Warta In | Palembang, 29 Juli 2025 — Komandan Kodim 0418/Palembang, Kolonel Kav Ferdiansyah,S.Sos.,M.H.I menghadiri Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun Anggaran 2025, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi terkait, bertempat di Lapangan Griya Agung Palembang, pukul 08.00 WIB.

Apel ini dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.H., M.Hum., serta dihadiri oleh jajaran pejabat pusat, Forkopimda Sumsel, dan instansi vertikal.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut:
Kepala BNPB RI, Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M.,Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, S.H., M.M.,Pangdam II/Sriwijaya, Mayjen TNI Ujang Darwis.,Kapolda Sumsel, Irjen Pol. Drs. Andi Rian R. Djajadi, S.I.K., M.H.

Apel dimulai dengan penghormatan pasukan, laporan Komandan Apel, penyampaian amanat oleh Menteri LHK, dan pembacaan doa. Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan
Penyerahan bantuan oleh BNPB, Simulasi penanganan Karhutla,Peninjauan sarana dan prasarana pendukung .

Dalam amanatnya, Menteri LHK menekankan pentingnya sinergi lintas instansi dalam menghadapi potensi bencana kebakaran hutan dan lahan, khususnya di wilayah rawan seperti Sumatera Selatan.

> “Kesiapsiagaan ini bukan hanya seremonial, tetapi menjadi momentum penguatan koordinasi, komitmen, dan kesiapan personel serta peralatan dalam mengantisipasi kebakaran hutan yang berdampak luas terhadap lingkungan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat,” ujar Menteri Hanif Faisol.

Apel berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar, mencerminkan komitmen seluruh elemen pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menjaga kelestarian lingkungan serta melindungi keselamatan masyarakat dari ancaman Karhutla.

Warta In | Palembang – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang terus berkomitmen dalam menjaga kenyamanan dan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Salah satu bentuk komitmen tersebut diwujudkan melalui layanan Lost and Found yang secara aktif membantu penumpang yang barangnya tertinggal atau hilang selama perjalanan di atas kereta dan di lingkungan stasiun.

Sepanjang Semester I tahun 2025, KAI Divre III Palembang berhasil mengamankan sebanyak 33 barang milik penumpang yang tertinggal, baik di stasiun maupun di dalam kereta api. Total estimasi nilai dari barang-barang tersebut mencapai Rp78.409.000.

Manager Humas PT KAI Divre III Palembang, Aida Suryanti, menjelaskan bahwa barang-barang yang ditemukan meliputi ponsel, dompet, laptop, tas, dan berbagai barang berharga lainnya. Semua barang yang ditemukan langsung diberi label barang temuan, dicatat dan disimpan secara aman oleh petugas sebelum diinformasikan kepada pemiliknya melalui layanan Lost and Found.

Pelaporan barang hilang sendiri meliputi :
1. Pelaporan dalam perjalanan kereta api, penumpang bisa langsung menghubungi petugas yang berdinas seperti Kondektur dan Polsuska;
2. Pelaporan di lingkungan stasiun, penumpang bisa langsung menghubungi petugas yang sedang berdinas di lingkungan stasiun; dan
3. Pelaporan melalui CC KAI 121 bisa dilakukan oleh penumpang ketika penumpang merasa barang atau bawaan tertinggal ketika turun dari kereta atau sudah sampai di tempat tujuan.

“Seluruh barang yang tertinggal langsung ditangani oleh petugas sesuai prosedur. Kami berkomitmen memberikan rasa aman dan nyaman bagi pelanggan selama berada dilingkungan PT KAI, termasuk dalam menjaga barang-barang milik penumpang,” ujar Aida.

Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama antara petugas stasiun, awak kereta api, serta partisipasi aktif dari masyarakat yang turut melaporkan temuan barang. Selain itu penumpang juga bisa langsung mengambil barang bawaan sesuai prosedur dari PT KAI dengan menunjukkan kartu identitas, tiket dan ciri – ciri barang itu sendiri.

“Kami mengimbau kepada seluruh pelanggan untuk menjaga barang bawaan mereka saat berada di stasiun maupun di dalam perjalanan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kehilangan atau pencurian barang bawaan selama menggunakan jasa angkutan kereta api. Kerusakan dan kehilangan bukan menjadi tanggung jawab perusahaan, akan tetapi perusahaan akan selalu berkomitmen untuk menciptakan perjalanan kereta api yang aman, nyaman dan selamat,” tutup Aida.

Warta In || GRESIK – Upaya pelestarian lingkungan pesisir kembali digalakkan. Pada Senin siang, 28 Juli 2025, kegiatan penanaman bibit mangrove digelar di pesisir Dusun Dedawang, Desa Teluk Jatidawang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik.

Sebanyak 10.000 bibit mangrove ditanam secara serentak dalam kegiatan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Hadir dalam kesempatan ini Kapolsek Tambak, Iptu Mustofa, bersama jajaran Forkopimcam Tambak, perwakilan BBKSDA Bawean, PLN Nusantara Power Bawean, Kepala Desa Teluk Jatidawang beserta perangkat desa, tokoh masyarakat, Dinas Perikanan Bawean, masyarakat setempat, mahasiswa KKN dari Universitas Gadjah Mada (UGM), hingga para pelajar dari MI dan SDN Telukjati.

Kapolsek Tambak Iptu Mustofa menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian bersama dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir. Menurutnya, pohon mangrove berperan penting sebagai sabuk hijau penahan abrasi laut sekaligus benteng alami dari ancaman banjir rob.

“Selain berfungsi sebagai penahan gelombang, mangrove juga menjadi habitat pemijahan berbagai biota laut seperti kepiting, udang, dan kerang-kerangan. Penanaman ini juga berkontribusi sebagai pemasok oksigen dan membantu menjaga kualitas udara,” ujar Iptu Mustofa.

Kegiatan ini pun mendapat sambutan positif dari warga dan pelajar yang antusias mengikuti rangkaian penanaman. Harapannya, langkah ini menjadi awal dari gerakan berkelanjutan dalam menjaga kawasan pesisir dari kerusakan lingkungan serta mendukung ketahanan pangan masyarakat nelayan di wilayah pesisir Bawean.(gat)

Di DUGA ,KINERJA KEPOLISIAN DI KAB MANDAILING NATAL,PATUT DI PERTANYAKAN??

Baru-baru ini ada peristiwa penangkapan terhadap ketua LSM KPK RI dengan tuduhan pemerasan terhadap kepala sekolah SMP Negeri 9 kota nopan polres Mandailing Natal melakukan tangkap tangan atau yang disebut dengan OTT

Dengan jumlah uang barang bukti sebanyak 1,8 juta, lucu yang ditangkap hanya pihak yang menerima suap sedangkan pemberi suap sengaja dibebaskan inilah pekerjaan polisi yang berat sebelah di dalam undang-undang negara Republik Indonesia

Pemberi dan penerima suap harusnya sama-sama ditangkap, tapi lain halnya di polres Mandailing Natal di dalam ott tersebut hanya penerima suap saja yang ditangkap

Pihak aliansi LSM dan media bersatu mempertanyakan perihal penangkapan ott tersebut kepada Kapolres Mandailing Natal kenapa hanya pihak penerima suap saja yang ditangkap sedangkan pihak pemberi suap dibebaskanPihak aliansi lsm media bersatu tidak mendapat jawaban dari kapolres mandailing natal

29/07/2025 saat di wawancarai media ini
menuturkan,,ali monang nasution selaku anggota macan asia mandailing natal menyayangkan sikap dari kepolisian resor mandailing natal yang hanya menangkap ketua lsm kpk RI sebagai penerima suap dalam OTT
harusnya kedua-duanya ditangkap dan ditahan supaya tidak ada kesan mengcriminalisasi ketua lsm KPK RI ,dan tidak berat sebelah tutur Ali monang Nasution di depan Mapolres Madina

Sebagai pengurus lsm MACAN ASIA Indonesia mandailing natal Ali monang nasution mendesak kapolres mandailing natal agar menangkap dan memproses kepala smp negeri 9 kota nopan karena telah memberi suap kepada ketua lsm kpk RI mandailing natal dengan bukti terjadi OTT oleh polisi.

Apabila terjadi pencurian di suatu tempat dengan jumlah dibawah RP2.000.000 itu diselesaikan secara kekeluargaan tidak diproses oleh polisi nah ini hanya 1 juta 800.000 langsung di tahan,yang di tahan hanya pihak penerima,pihak penyuap kemana…..? Apa ada kong kali kong….?
tutup nya,,

Adapun keterangan bendahara lsm kpk RI
Daahlena pada awak media ,,
kronologis kejadian tangkap tangan saat ikut bersama ketua lsm kpk RI pada hari itu hari kamis 24/07/2025 kepala sekolah smp negeri 9 kota nopan sering menelpon ketua lsm kpk RI untuk segera mengambil uang yang iya janjikan ,di hari sebelumnya

Uang ini sebenarnya adalah uang murid-murid yang belum diberikan kepala sekolah kepada siswa yang mendapat bantuan KIP di smp negeri 9, ucap nya

Dengan kesepakatan awal sebagai lembaga swadaya maka ketua lsm kpk RI bersedia menyalurkan bantuan tersebut kepada siswa yang mendapat bantuan KIP, pada saat memberikan uang KIP dari kepala sekolah smp negeri 9 kota nopan kepada parhin saat itulah ibu kepala sekolah smp negeri 9 menghubungi polisi supaya ketua lsm kpk RI ditangkap dengan tuduhan pemerasan kepada para sekolah smp negeri 9 kota nopan

aparat polisi dari Polsek kota nopan dan anggota polres madina berhasil menangkap parhin dengan jebakan .tutup nya

Jika kejadian ini benar OTT yang di pertanyakan ,kenapa cuma satu yang di tangkap apakah polisi di kab Mandailing Natal berat sebelah ataukah memang sudah kong kalikong,ini patut di pertanyakan?

Warta In | Palembang,- Kementerian Hukum Republik Indonesia (RI) Kantor Wilayah (Kanwil) Sumatera Selatan (Sumsel) mengundang 9 Perguruan Tinggi (PT) yang ada di provinsi Sumsel yakni Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang, Universitas Taman Siswa (Unitas) Palembang, Universitas Sjakyakirti (Unisti) Palembang, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Universitas Kadee Bangsa (UKB) Palembang, Universitas Palembang (Unpal) Universitas Muhammadiyah (UM) Palembang, Universitas IBA Palembang, dan Universitas Sriwijaya (UNSRI) bertempat di Griya Agung Palembang.

Adapun tujuannya sendiri yakni dalam rangka penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Penempatan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan dan Penyuluhan Hukum antara Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) di Provinsi Sumsel dengan Kanwil Kementerian Hukum Sumsel yang merupakan salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan Launching Posbankum Desa, Kelurahan serta pembukaan pelatihan Paralegal serentak di wilayah Sumsel oleh Menteri Hukum RI.

Turut hadir didalam kegiatan tersebut Menteri Hukum RI Supratman Andi Atgas, Kepala Kementerian Hukum RI Kanwil Sumsel Maju Amintas Siburian, Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumsel dalam hal ini Gubernur Sumsel Dr H Herman Deru, S.H., M.M, Pelaksana Tugas (PLT) Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumsel Dr Drs H Sunarto, M.Si, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari masing-masing Dinas, dan undangan lainnya.

Dikatakan Menteri Hukum RI Supratman Andi Atgas, di mana yang kita raih hari ini bukan perkara mudah, karena membuat Posbankum yang jumlahnya 3258 kelihatannya mudah, tetapi sesungguhnya itu butuh komitmen yang tinggi. Karena itu, di mana ini semua prestasi apa yang ditorehkan oleh Gubernur Sumsel bersama seluruh jajaran pemerintah kabupaten/kota.

Dimana yang saya tahu bagaimana Abang saya yang kebetulan saat ini adalah Gubernur Sumsel yang sebelumnya adalah Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Timur yang memiliki slogan atau caranya sendiri.

“Di mana namanya 2 dan 5 saya hafal, di kantor 2 hari, dan 5 hari harus turun ke lapangan, saya tidak tahu setelah jadi Gubernur Sumsel ini, tapi waktu beliau menjadi Bupati OKU Timur pasti 2 hari di kantor, dan 5 harinya di masyarakat,” ujarnya.

Kemudian, Sumsel bukan memiliki semua nilai sejarah, dalam Republik Kerajaan bagian dari hidup perjalanan bangsa-bangsa kita, suku-suku kita dari mana letak kota Palembang yang dahulu juga merupakan kota daripada Sriwijaya yang berpengaruh sampai ke seluruh Asia Tenggara yang mana letak geografisnya berada Selat Malaka.

Kenapa saya peduli soal sungai Musi, karena saya tahu sejarah panjangnya dari zaman Kerajaan Sriwijaya. Kalau kita berkaca Sriwijaya itu terdiri dari dari dua kata yakni Sri dan Wijaya. Sri artinya adalah cahaya, Wijaya adalah Kemenangan, maka karena itu, sampai kapan pun Sumsel dengan semangat Sriwijaya nya akan tetap mencapai kemenangan yang gemilang.

“Pemilihan tagline Palembang atau Sumsel Maju itu bukan sesuatu yang tiba-tiba, tapi saya yakin Gubernur pasti memikirkan ini karena sejarah perjuangan kalian bagi masyarakat Sumsel,” ungkapnya.

Menurut Kementerian Hukum RI Kanwil Sumsel Maju Amintas Siburian, kegiatan hari adalah dalam rangka penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Penempatan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan dan Penyuluhan Hukum antara Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum di Provinsi Sumsel dengan Kanwil Kementerian Hukum Sumsel.

Di mana ini merupakan salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan Launching Posbankum Desa, Kelurahan serta pembukaan pelatihan Paralegal serentak di wilayah Sumsel oleh Menteri Hukum RI.

“Di mana kita mengundang 9 PT yang ada di provinsi Sumsel yakni STIHPADA Palembang, Unitas Palembang, Unisti Palembang, UIN Raden Fatah Palembang, UKB Palembang, Unpal, Universitas Muhammadiyah (UM) Palembang, Universitas IBA Palembang, dan UNSRI untuk melakukan penandatanganan kerjasama,” katanya.

Begitu juga disampaikan Ketua STIHPADA Palembang Assoc Prof Dr H Firman Freaddy Busroh, S.H., M.Hum., CTL., CMN, pada hari ini ada penandatanganan kerjasama antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan sembilan Universitas dan salah satunya adalah STIHPADA Palembang.

Tentunya dengan kerjasama ini, tentunya akan meningkatkan literasi pendidikan hukum khususnya kepada para kepala desa, agar mereka memiliki dasar-dasar hukum tersebut, sehingga dapat dipraktikkan dalam paralegal.

“Dan kerjasama ini juga dengan sembilan universitas yang ada di provinsi Sumsel, itu nanti akan memberikan pendidikan yang nanti akan tersertifikasi kerjasama antara perguruan Tinggi (PT) dengan Kementerian Hukum,” ucapnya.

Ditambahkannya, tentunya keuntungan dari kedua belah pihak, yaitu meningkatkan literasi hukum sehingga pada tujuannya nanti adalah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat. Sehingga permasalahan hukum yang ada di masyarakat dapat diselesaikan dengan lebih cepat dengan peran paralegal yang ada dimasyarakat itu sendiri.

Tentunya pada saat ini masih dibutuhkan banyak sekali pendidikan serta literasi dan edukasi terhadap kesadaran hukum masyarakat. Tentunya kami berharap dari pendidikan kerjasama antara Kementerian Hukum dan juga Universitas ini akan meningkatkan literasi terhadap hukum.

“Sehingga para kepala desa dapat berperan lebih aktif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang ada di masyarakat. Setelah kerjasama ini tentu akan dilakukan beberapa program, seperti dengan memberikan misalnya penyuluhan hukum,” imbuhnya.