bajo dan Manado-Likupang akan mulai disusun Januari 2021 sampai Desember 2021.

“Penyusunan RIDPN dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui Program Pengembangan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB), dan didukung Indonesia Tourism Development Program (ITDP) dengan skema pendanaan dari APBN serta pinjaman dan hibah dari Bank Dunia dan Pemerintah Swiss,” ucap Menteri.

“Pengembangan 5 DPSP perlu diarahkan untuk menyelesaikan beberapa isu, yaitu: peningkatan daya dukung sosial dan lingkungan, termasuk kualitas SDM, kesiapan mayarakat sebagai tuan rumah, penyedia dan pengelola jasa wisata, pemberdayaan masyarakat, serta kelestarian sumber saya alam dan lingkungan,” ujar Menteri.

Menteri Suharso melanjutkan, peningkatan tata kelola destinasi yang ditunjukkan kerjasama multipihak yang harmonis, kejelasan pembagian tanggung jawab dan pendistribusian manfaat, serta kesiapan dalam pengelolaan resiko termasuk mitigasi dampak bencana dan _over tourism_.

“Peningkatan ketersediaan dan kualitas amenitas dan atraksi: investasi dan kemitraan usaha, pengembangan skema pengelolaan yang profesional melibatkan badan usaha, serta kesadaran dan komitmen pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata,” ucap Menteri.

Terakhir, Menteri Suharso menyampaikan, “Karena pariwisata itu kan kita gunakan untuk merawat kebudayaan kita, untuk merawat _culture_ kita. Jadi, saya akan dorong, bantu pariwisata, dan saya sudah bicara bagaimana koordinasinya kedepan.”

Kamis, 4 Februari 2021
*Tim Komunikasi Publik*
Kementerian PPN/Bappenas
Https://linktr.ee/suharsomonoarfa

Follow:
Instagram Menteri PPN: @suharsomonoarfa
Twitter Menteri PPN: @Suharso_M
Fanpage Menteri PPN: Suharso Monoarfa

Pewarta:(Akbaruddin).

Kapolda Dan Pangdam II/Swj Sambut Pamtas RI-Malaysia Yonif Raider 200/Bn

Penulis
Susanto Plaju
-
0

Warta Indonesia | Palembang – Setelah selama kurang lebih 10 bulan bertugas di wilayah perbatasan Kalimantan Timur, sebanyak 450 Prajurit Yonif Raider 200/Bhakti Negara yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Indonesia – Malaysia, diterima Panglima Kodam II/Sriwijaya Mayjen TNI Agus Suhardi, Jum’at (5/2/2021) dalam suatu upacara penyambutan bertempat di Dermaga Pelabuhan Boom Baru, Palembang.
Upacara penyambutan Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif Raider 200/BN ini dihadiri oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof Dr Eko Indra Heri, M.M., Kasdam II/Swj Brigjen TNI Muhammad Zamroni, Irdam II/Swj Brigjen TNI Henra Hari Sutaryo, Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Jauhari Agus suraji, Kapok Sahli Pangdam II/Swj Brigjen TNI Puji Cahyono, Danlanal dan Danlanud Palembang, para Asisten dan Kabalakdam II/Swj, Perwira LO TNI AL/TNI AU dan Dandim 0418/Palembang.

Terpisah Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof Dr.Eko Indra Heri ,S MM mengatakan sebagai wujud sinergitas TNI dan Polri kita bangga rekan rekan kita TNI dapat kembali dengan selamat dan Berkumpul dengan keluarga diBumi sriwijaya setelah melaksanakan Tugas 10 bulan didaerah perbatasan Kalimantan Timur daerah Perbatasan dengan Negara Malaysia ucap Jenderal Wong Kito Penggagas ” *Mang Pedeka* ”

“Sementara itu Pangdam II /Sriwijaya Mayjen TNI Agus Suhardi mengucapkan selamat datang dan terima kasih serta penghargaan kepada para prajurit Satgas Yonif Raider 200/BN atas dedikasi dan loyalitas dalam melaksanakan tugas menjaga perbatasan RI-Malaysia di wilayah Kalimantan Timur dengan penuh rasa tanggung jawab”, ungkap Pangdam II/Swj Mayjen TNI Agus Suhardi.  
Pangdam mengharapkan agar keberhasilan yang telah dicapai, agar dijadikan pengalaman dalam menyongsong tugas-tugas ke depan yang semakin dinamis. “Lakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas yang telah dilakukan sebagai bahan penyempurnaan dalam peningkatan kualitas pembinaan satuan. Selanjutnya, lakukan juga inventarisasi dan pengamanan, baik personel, materiil maupun berita”, ujar Pangdam.
“Tidak semua yang kalian lihat, dengar dan rasakan selama di daerah penugasan dapat diberitahukan kepada orang lain. Selanjutnya tetap terapkan Protokol Kesehatan dalam setiap pelaksanaan kegiatan, sehingga terhindar dari penyebaran Covid-19”, pungkasnya.
Untuk diketahui, selama 10 bulan melaksanakan tugas di perbatasan RI- Malaysia, Satgas Pamtas Yonif Raider 200/BN telah mengabdikan diri demi keutuhan wilayah perbatasan RI-Malaysia. Selain menjaga dan mengamankan pergeseran patok tapal batas, pembalakan hutan, penambangan liar, mobilitas TKI ilegal, perdagangan ilegal serta penyelundupan narkoba dan minuman keras, mereka juga melakukan berbagai kegiatan yang telah diprogramkan.
Berdasarkan laporan purna tugas dan hasil evaluasi dari Satgas Pamtas RI-MLY Yonif Raider 200/BN yang disampaikan oleh Dansatgas Pamtas RI – Malaysia Yonif Raider 200/BN Mayor Inf Andi Irawan, bahwa para prajurit Yonif Raider 200/BN telah mampu melaksanakan tugas yang diberikan dalam menjaga keamanan perbatasan RI-Malaysia dengan sangat baik melalui berbagai program, antara lain ;
A. Program peningkatan kesehatan masyarakat :
1. Kesehatan keliling kampung.
2. Pembagian masker.
3. Posyandu balita dan lansia.
4. Sunatan door to door.
5. Penyuluhan kesehatan ke warga dan anak sekolah.
6. Pelayanan pos kesehatan.
7. Pembuatan MCK.
 
B. Program peningkatan keagamaan :
1. Yasinan setiap malam Jumat bersama warga.
2. Ibadah Nasrani setiap hari Minggu bersama warga.
3. Shalat Jumat keliling.
4. Pendidikan TPA bagi anak-anak kampung.
5. Pelatihan alat musik Hadroh.
6. Perlombaan mengaji bagi anak-anak.
7. Pengenalan tata cara Shalat dan berwudhu.
8. Pemberian kitab suci Al-Quran dan Injil serta meja mengaji.
9. Pembagian topi Sinterklas dalam rangka menyambuat Natal.
 
C. Program kepemudaan :
1. Kegiatan Out Bond bagi anak-anak dan remaja.
2. Perlombaan Yonif Raider 200/BN Trail Run.
3. Pembentukan komunitas Fun Run.
4. Pembagian bendera dan kaos.
 
D. Program Hankam :
1. Penyerahan senjata api rakitan penabur sebanyak 13 pucuk.
2. Penangkapan pengedar sabu sebanyak 50 gram.
 
E. Program pengembangan edukasi dan bakat :
1.Membuat taman bermain anak berbahan ban bekas.
2. Pembuatan Mobil Pintar.
3. Pelatihan bela diri Karate dan Pencak Sikat.
 
F. Program pengembangan kampung :
1. Bedah rumah pra sejahtera.
2. Perehaban dermaga kampung.
3. Perbaikan dan pengecatan Kapal Ferry penyebrangan.
4. Pembukaan lahan padi.
5. Pemberian bantuan sembako bagi warga pra sejahtera.

DKPP RI Terima Laporan dari Kuasa Hukum Ujang-Daus, Kepahiang Bengkulu

Penulis
Akbaruddin
-
0

Warta.in, Jakarta, 4 Februari 2021 – Tim Kuasa Hukum Nasarudin SH. MH dari paslon no.1 (Ujang-Daus) mendatangin Gedung DKPP RI Jakarta pada hari Kamis, 4 Februari 2021 sekaligus memberikan dokumen-dokumen terkait Pilkada Kabupaten Kepahiang-Bengkulu, Sumatera Utara.

Usai memberikan dokumen dan membuat laporan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, Kuasa Hukum pasangan calon nomor urut 1 Bupati Kabupaten Kepahiang, Bengkulu Sumatera Selatan.(4/2).

Dalam siaran pers, Nasaruddin selaku kuasa hukum menyampaikan ” secara administratif pasangan calon Bupati nomor urut 2 yang di tetapkan KPUD Kepahiang cacat dalam admitrasi pada pendaftaran calon Bupati, dimana nama calon wakil bupati nomor urut 2 tidak memiliki kesamaan nama dalam ijasah” ujarnya.

Adapun hal-hal yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Nasarudin dihadapan para Wartawan adalah “Kami sudah menyampaikan beberapa dokumen-dokumen pada pengaduan di DKPP atas nama paslon no.2 Cawabup Zurdinata di pilkada Kabupaten Kepahiang-Bengkulu, terkait dokumen-dokumen tersebut yang akan disampaikan adalah :

“Ijasah SMA dan SD Zurdinata yang diduga palsu yaitu dimana ijasah SMA dan SD ini terjadi perbedaan penulisan huruf abjad (dimana ijasah SD dituliskan huruf abjad “S” sedangkan ijasah SMA dituliskan huruf abjad “Z”).

Tentu menurut Nasarudin (kuasa hukum paslon 1) ini hal yang paling krusial yang dilakukan terhadap verifikasi yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Kepahiang-Bengkulu. Terkait dari hal ini dengan bukti-bukti yang sudah kami layangkan juga dilampirkan dalam dokumen itu semua sudah lengkap dan disampaikan ke Lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI (DKPP RI).

Nasarudin selaku kuasa hukum paslon 1,dimana berkaitan informasi ijasah palsu Cawabup Zurdinata ini di dapatkan daripada pengaduan masyarakat pada tanggal 14 Januari 2021 yang artinya setelah tanggal tersebut Nasarudin memverifikasi laporan dari masyarakat Kab. Kepahiang-Bengkulu.

Adapun demikian,selain dari DKPP bahwa Nasarudin juga menyampaikan dengan menggugat terhadap ijasah palsu tersebut di PTUN Bengkulu dalam hal ini register no.5/2021, dimana ijasah palsu tersebut perlu adanya penyelesaian hukum dengan Tata Usaha Negara. Selain dari itu juga untuk meluruskan persoalan yang besar ini, kami juga mengupayakan hukum terhadap penetapan KPU no.2 tanggal 23 Januari 2021 untuk digugat di PTUN Bengkulu.

Hal demikian seperti apa yang kita ketahui bersama terhadap verifikasi, maka untuk menjawab semuanya dari kelalaian tersebut maka perlu adanya upaya hukum,yang kami punya saat ini dianggap ada di DKPP untuk dilakukan kroscek atau persidangan tersebut.

Apakah ini diverivikasi sesuai dengan PKPU atau ini hanya sekedar dokumen dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari pada dokumen yang ditampilkan di website KPU Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Itu adalah ijazah SMA yang dinyatakan hilang dan dilampirkan namanya STTB surat pengganti ijazah. Ujarnya Kuasa Hukum paslon nomor urut 1 Pilbup Kepahiang, Sumsel.

Namun demikian perlu kita ketahui bahwa selain daripada penggantian STTB ini juga terhadap administrasi verifikasi antara ijazah huruf abjad ini tentu harus dijelaskan demikian. Hal ini yang membuat kami melakukan pengaduan di DKPP. Dengan harapan agar masyarakat Kepahiang bisa mengetahui dimana asal persoalan verifikasi tersebut.

Harapan kedepannya dari hasil PTUN mendatang adalah berkeyakinan bahwa dalam proses Tata Usaha Negara ini akan diperiksa sebaik mungkin dan bisa diteruskan ke Mendagri yang dimana hasil putusan tersebut dapat berpihak kepada pengugat (paslon 1 Ujang-Daus).

Untuk kelanjutan sidangnya adalah tahapan dismisal untuk nomor perkara 4 dimana gugatan yang berkaitan dengan objek sengketa adalah cacat adminitrasi (ijasah palsu) dijadwalkan pada hari Selasa, 9 Februari 2021″.

Dan hal ini dalam perkara no.5/2021 dimohon untuk penundaan pelantikannya karna akan merugikan hak konstitusional dalam hal ini adalah pencari keadilan yaitu paslon no.1 (Ujang-Daus) dan para pendukung juga masyarakat Kabupaten Kepahiang-Bengkulu”.

Lebih lanjut Ilham juga menyampaikan “agenda pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri, untuk membahas penundaan pelantikan calon Bupati pilihan KPUD Kepahiang sesuai konstitusi,dengan harapan Bupati yang terpilih dari hasil hati suara rakyat,’jelasnya.

Pewarta:(Akbaruddin).

 

Kuasa Hukum Ujang Daus Minta Tunda Pelantikan Bupati Kepahiang Terpilih

Penulis
Akbaruddin
-
0

Warta.in, Jakarta 03 Februari 2021- Tak sedikit pada pelaksanaan dan hasil Pilkada Serentak yang digelar pada 9 Desember 2020lalu, menyisakan banyak masalah. Bahkan tak sedikit pula yang berujung munculnya protes dan sampai dibawa ke jalur hukum. Hal tersebut dikentarai atau patut diduga telah terjadi pelanggaran-pelanggaran pidana yang tidak bisa ditolerir.

Seperti kejadian yang menimpa wilayah Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu.Melalui kuasa hukumnya, pasangan calon Bupati/Wakil Bupati nomor urut 1 yakni Ujang Syaripudin SEdan Ir H Firdaus Djailani,mengajukan permohonan penundaan pelantikan bagi calon Bupati Kepahiang yang memperoleh suara terbanyak (terpilih).

Menurut Nazarudin SH MH yang di dampingi Ilham Fatahillah SH MHselaku kuasa hukum pasangan Ujang-Daus,menegaskan bahwa pihaknya segera melayangkan surat ke Kemendagri dan Gubernur Bengkulu terpilih untuk dilakukan penundaan pelantikannya.

“Kenapa? Alasan penundaan tersebut, karena saat ini masih ada proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu. Untuk sidang PTUN itu sendiri akan segera dilaksanakan. Akibat adanya pelaporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana,” jelas Nazarudin kepada Warta.in, Rabu (3/2/2021) kemarin di Jakarta.

Menurut Nazarudin lebih lanjut bahwa selain melaporkan KPUD Kepahiang, juga menyampaikan protes kepada pihak Dewan Kehormatan Badan Penyelenggara Pemilu (BAPILU) RI. Tentu saja lantaran terindikasi telah terjadi tindak pidana yang dilakukan calon Bupati Kapahiang terpilih. Oleh karenanya, patut diduga cacat hukum.

Sedangkan Ilham Fatahillah, juga kuasa hukum Ujang-Daus, ikut menambahkan. “Harapannya, marilah kita semua untuk saling menghormati. Karena, ini kan sedang ada proses hukum dan mekanismenya.

Sebagai bentuk keseriusannya menangani perkara atas nama kliennya yakni Ujang-Daus, Nazarudin SH MH bersama Ilham Fatahillah SH MH, akan mendatangi Dewan Badan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (BAPILU) RI, Kamis (4/2/2021) pagi ini. “Kami pun berharap pada rekan-rekan media untuk ikut mengawal serta mengawasi jalan proses hukum ini,” pungkas Nazarudin.

Pewarta:(Akbaruddin).

PHK Kan Karyawan PT. IKEDA INDONESIA Di Demo Serikat Buruh

Penulis
Susanto Plaju
-
0

Warta Indonesia | Banten | Tangerang – PHK kan Karyawan PT. IKEDA INDONESIA yang beralamat di Jl. MH. Tamrin rt 004 rw 002 Kelurahan Panunggangan Kecamatan Pinang Kota Tangerang Banten Kamis 04/ 02 / 2021di Demo Serikat Buruh Pekerja Pemuda Pancasila ( B2P3 )

Lima Karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pemuda Pancasila B2P3 Wilayah Banten, yang bekerja di perusahaan tersebut di PHK secara sepihak, dalam aksi unjuk rasa memperjuangkan hak – hak kaum buruh agar terpenuhi tuntutanya

Koordinator aksi [Teddy ] menyampaikan kepada media bahwa aksi ini adalah solidaritas kepada rekan saudara yang menjadi korban PHK yaitu menuntut keadilan hak hak karyawan serta pesangon yang sesuai undang undang ketenagakerjaan

Aksi solidaritas ini di lakukan setelah kemaren di lakukan mediasi di kantor Disnaker Kota Tangerang hadir dalam mediasi dari pihak pengurus serikat pekerja ( B2P3 ) dan pihak perusahaan ( PT. IKEDA INDONESIA ) yang di wakili Ribet Hartono ( manager Logistik ) namun belum ada keputusan atau kesepakatan aliyas nihil, sementara dari pihak Disnaker hanya memfasilitasi tempat,

Harapan ada solusi dan tercapai kesepakatan yang sesuai tuntutan yang berdasarkan undang undang ketenagakerjaan yang berlaku, ungkap Teddy Ambon Waka IV B2P3. (Taufik Hidayat )

Audensi Ke Dua ( 2 ) B2P3 Dengan Pihak PT. IKEDA INDONESIA

Penulis
Susanto Plaju
-
0

Warta Indonesia | Banten | Tangerang – Terkait di PHK nya beberapa karyawan PT.Ikeda Indonesia, Audensi di lakukan di kantor Disnaker Kota Tangerang Rabu 03/02/2021 Mediasi dimulai dari pukul 09 : 30 sampai dengan selesai

Hadir kedua belah pihak dari B2P3 dan dari pihak Perusahaan yang di wakili oleh Ribet Hartono ( Manager Logistik ) dalam memperjuangkan hak hak karyawan B2P3 menuntut hak hak anggota yang menjadi korban PHK
dalam mediasi belum ada titik temu atau kesepakatan

Pihak perusahaan belum bisa memberikan keputusan dalam permasalahan ini perselisihan hubungan tenaga kerja dan dari pihak Disnaker mengembalikan ke kedua belah pihak
di Audensi kedua ini yang di lakukan di kantor Disnaker dari pihak Disnaker hanya memfasilitasi tempat agar kedua belah pihak tercapai kesepakatan

Dengan belum ada hasil kesepakatan dari mediasi pihak B2P3 mengagendakan mediasi berlanjut ke perusahaan hari berikutnya pada hari kamis 04/02/2021dengan tujuan mediasi bisa dengan pihak HRD Managemant, ungkap Waka IV B2P3 Teddy Ambon. ( Taufik )

Investasi Didang Perairan Sumatera Selatan Dipermudah

Penulis
Susanto Plaju
-
0

Warta Indonesia | Palembang – Rapat Pembahasan Terkait Izin Berusaha Angkutan di Perairan di Provinsi Sumsel, dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (3/2/2021).

Plt Kadis Perhubungan Provinsi Sumsel Ari Narsa JS mengatakan, sesuai dengan arahan bapak Gubernur tentang keselamatan dibidang perairan, juga izin usaha diperairan yang mana guna menindaklanjuti arahan bapak Gubernur salah satu investasi dibidang perairan ini.

“Kita harapkan kedepan akan lebih baik lagi, juga mereka yang berusaha dibidang perairan diberikan kepastian kemudahan kelancaran dal hal ini termasuk perizinannya,“ ungkap Ari Narsa saat diwawancarai usai kegiatan rapat tersebut.

Ari Narsa JS menjelaskan, ada beberapa aosiasi yang undang seperti asosiasi Alpi, ilpa, asosiasi bongkar muat, asosiasi perairan rakyat dan asosiasi defo yang ada di Sumatera Selatan.

“Saran masukan mereka dan hambatan hambatan mereka dalam berusaha di Sumatera Selatan ini, jadi apapun kita tampung yang bisa segera kita tindaklanjuti. Kemudian juga apapun keluhan mereka akan kita sampaikan ke bapak Gubernur. Mereka didalam berusahanya merasa ataupun melakukan investasi di provinsi Sumsel merasa dinaungi dan juga bisa berjalan dengan lancar dan aman, karena merasa diperhatikan,” bebernya.

Lebih lanjut Ari Narsa JS menuturkan, terkait kendala diharapakan kedepan yang selama ini belum ikut bernaung di asosiasi untuk dapat bergabung dengan asosiasi. Dengan harapan apapun permasalahan permasalahan melalui asosiasi ini mereka lebih mudah untuk memonitoring pembinaan maupun pengawasan,”jelasnya.

Ketua DPW APBMI Sumsel Ricko Nosandry mengungkapkan, kegiatan terkait angkutan perairan itu ada banyak asosiasi seperti pelayaran, angkutan sungai, bongkar muat, logistik, depo, dan trucking.

Ada segmen segmennya tersendiri, untuk anggota APBMI saat ini berjumlah 47 perusahaan, sedangkan asosiasi lain juga mempunyai jumlah anggota yang berbeda, sesuai dengan lingkup kegiatan perusahaan masing masing,“jelasnya.

Sesuai dengan segmen segmen tersebut kalau kita kaitkan dengan OSS / PTSP maka izin usaha akan terbut sesuai dengan scope kegiatan masing masing, seperti SIUP PBM, SIUP JPT, SIUPAL, SIUPKK, dan lain lain.

Kalau belum terdaftar kita belum bisa ngomong, karena sejauh yang kita pantau beberapa perusahaan yang sudah disetujui izin nya dan mendaftar menjadi anggota kita, tetapi kalau diluar itu kita tidak terpantau,“ tandasnya.

Kabid PTSP Dishub Provinsi Sumsel Yuhilda menambahkan, seperti tadi disampaikan bahwa sesuai dengan kehendak pak Presiden dan pak Gubernur Sumsel Herman Deru , kita permudah perizinan, tetapi perizinan ini guannya untuk kedekatan investasi. ” Jadi kalau kita sudah ada perizinan insya allah investasi kita di Sumsel dapat meningkat,“ tuturnya.

“Tetapi perlu permudah berusaha atau perizinan berusaha bukan berarti tidak sesuai aturan. Jadi kita permudah izin berusaha sesuai aturan yang berlaku,“ pungkasnya. ( Ocha )

Walikota Bekasi, Rahmat Effendi Meresmikan RSUD Bekasi Utara

Penulis
Akbaruddin
-
0

Warta.in, Bekasi 03 Februari 2021 – ‎Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi meresmikan RSUD Type D di Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara. Pembangunan RSUD Type D merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Diketahui sudah ada 4 RSUD Tipe D yang dibangun Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yakni RSUD Tipe D Bantargebang dan RSUD Tipe D Pondokgede, RSUD Tipe D Jatisampurna, serta RSUD Tipe D Teluk Pucung Bekasi Utara. Dengan begitu, warga tidak perlu jauh-jauh berobat ke RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid yang berada di Alun-alun Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan.

“Cukup datang ke RSUD Tipe D yang lokasinya dekat dengan rumah dan sengaja kita pilih agar dapat terjangkau untuk warga di wilayah kecamatan lainnya karena RSUD Tipe D ini sudah cukup memadai fasilitasnya,” kata Rahmat.

Dengan tambahan RSUD type D yang berada di wilayah kecamatan ini, Pemerintah Kota Bekasi kian mengedepankan pelayanan yang dekat dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pemerintah Kota Bekasi tetap fokus pada pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan karena itu bagian dari amanah pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Wali Kota Bekasi menginstruksikan kepada Dinas Kesehatan Kota Bekasi, RSUD Type D tersebut harus sudah bisa digunakan untuk melayani masyarakat.

“Pelayanan yang ditingkatkan dari Puskesmas Pembantu menjadi RSUD Type D ini bisa melayani dengan cepat kebutuhan warga Kota Bekasi yang ada di wilayah Kecamatan Bantargebang dan Kecamatan Pondokgede,” katanya.

Dalam peningkatan kasus positif, penambahan sarana fasilitas kesehatan ini termasuk RSUD Type D Kecamatan Bekasi Utara adalah salah satu tambahan yang penting, sekitar 100 bed disiapkan dan juga di prioritaskan kepada warga di sekitar Bekasi Utara

RSUD Type D ini telah dilengkapi fasilitas ruang gawat darurat, poliklinik rawat jalan, serta layanan empat spesialisasi yakni kebidanan, anak, bedah, dan penyakit dalam. Selain itu, juga RSUD tupe D berkapasitas 100 bed.

Namun saat pandemi seperti sekarang ini, RSUD Tipe D difungsikan sebagai tempat isolasi dan perawatan bagi pasien COVID 19.

Hadir pada acara tersebut Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Hj Reny Hendrawati dan  Forkopimda. Dengan memperketat protokol kesehatan acara berlangsung tertib dan lancar.

Pewarta:(Akbaruddin).

1...1,1021,1031,104...1,107Halaman 1,103 dari 1,107