Kemenkes dan Mitra Jejaring TBC, Sepakat Fasilitas Kesehatan Harus Bersinergi dalam Penanggulangan TBC

Warta.in, Jakarta | (25 Juni 2024) – Stop Tuberculosis Partnership Indonesia (STPI) dengan dukungan Stop TB Partnership Global mengadakan sosialisasi hasil implementasi dan membagikan hasil pembelajaran daerah terkait hasil advokasi Public-Private Mix (PPM).

Acara yang bertajuk “Diskusi Nasional: Lika-liku Public-Private Mix (PPM)” dikemas dalam drama musikal dan film dokumenter yang diadakan pada Rabu 24 Juli 2024 di Soehanna Hall Jakarta yang juga ditayangkan secara langsung di YouTube STPI disini.

Mengingat masih adanya kesenjangan dalam hal penemuan kasus, pelaporan kasus hingga kualitas pelayanan TBC, mengakibatkan Indonesia masih berada pada posisi kedua dengan kasus TBC di dunia.

Di sisi lain menurut studi Patient Pathway Analysis (2017) menyatakan bahwa 74% masyarakat lebih memilih pergi untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan swasta. Alasan masyarakat lebih memilih fasilitas pelayanan kesehatan swasta adalah, karena akses lebih mudah dicapai dibandingkan dengan fasilitas kesehatan publik atau milik pemerintah.

Hal ini semakin mendorong perlunya pendekatan District-based Public Private Mix (DPPM) atau kerjasama antara faskes swasta dan pemerintah untuk menyukseskan program penanggulangan TBC.

dr. Nurul Luntungan MPH selaku Ketua Yayasan STPI mengatakan, Pemerintah sudah berupaya memperkuat eliminasi TBC dengan pendekatan Public Private Mix (PPM) dan kolaborasi lintas sektor.

“STPI telah mencoba mendukung upaya tersebut melalui advokasi PPM di 9 daerah dengan penguatan kapasitas pemerintah daerah, mobilisasi anggaran, dan penguatan jejaring PPM,” imbuh dr. Nurul Luntungan

dr. Henry Diatmo, MKM selaku Direktur Eksekutif STPI pun menyampaikan pembelajaran advokasi PPM di 9 daerah, Dia ungkapkan, Pemerintah daerah diharapkan hadir untuk memberikan kebijakan yang mendukung, membuat rencana aksi daerah yang nanti menjadi acuan dalam pertemanan dan penganggaran yang ada di daerah

“Serta membuat mekanisme jejaring kerja dan kemitraan antara Puskesmas dengan Dokter Praktik Mandiri, Klinik Pratama, masyarakat termasuk lurah/camat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) non-kesehatan, pihak swasta, dan media,” jelas dr. Henry.

Menanggapi hal tersebut dr. Imran Pambudi, MPHM selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes RI menyampaikan bahwa strategi PPM bertujuan untuk meningkatkan pelayanan TBC di setiap daerah, sehingga mengurangi keluhan yang sering muncul di masyarakat.

“Kejadian bolak-balik RS-Puskesmas-Klinik dan sebaliknya adalah kenyataan yang kita alami saat ini, dendam strategi PPM diharapkan bisa mengurangi lika-liku tersebut, namun tentu masih harus terus diperkuat dengan kebijakan yang memadai di setiap daerah,” ujar dr. Imran Pambudi.

Membicarakan tentang penguatan kebijakan di daerah, saat ini sedang didorong oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI) untuk setiap daerah mengeluarkan kebijakan tentang penanggulangan TBC.

“Dampaknya luar biasa, kepala daerah mulai aware dan meminta kepala dinas kesehatan daerah untuk catch up ke program TBC,” pungkas dr. Imran Pambudi.

Meskipun dorongan advokasi yang STPI lakukan saat ini sudah berakhir, bukan berarti strategi PPM ini usai. Masih harus terus dijalankan karena banyak pembelajaran yang bisa dipetik dan yang bisa diadopsi.

“Harapannya program penguatan PPM ini bisa terus dijalankan dalam mendukung eliminasi TBC 2030,” tutup, dr. Imran Pambudi.

Warta In | Palembang – Hal ini terjadi dalam kasus penggelapan dalam jabatan yang tengah diusut Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Sumsel, yang dilaporkan seorang pengusaha distributor karpet di Kota Palembang yang merugi hingga Rp 1.3 Miliyar oleh ulah karyawannya sendiri.

Terungkapnya ini setelah kuasa hukum dari pengusaha yang bernama Wanda Osnawi (44) warga Jalan M Isa Kelurahan Duku, Ilir Timur II Palembang, ini datang ke Gedung Ditreskrimum Polda Sumsel guna menanyakan perkembangan kasus yang dilaporkan sejak sebulan lalu.

Sapriadi Syamsudin SH MH selaku kuasa hukum korban setelah menemui penyidik mengaku merasa janggal dengan absennya Oktarina Permatasari (33) warga Jalan Malaka II Kelurahan Bukit Sangkal Kalidoni, yang hari ini diagendakan panggilan pertama guna diperiksa sebagai tersangka dalam kasus ini, pada Jum’at (26/07/2024).

“Sebab tersangka ini tidak hadir dengan alasan sakit dengan lampiran surat keterangan sakit dari bidan, namun janggalnya surat itu tanpa kop surat dan keterangan sakit apa, tanpa stempel dan selama empat hari yang semestinya surat keterangan sakit hanya tiga hari, “ucap Sapriadi Syamsudin SH MH didampingi M Syarif Hidayat SH dan Debit Sariansyah SH, usai keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Sumsel.

Sapri, menduga ada upaya menghalangi proses penyidikan yang terjadi dalam kasus yang tengah di tanganninya ini, oleh sebab itu ia meminta penyidik dapat mengkroscek keabsahan surat keterangan sakit yang dikeluarkan bidan berinisial RW yang beralamat di Kelurahan Kalidoni tersebut.

Lalu seperti apa kasusnya? Sapriadi Syamsudin SH MH menjelaskan perjalanan kasus ini bermula di tahun 2023 pertengahan bulan februari, dimana kliennya pemilik usaha PD Terang Dunia yang beralamat di Talang Keramat, Talang Kelapa Banyuasin ini curiga dengan laporan keuangan yang dikelola oleh tersangka Oktarina Permatasari(33).
” Akibat merasa curiga, klien kami ini memanggil seluruh karyawannya termasuk terlapor disaat itu yang memang mengakui tapi hanya menggelapkan sebanyak Rp 800 Juta yang katanya digunakan untuk kebutuhan pribadi, “ucap Sapri.

Tak puas dengan hanya sebatas pengakuan dari karyawan itu, Wisnadi kala itu melakukan audit internal keuangan dan mengejutkankanya ternyata uang perusahaan yang hilang justru sebanyak Rp 1.3 Milyar.

Dari audit ini, terungkap pula modus yang digunakan oleh Oktarina selama setahun belakangan dari 2022 hingga 2023 itu, tiap kali ada setoran uang yang masuk ke perusahaan baik cash maupun transfer itu tak dilaporkan ke perusahaan menyeluruh namun ada sejumlah uang yang diambil oleh tersangka.

Untuk diketahui, Oktarina Permatasari (33) ini bekerja di tempat usaha milik korban Wanda Osnawi (44) sejak awal 2020 dibagian admin dan sekaligus marketing perusahaan yang bergerak dibidang distributor karpet di kota Palembang.

” Upaya kekeluargaan sudah dilakukan, namun tak ada itikad dari tersangka ini untuk mengembalikan hingga akhirnya dilaporkan oleh klien kami,”ucapnya.

Lalu uang sebanyak Rp 1.3 Milyar itu digunakan untuk apa oleh tersangka Oktarina Permatasari? Kata Sapri setelah dilakukan investigasi diduga hasil kejahatannya ini digunakan untuk membuat usaha salah satunya usaha laundry.

” Bahkan beberapa aset milik tersangka ini juga dibeli namun bukan atas nama dia, oleh karena ini kami mendorong penyidik juga mengusut dugaan TPPU yang dilakukan tersangka,”jelas Sapri.

Terpisah, Kasubdit Kamneg Ditresmkrimum Polda Sumsel AKBP Wisdon Arizal SE membenarkan panggilan pertama terhadap tersangka Oktarina Permatasari saat ini tidak hadir. ” Benar tersangka tidak hadir, kita akan lakukan panggilan kedua, “ucap Wisdon. (*)

Warta In | Palembang – Pj Walikota Palembang, Dr Ucok Abdulrauf Damenta, menerima audiensi pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Palembang di Ruang Kerjanya, Kamis (25/7/2024).

Dalam audiensi tersebut Ketua KONI Kota Palembang, H Anton Nurdin melaporkan perkembangan KONI Kota Palembang yang telah dipimpinnya sejak 2021.

“Prestasi yang kita raih, di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Ogan Komering Ulu (OKU) Raya 2021 yang lalu, juara umum, di Lahat dan Kota Palembang juara ke dua,” ungkapnya Anton Nurdin kepada A Darmenta.

Selain itu ia sampaikan untuk Porprov 2025 mendatang, Palembang bakal menjadi tuan rumah. Oleh karena itu untuk menghadapi Porprov tersebut perlu persiapan atlet dengan menggelar Pekan Olahraga Kota (Porkot).

“Hampir empat tahun ini, KONI Kota Palembang tidak menggelarkan Pekan Olahraga Kota (Porkot), hal tersebut dikarenakan keterbatasan dana. November nanti kami jadwalkan untuk dilaksanakan namun anggaran terbatas,” bebernya Anton.

Lanjut Anton terangkan bahwa saat ini, ada 62 Cabang Olahraga (Cabor) yang ada di bawah binaan Kota Palembang akan mengikuti Porprov 2025, oleh karena itu perlu diadakan Porkot.

“Kami berharap ada penambahan dana sebesar Rp 1.5 miliar, dari dana yang saat ini Rp 2,1 miliar pertahun belum bisa menyelenggarakan Porkot,” terangnya.

Dikesempatan tersebut ini, mantan anggota DPRD Palembang ini mengundang Pj Wali Kota untuk melihat kondisi gedung KONI Palembang.

“Kami susah untuk menerangkan bagaimana kondisi sekretariat KONI, kalau berkenan kami mengundang bapak bertandang ke sekretariat,” pintanya.

Sementara Sekretaris umum KONI Palembang Rubi Indiarta juga menerangkan pentingnya Porkot dalam menghadapi Porprov 2025 mendatang.

“Tahun kemarin Palembang tidak menyelenggarakan Porkot dan di Porprov kemarin Palembang tidak juara umum. Di Porkot kita mengetahui potensial para atlet.kita,” ucapnya.

Di tempat yang sama Ucok Andulrauf Darmenta ungkapkan bila dirinya diawal menjabat sudah berkeinginan untuk bertemu dengan jajaran KONI Palembang.

Untuk masalah penambahan APBD Perubahan, sudah melalui proses pembahasan. “Tapi kita lihat rasionalisasi anggaran, karena secara sistem sudah tertutup,”ucap pria pemegang DAN V Karate-do.

Sedangkan masalah kantor, pemerintah Kota Palembang sedang melakukan inventarisasi. ” Kita sedang melakukan penataan dan inventarisasi kantor, dan untuk KONI masukkan. Saya tegaskan komitmen untuk olahraga,” tutupnya Damenta (*)

Warta In | Palembang – Tim kuasa hukum, Muddai Madang yang tergabung dalam Firma Hukum Mahkota Justice Advocate And Legal Consultant gelar konferensi pers dengan awak media di Utopia Collaboration Space Jalan Pom IX Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (25/7/2024).

Tim kuasa hukum tersebut terdiri dari M Sanusi SH, Fadrianto SH, Faisal Abdau SH, Habizar Suryandi SH, Febriansyah SH, Ahmad Rendy Agustian SH, Suwardi SH dan M Ali Ruben SH, sekaligus menjadi juru bicara dalam konferensi pers hari ini.

Konferensi pers tersebut digelar terkait jual beli saham PT Sriwijaya Optimis Mandiri (SOM) sejumlah 1084 lembar yang dimiliki oleh Muddai Madang.

“Saham tersebut telah dijual oleh klien kami (Muddai Madang) kepada Asfan Fikri Sanaf, pada Rabu (6/3/2019) beberapa Tahun yang lalu dihadapan Notaris/Pejabat pembuat akta tanah, Ny Elmadiantini SH SpN yang beralamat jalan Pangeran Ayin Ruko Villa Kencana Damai Blok F Nomor 2 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang,” katanya Ruben.

Terkait hal ini Ia ungkapkan bahwa telah dibuat akta jual beli yaitu Akta Notaris Nomor 06 dan telah terjadi perikatan jual beli saham tersebut antara kliennya bernama Muddai Madang dengan Asfan Fikri Sanaf.

Berdasarkan akta jual beli saham tersebut, sebanyak 1084 lembar dengan harga Rp 5.42 Miliar, telah dibayar lunas dan untuk penerima uang tersebut, pihak pertama akan memberikan kuintasi tersendiri.

“Berdasarkan akte jual beli tersebut, klien kami telah melepaskan haknya atas saham tersebut, akan tetapi Asfan Fikri Sanaf, sampai saat ini belum melakukan pembayaran atas pembelian saham tersebut. Klien kami tidak pernah menerima pembayaran baik secara cicil maupun cash,”ungkapnya Ruben.

Lanjut Ruben beberkan bahwa kliennya sudah beberapa kali melakukan komunikasi dengan Asfan Fikri Sanaf untuk untuk mempertanyakan hal ini.

“Apa yang disampaikan oleh klien kami, tidak pernah ada niat baik dari Asfan Fikri Sanaf untuk menyelesaikan persoalan ini, sampai-sampai nomor Handphone klien kami diblokirnya,” bebernya.

Lebih lanjut dia sampaikan bahwa terkait dengan hal ini pihaknya menduga Asfan Fikri Sanaf telah mengingkari atas jual beli saham tersebut yang termaktub dalam Akta Nomor 06 dan dengan kata lain juga terindikasi telah melakukan wanprestasi atau dugaan perbuatan melawan hukum terhadap kliennya.

“Sebagai kuasa hukum dari Muddai Madang, kami memberikan Somasi atau peringatan pertama kepada Asfan Fikri Sanaf, untuk segera melakukan pembayaran atas pembelian saham milik klien kami, senilai Rp 5.42 miliar,” tegasnya.

Terakhir dia tegaskan apabila Asfan Fikri Sanaf, tidak memenuhi peringatan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7×24 Jam atau satu minggu, sejak surat somasi ini diterima, maka pihaknya akan menempuh dan menggunakan jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik hukum pidana, perdata maupun lainnya.

“Walaupun demikian kami tetap membuka ruang untuk menyelesaikan permasalahan ini secara mediasi atau kekeluargaan. Kami juga meyakini bahwa musyawarah dan mufakat adalah salah satu jalan terbaik dalam menyelesaikan persoalan, oleh karena itu mengenai Somasi ini segala hal yang dibicarakan dapat menghubungi yang tercantum dalam Somasi kami,” pungkasnya Ruben (*)