Wartain Banten | Pemerintahan | 14 Februari 2026  — Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni, menegaskan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter sekaligus kunci keberhasilan program Wajib Belajar 13 Tahun.

Hal itu disampaikan Tinawati saat audiensi dengan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Gedung PKK Provinsi Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jumat (13/2/2026).

Menurutnya, Wajib Belajar 13 Tahun merupakan bentuk komitmen untuk memberikan kesempatan belajar seluas-luasnya bagi anak-anak Indonesia, termasuk di Provinsi Banten. Namun, keberhasilan program tersebut sangat ditentukan oleh kesiapan anak sejak jenjang PAUD.

“Wajib Belajar 13 Tahun adalah bentuk komitmen kita untuk memberikan kesempatan belajar seluas-luasnya bagi anak-anak Indonesia, termasuk di Provinsi Banten. Pendidikan PAUD adalah fondasi yang tidak boleh diabaikan, karena di sanalah pembentukan karakter dan kemampuan dasar anak dimulai,” ujar Tinawati

Sebagai Bunda PAUD, Tinawati mendorong agar anak-anak usia 5–6 tahun mendapatkan akses pendidikan PAUD sebelum melanjutkan ke jenjang pendidikan dasar. Ia menekankan pentingnya pendidikan karakter, stimulasi motorik, serta pembiasaan belajar yang sehat sejak usia dini.

“Program PAUD harus menjadi prioritas. Pendidikan karakter, stimulasi motorik, dan kebiasaan belajar yang sehat harus dibentuk sejak dini. Anak-anak kita harus siap menghadapi jenjang pendidikan berikutnya dengan bekal yang kuat,” katanya.

Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Banten, Aria Ahmad, menyebut Bunda PAUD sebagai mitra strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam mendukung program wajib belajar 13 tahun, khususnya satu tahun prasekolah (PAUD).

“Harapannya kita bisa bersama-sama menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua, khususnya pendidikan anak usia dini yang bermutu untuk semua,” paparnya.

Ia mengapresiasi komitmen Tinawati Andra Soni dalam memajukan pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA dan sekolah khusus.

BPMP Banten akan berkolaborasi dengan Bunda PAUD dan TP PKK untuk memperkuat sosialisasi, advokasi, dan implementasi program hingga tingkat desa dan kelurahan, guna memastikan kebijakan wajib belajar 13 tahun berjalan selaras dan optimal.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 14 Februari 2026  — Tahun pertama kepemimpinan Andra Soni dan Achmad Dimyati Natakusuma ditandai penguatan perlindungan sosial tenaga kerja melalui penetapan Perda Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Desember 2025.

Regulasi ini menjadi dasar perluasan jaminan sosial bagi pekerja formal dan informal, terutama kelompok rentan. Perda tersebut mengatur peran aktif pemerintah daerah dalam memfasilitasi kepesertaan serta menyediakan bantuan iuran bagi pekerja rentan seperti nelayan, petani, pekerja mandiri, dan pelaku transportasi informal, guna memastikan perlindungan atas risiko kerja dan keberlanjutan kesejahteraan pekerja.

Perda tersebut mengatur peran aktif pemerintah daerah dalam memfasilitasi kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Salah satu poin pentingnya adalah pembukaan ruang bantuan iuran bagi pekerja rentan melalui alokasi anggaran daerah.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Banten, Eko Yuyulianda, menilai dukungan regulasi dari Pemprov Banten sebagai langkah maju dalam memperluas perlindungan sosial tenaga kerja.

“Banten termasuk provinsi yang sudah memiliki Perda khusus jaminan sosial ketenagakerjaan. Dukungan pimpinan daerah sangat kuat untuk memastikan perlindungan ini benar-benar berjalan,” ujar Eko di Serang, Jumat (13/2/2026).

Hingga Desember 2025, hampir 5.000 pekerja informal dan rentan telah terdaftar sebagai peserta, dan pada 2026 ditargetkan bertambah 5.000 peserta sehingga total mencapai 10.000 orang.

 “Saat ini kepesertaan masih didominasi sektor nelayan dan petani. Namun, perluasan mulai bergerak ke sektor lain, termasuk pengemudi ojek yang jumlah pesertanya telah mendekati 1.000 orang. Diversifikasi sektor terus dilakukan agar jaminan sosial menjangkau lebih banyak jenis pekerjaan nonformal,” kata Eko.

Eko Yuyulianda juga menyatakan program jaminan sosial ketenagakerjaan memberi manfaat nyata, seperti biaya pengobatan kecelakaan kerja tanpa batas plafon, santunan kematian minimal Rp42 juta bagi ahli waris, serta beasiswa bagi dua anak peserta hingga perguruan tinggi.

Sepanjang 2025, iuran pekerja rentan yang terhimpun sekitar Rp8 miliar, sedangkan manfaat yang dibayarkan mencapai sekitar Rp20 miliar.

“Artinya, program ini benar-benar kembali ke masyarakat sebagai perlindungan. Tujuannya mencegah munculnya kemiskinan baru akibat risiko kerja,” kata Eko.

Program jaminan sosial ketenagakerjaan di Banten menawarkan iuran terjangkau sebesar Rp16.800 per bulan untuk pendaftaran mandiri, dengan stimulus potongan 50 persen menjadi Rp8.400 pada periode tertentu.

Pemerintah daerah juga dapat mengintervensi pembayaran iuran bagi warga kurang mampu agar perlindungan segera aktif. Saat ini sekitar 6.600 anak di Banten dapat melanjutkan pendidikan melalui beasiswa program tersebut setelah orang tua mereka di sektor rentan mengalami musibah.

Perda Nomor 5 Tahun 2025 menjadi payung hukum capaian tahun pertama kepemimpinan Andra Soni dan Achmad Dimyati Natakusuma dalam memperkuat jaring pengaman sosial dan memperluas kepesertaan pekerja rentan.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 13 Februari 2026  — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi melantik dan mengambil sumpah 37 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Pelantikan berlangsung di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Jumat (13/2/2026).

Dalam sambutannya, Sekda Deden menekankan pentingnya komitmen para pejabat baru untuk bekerja maksimal, memberikan pelayanan terbaik, bersikap adaptif, dan terus menghadirkan inovasi guna mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

“Harus bisa lebih termotivasi lagi untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanannya,” katanya.

Deden menambahkan, program-program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi misi gubernur, termasuk program prioritas dan unggulan. Agar program tersebut tercapai, diperlukan kerja sama dan komitmen aparatur dalam menjalankan setiap program sesuai aturan.

“Termasuk juga ada program yang rutin dilaksanakan, ada juga yang membutuhkan sebuah inovasi untuk melaksanakannya,” ujarnya.

Ia mencontohkan implementasi program Sekolah Gratis sebagai salah satu program unggulan yang tetap berjalan meski menghadapi tekanan fiskal. Program ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkeadilan di Provinsi Banten.

“Setiap saat kita terus lakukan evaluasi terhadap kinerja baik pejabat fungsional maupun struktural agar program-program prioritas dan unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur bisa tercapai,” pungkasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Ai Dewi Suzana menjelaskan bahwa 37 pejabat fungsional yang baru dilantik telah melalui uji kompetensi sesuai standar yang meliputi analisis SDM, uji mutu, dan pengawasan, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing OPD.

“Kita sesuaikan dengan kebutuhan yang diusulkan dari masing-masing OPD,” katanya.

Jabatan yang dilantik meliputi Pranata Komputer, Analis SDM Aparatur, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, Pengawas Perdagangan, Analis Perdagangan, Pengujian Mutu Barang, Pengendali Dampak Lingkungan, dan Pengawas Lingkungan Hidup, berasal dari berbagai instansi seperti Disperindag, DLHK, BKD, Biro Organisasi, Biro Adpim, Diskominfo, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, DESDM, Dinas Pertanian, dan Bapenda.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 13 Februari 2026  — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi menekankan pentingnya pencapaian dua indikator utama di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, yakni peningkatan serapan tenaga kerja terlatih dan peningkatan perlindungan tenaga kerja sesuai norma yang berlaku. Hal ini disampaikan pada Forum OPD Disnakertrans Provinsi Banten Tahun 2026 di Kota Serang, Jumat (13/2/2026).

“Ada dua indikator utama yang harus dicapai Disnakertrans, yaitu meningkatkan serapan tenaga kerja terlatih di pasar kerja baik di dalam maupun luar negeri, dan meningkatkan perlindungan tenaga kerja sesuai norma yang berlaku,” ungkap Deden Apriandhi

Kedua indikator tersebut menjadi amanat Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dalam RPJMD 2025–2030. Meski terlihat sederhana, pencapaiannya menuntut komitmen berbagai pihak, terutama menghadapi dinamika ketenagakerjaan yang terus berkembang.

Sekda Deden menekankan pentingnya memanfaatkan potensi investasi di Provinsi Banten untuk membuka lapangan pekerjaan. Ia mendorong langkah strategis peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pendidikan, dan penguatan komunikasi dengan investor.

“Sehingga, kami mengharapkan ada masukan dan saran dalam forum ini, agar kedua indikator itu bisa dicapai,” katanya.

Selain itu, Deden menekankan konsep link and match antara dunia pendidikan dan dunia usaha. Koordinasi dengan SMK dan optimalisasi Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) harus terintegrasi agar keterampilan lulusan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.

“Ini menjadi pekerjaan rumah kita semua agar pemerintah daerah bisa lebih banyak membuka peluang kerja,” paparnya.

Karena itu, Sekda Deden Apriandhi mendorong berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan dan pendidikan, sekaligus memperkuat komunikasi dengan para investor yang berencana menanamkan modal di Provinsi Banten.

“Jadikan forum ini untuk meningkatkan komunikasi dan merumuskan solusi terkait ketenagakerjaan dan transmigrasi,” jelasnya.

Mengenai pengembangan sumber daya manusia, ia menekankan pentingnya penerapan konsep link and match antara dunia pendidikan dan dunia industri. Sinergi dengan SMK serta pemanfaatan maksimal Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) perlu dilakukan secara terintegrasi agar keterampilan yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

“Penyesuaian dengan kebutuhan lapangan kerja itu penting. Link and match antara sekolah-sekolah dengan perusahaan harus berjalan agar lulusan siap terserap,” tuturnya.

Kepala Disnakertrans Provinsi Banten Septo Kalnadi menyatakan forum ini diikuti OPD terkait dari seluruh kabupaten dan kota se-Banten dengan tujuan menyelaraskan program serta kegiatan di sektor ketenagakerjaan dan transmigrasi, sekaligus mengumpulkan saran dan masukan untuk mencapai indikator yang telah ditetapkan.(WartainBanten)