warta.in Bekasi ◊ Jum’at, 06 Februari 2026

SERANG – Ribuan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dari berbagai daerah mulai tiba di Serang, Banten, Jumat (6/2/2026), untuk mengikuti rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2026.

Rombongan wartawan terbesar masuk dari PWI Provinsi Lampung, sebanyak 260 wartawan dipimpin langsung Ketua PWI Wirahadikusuma.

Rombongan PWI Sumatera Barat juga sudah tiba melalui jalur udara dan darat. Lewat penerbangan Padang-Cengkareng tiba sebanyak 34 wartawan. Sedangkan melalui jalur darat, sebanyak 132 wartawan datang menyusul.

Rombongan PWI Riau, melalui transportasi udara sudah sampai sekitar 20 orang. Menyusul 110 wartawan lagi dengan mempergunakan transportasi darat.

“Kawan-kawan sangat antusias untuk mengikuti HPN 2026 Banten, yang merupakan perdana dirayakan bersama-sama Presiden Prabowo,” jelas Ketua PWI Riau Raja Isyam Azwar.

Rombongan dari PWI se-Pulau Jawa sudah memasuki Kota Serang. Ada dari Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan DKI Jakarta.

Peserta yang menggunakan transportasi udara dijemput oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Banten di Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, rombongan yang datang menggunakan kendaraan pribadi dan bus disambut langsung oleh Panitia HPN 2026 Banten di lokasi penginapan masing-masing.

Salah satu rombongan lain yang telah tiba adalah PWI Jaya, yang menginap di Le Dien Hotel & Resort, Serang Timur. Kedatangan PWI Jaya berlangsung bertahap. Rombongan awal terdiri atas Wakil Ketua Bidang Kerja Sama, Kemitraan, dan Hubungan Antarlembaga Tb Adhi, Ketua Siwo Jaya Rialini Nonnie Rering, serta Sekretaris Siwo Jaya Franciscus Rio Winto.

Kehadiran mereka disambut hangat oleh panitia PWI Banten dengan pengalungan syal, pemberian tas koja khas Suku Baduy, serta maskot badak bercula satu yang mengenakan lomach atau ikat kepala khas Baduy.

“Rombongan PWI Jaya cukup besar, melibatkan unsur Dewan Penasihat, Dewan Kehormatan, Pengurus Harian, seksi-seksi, kelompok kerja, hingga IKWI,” ujar Tb Adhi di lobi Le Dien Hotel & Resort.

Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo bersama jajaran pengurus lainnya juga menginap di hotel tersebut. Dari Pengurus Harian hadir Sekretaris Arman Suparman, Bendahara Dar Edi Yoga, Wakil Ketua Bidang Organisasi Bagus Sudarmanto, Wakil Ketua Bidang Pendidikan Indra Utama, Wakil Ketua Bidang Advokasi Penerus Bonar, Wakil Bendahara Elly Simanjuntak, serta Sekretaris II yang juga Kepala Sekolah Jurnalisme Indonesia, Haresti Asysy Amrihani.

Banten resmi menjadi tuan rumah HPN 2026 yang berlangsung pada 6–9 Februari 2026. Pelaksanaan kegiatan nasional ini didukung berbagai mitra, antara lain Artha Graha Peduli, Artha Graha Network, PT Astra International Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Pertamina Persero, GAPKI, Triputra Group, PT Djarum, BYD Motor Indonesia, PT PLN Persero, Harita Nickel, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Elang Mahkota Teknologi, PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk, PT Telkom Indonesia Persero Tbk, PT Pegadaian, Jamkrindo, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Persero Tbk, PT Taspen Persero, Pelindo, Sinar Mas Land, Bank BJB, PT Nestlé Indonesia, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, Kompas.id, PT Kereta Api Indonesia Persero, BPJS Kesehatan, PT Asuransi Kredit Indonesia, serta PT Pupuk Kalimantan Timur.

(Alpin A.S)

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kini tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, limbah medis yang seharusnya dikelola secara khusus sesuai ketentuan perundang-undangan diduga justru dibuang secara sembarangan, bahkan ke sejumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Praktik pembuangan limbah B3 medis tersebut dinilai sangat berbahaya karena berpotensi menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Limbah medis seperti jarum suntik bekas, infus, botol obat, hingga sisa bahan kimia mengandung zat beracun dan infeksius yang tidak boleh bercampur dengan sampah rumah tangga.

Sejumlah pihak menilai tindakan tersebut bukan hanya bentuk kelalaian, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pengelolaan limbah B3 medis wajib dilakukan melalui prosedur khusus, mulai dari pemilahan, penyimpanan, pengangkutan, hingga pemusnahan oleh pihak berizin.

Selain mengancam kesehatan, pembuangan limbah medis ke TPA umum juga dikhawatirkan mencemari tanah dan sumber air di sekitar lokasi. Dampak jangka panjangnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas, terutama warga yang bermukim di sekitar TPA serta para pemulung yang berisiko langsung terpapar limbah berbahaya tersebut.

Sementara itu, Kepala DLH Kabupaten PALI, Dr. Aryansyah, S.T., M.T., menyampaikan kepada wartawan bahwa pada hari Senin mendatang pihaknya akan memanggil pihak rumah sakit dan praktis pelayanan kesehatan di Kabupaten PALI. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta kejelasan terkait dugaan pembuangan limbah B3 medis yang ditemukan di sejumlah TPA di wilayah PALI.

Ia menegaskan, pengelolaan limbah B3 medis merupakan kewajiban hukum yang tidak boleh diabaikan oleh setiap penghasil limbah. Apabila kewajiban tersebut dilanggar, maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,”ungkapnya Pada Jumat 6 Febuari 2026.(Dewa)

Kabupaten Bekasi – Ironis hukum di Kabupaten Bekasi dalam memperlakukan perbedaan tersangka antara si miskin dan si kaya (pejabat publik), dalam kasus Pengeroyokan yang dilakukan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai PDI Perjuangan, Nyumarno dan teman – temannya terhadap Fandy.

Dimana saat ini  pengeroyokan tersebut kasusnya telah naik menjadi tersangka, artinya 2 alat bukti  atau lebih sudah di pegang oleh penyidik.

Ketua umum Jurnalis Merah Putih Nusantara (JMPN) Raja Simatupang, sangat menyesalkan fakta yang selama ini terjadi di Kabupaten Bekasi dimana terdapat perbedaan hukum antara si miskin dan si kaya.

“Kalau orang kaya atau mempunyai jabatan, dimana terdapat bukti yang sudah sangat jelas melakukan pengeroyokan, setelah ditetapkan sebagai tersangka akan tetapi dalam proses penahanannya sangat lamban yang akhirnya menciptakan isu publik adanya dugaan kasus tersebut menjadi bias.

Sedangkan orang miskin, setelah ditetapkan tersangka dengan otomatis langsung ditahan, tanpa ditunda – tunda,” Ungkap Raja Simatupang, jumat (6/02/2026).

Menurut Raja Simatupang, disini sudah jelas akan hukum di Kabupaten Bekasi, masih tumpul ke atas dan sangat tajam ke bawah.

“Selama ini faktanya bisa kita lihat bagaimana hukum di kabupaten Bekasi sangat jelas, dengan melihat kasus – kasus pejabat atau orang yang mempunyai materi lebih (orang kaya) sebelumnya, semuanya lamban dan akhirnya kasus tersebut bias, karena Polres Metro Bekasi sudah tidak pada semboyannya sebagai Polri yang Presisi, hukum masih tumpul ke atas dan sangat tajam kebawah,” terangnya.

Menurut Raja Simatupang Dengan adanya KUHP baru terkait pengeroyokan pengganti pasal 170 adalah pasal 262.

Dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), pengeroyokan atau kekerasan bersama-sama diatur dalam Pasal 262, menggantikan Pasal 170 KUHP lama, dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga Rp500 juta. Pasal ini menjerat pelaku yang terang-terangan melakukan kekerasan fisik berkelompok terhadap orang/barang.

Selain itu bisa ditambahkan dengan pasal

Pasal 472 (Penyerangan/Perkelahian Kelompok): Mengatur tentang orang yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang.

• Jika mengakibatkan luka berat: Penjara maks 2 tahun 6 bulan atau denda kategori III.

Saya berharap kepada Bunda Kapolres Metro Bekasi untuk bisa menerapkan Polri Presisi, tidak ada yang tumpul dalam penanganannya, siapapun yang melanggar aturan mau siapapun itu harus adil, kalau memang sudah naik kasus tersebut menjadi tersangka, artinya minimal 2 alat  bukti atau lebih sudah ada, untuk apalagi ditunggu – tunggu segera lakukan penahanan,” terangnya.

Terpisah Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Sumarni menegaskan kasus pengeroyokan yang dilakukan Nyumarno dan teman – temannya saat ini sudah naik menjadi tersangka.

Saat ditanya oleh awak media setelah menjadi tersangka akankah ada penahanan, Kombes Pol Sumarni menjelaskan untuk dilakukan penahanan terhadap Nyumarno masih dalam proses.

“Iya kan sudah tersangka, untuk dilakukan penahanan masih  dalam proses,” singkatnya saat acara sosialisasi dampak buruk peredaran dan penyalahgunaan narkoba, obat obatan terlarang dan berbahaya, di Cikarang kota, kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Jumat (06/02/2026).

Beko, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Warta In
Jum’at, 6 Februari 2026, ECo Brick, daur ulang sampah plastik, kertas Kreativitas Siswa MAN 1 Bandung, yang terletak di Beko, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.
Sampah Plastik dan kertas, kami pilih, pilah, untuk dijadikan barang kerajinan tangan yang kami pajang di sekitar lingkungan sekolah, jelas seorang siswi.
Sebagai contoh Sampah botol plastik, kami rangkai menjadi Tulisan MAN 1 BANDUNG, tepat di samping gerbang masuk sekolah kamu, jelas siswa yang lain,
Dengan limbah plastik, dan kertas kami buat kerajinan tangan, lingkungan sekolah kamu menjadi asri, nyaman, dan segar, pungkas siswa yang lain. Warta. In Biro Bandung Ibnu S SH CSS ALC SIP CIJ CPW.

Warta.in, Jember– 06/02/2026 Program optimalisasi lahan (oplah) yang digulirkan pemerintah pusat di era Presiden RI Prabowo Subianto membawa dampak signifikan bagi petani di Dusun Pulo, Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas.

Lahan persawahan seluas 86 hektare yang puluhan tahun terbengkalai dan tertutup rimbunan bambu kini kembali produktif dan siap menjadi penopang ketahanan pangan.

Melalui program oplah, lahan yang sebelumnya tak dapat diolah kini telah ditanami padi oleh para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan) Langgeng 1 Pada musim tanam perdana ini, petani menargetkan hasil panen rata-rata 5–6 ton gabah kering panen (GKP) per hektare.

Dengan proyeksi tersebut, total produksi padi dari lahan 86 hektare diperkirakan mencapai 430 hingga 516 ton GKP dalam satu kali musim panen. Angka ini dinilai cukup signifikan, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan petani setempat, tetapi juga sebagai kontribusi nyata dalam memenuhi kebutuhan pangan di tingkat daerah maupun nasional.

Ketua Poktan Langgeng 1 menyampaikan bahwa keberhasilan pengolahan kembali lahan tidur ini menjadi sumber penghidupan baru bagi petani Dusun Pulo yang selama bertahun-tahun kehilangan akses ekonomi dari sektor pertanian.

“Dengan oplah ini, petani kembali bisa bekerja di lahannya sendiri. Harapan kami, hasil panen bisa maksimal dan berkelanjutan,” ujarnya.

Para petani juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas kebijakan dan perhatian terhadap sektor pertanian melalui program optimalisasi lahan.

Apresiasi serupa disampaikan kepada Bupati Jember yang dinilai telah memberikan dukungan dan fasilitasi di tingkat daerah sehingga program tersebut dapat berjalan dengan baik.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI dan Bupati Jember atas dukungannya. Program ini sangat dirasakan manfaatnya oleh petani, khususnya di Dusun Pulo,” ungkap perwakilan petani.

Ke depan, petani berharap program oplah dapat terus dilanjutkan dan dikembangkan, termasuk dukungan sarana produksi, irigasi, serta pendampingan teknis, agar lahan yang telah dihidupkan kembali ini mampu menjadi lumbung pangan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani secara jangka panjang.