Bengkayang, 27 Juli 2025 — Aktivitas tambang emas tanpa izin atau kerap disebut dompeng kembali marak di wilayah Dusun Rantau Sibaju, Binua Gerantung, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang. Sejumlah warga menyampaikan kekhawatiran atas dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas tambang ilegal tersebut. Bahkan, beberapa pihak menduga adanya pembiaran oleh aparat di wilayah hukum Polsek Monterado.

Seorang warga Dusun Sibaju, yang identitasnya sengaja tidak dicantumkan demi keamanan, melaporkan kondisi tersebut kepada awak media dan mengonfirmasi temuan ini melalui rekan-rekan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang aktif di kawasan tersebut.

“Kami sudah resah. Sungai mulai tercemar, air irigasi kotor, bahkan ada bendungan pemerintah yang rusak akibat aktivitas tambang ini. Tapi kenapa dibiarkan?” ujar warga tersebut.

Pernyataan itu turut diperkuat oleh LSM setempat yang melakukan pemantauan langsung di lapangan. Ketua LSM menyebutkan, praktik tambang ilegal di wilayah itu memang sudah berlangsung cukup lama, namun dalam beberapa waktu terakhir, aktivitas tersebut semakin terbuka dan melibatkan sejumlah nama yang dikenal di lingkungan masyarakat.

“Kami menerima laporan dari warga, dan benar, aktivitas tambang emas ilegal ini ada dan semakin merajalela. Bahkan disebutkan beberapa nama pelaku yang terlibat di antaranya Ajun, Apan, Acing—yang disebut sebagai adik dari Kepala Dusun Sibaju (Parlin)—dan Apau, yang merupakan Ketua Adat Sagatani,” ungkap Ketua LSM kepada wartawan.

Lebih lanjut, LSM dan warga juga menyayangkan tidak adanya langkah tegas dari aparat penegak hukum di wilayah hukum Polsek Monterado yang berada di bawah naungan Polres Bengkayang. Dugaan pembiaran ini dinilai berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi keamanan.

“Kalau dibiarkan, ini bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga merusak nama institusi kepolisian. Seharusnya aparat cepat bertindak karena ini jelas melanggar hukum,” tegas Ketua LSM.

Warga mendesak agar aparat penegak hukum—baik dari Polsek Monterado maupun Polres Bengkayang—tidak tinggal diam. Mereka berharap pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan hukum terhadap para pelaku tambang ilegal yang telah merusak lingkungan serta melanggar peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diketahui, aktivitas pertambangan tanpa izin merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pelaku dapat diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Sampai berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Polsek Monterado maupun Polres Bengkayang terkait laporan masyarakat dan dugaan aktivitas tambang ilegal tersebut. Awak media masih berupaya menghubungi Kapolsek Monterado untuk konfirmasi lebih lanjut.

Reporter:
Andrianus P.

Sanggau, Kalimantan Barat – 26 Juli 2025|Upaya Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk menghentikan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tampaknya belum membuahkan hasil. Meskipun larangan resmi telah diterbitkan oleh Bupati Sanggau, praktik tambang ilegal justru kembali merebak di sepanjang aliran Sungai Kapuas, khususnya di wilayah Dusun Jeranai hingga Dusun Jawai, Desa Lintang Kapuas.

Pantauan langsung di lapangan serta laporan dari warga menunjukkan bahwa para pelaku PETI tetap beroperasi secara leluasa hingga hari ini, Sabtu (26/7). Ironisnya, tidak tampak kehadiran aparat penegak hukum (APH) maupun satuan tugas (Satgas) yang sebelumnya dibentuk untuk menangani praktik penambangan ilegal.

“Gimana tindak lanjut imbauan Bupati itu? Katanya mau ditindak tegas, kok sampai sekarang mereka masih beroperasi. Satgasnya ke mana?” ungkap RHS, salah seorang warga yang menyaksikan langsung aktivitas tambang di lokasi tersebut.

Nada serupa dilontarkan oleh Iwan, warga lain yang kecewa dengan minimnya penindakan. “Katanya sudah dilarang, tapi kok masih bebas? Aparatnya kemana? Kalau seperti ini terus, kita yang dirugikan,” keluhnya.

Padahal, Bupati Sanggau Yohanes Ontot telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500.10.2.3/11/EKSDA Tahun 2025, yang secara eksplisit melarang seluruh aktivitas PETI. Dalam edaran itu, masyarakat juga diminta untuk aktif mendukung upaya penegakan hukum dan melaporkan setiap kegiatan tambang ilegal kepada pihak berwenang.

Dalam beberapa pernyataan publik, Bupati Ontot menegaskan bahwa Sungai Kapuas dan Sungai Sekayam harus steril dari aktivitas penambangan emas ilegal. Ia menyebut kedua sungai tersebut sebagai sumber air baku utama bagi PDAM dan kebutuhan dasar masyarakat seperti mandi, mencuci, hingga memasak.

“Kalau sudah diingatkan tapi masih juga nekat, ya tanggung sendiri risikonya,” ujar Bupati dalam kesempatan sebelumnya.

Namun, hingga berita ini diturunkan, belum terdapat tanda-tanda tindakan nyata di lapangan. Tidak ada operasi penertiban, penyitaan peralatan tambang, ataupun proses hukum yang menyasar pelaku PETI di wilayah tersebut. Ketidakhadiran tindakan represif dari APH dan Satgas telah menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat: seberapa serius pemerintah daerah dan aparat dalam menanggulangi tambang ilegal?

Aktivitas PETI di Sungai Kapuas tidak hanya berpotensi merusak ekosistem sungai dan mencemari sumber air bersih, tapi juga membuka ruang bagi konflik horizontal. Warga pesisir yang menggantungkan hidupnya pada kelestarian sungai terancam kehilangan sumber penghidupan mereka.

Pengamat lingkungan menilai, pembiaran seperti ini dapat menciptakan preseden buruk bagi upaya pelestarian lingkungan dan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Terlebih jika aparat tidak menunjukkan kehadiran yang signifikan dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah.

Masyarakat kini menunggu langkah konkret: apakah imbauan Bupati hanya akan berakhir sebagai dokumen formalitas, atau benar-benar menjadi pemicu perubahan?

Redaksi media ini membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan ini, sesuai dengan prinsip jurnalisme yang adil, berimbang, dan bertanggung jawab.

Sumber : Tim Investigasi
Red/Tim*

Kubu Raya, Kalbar — 27 Juli 2025|Proyek pembangunan Gardu Induk (GI) 150 KV Ambawang New 60 MVA dan 2 PHI Siantan–Tayan milik PT PLN (Persero) yang berlokasi di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, diduga sarat pelanggaran. Sorotan publik kini mengarah pada ketidaktransparanan anggaran dan indikasi pelanggaran etik oleh oknum awak media yang diduga menjadi beking proyek tersebut.

Tim investigasi dari sejumlah awak media yang mendatangi lokasi proyek pada Sabtu (27/7) siang dihadang oleh seorang pria yang mengaku sebagai petugas keamanan. Pria tersebut tidak mengenakan atribut keselamatan (safety) dan menolak memberi informasi, bahkan meminta tim jurnalis meninggalkan lokasi proyek.

Tidak berselang lama, muncul seorang pria lainnya yang mengaku sebagai wartawan, lengkap dengan kartu tanda anggotanya dari salah satu organisasi pers. Pria tersebut justru tampak membela pelaksana proyek dan menghalangi tugas peliputan tim media yang datang untuk verifikasi lapangan. Dugaan kuat mengarah pada praktik “bekingan” atau keterlibatan awak media dalam melindungi pelaksanaan proyek yang sedang dikritisi publik.

Pelanggaran Etik Pers dan Sanksi Hukum

Tindakan awak media yang membekingi proyek dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Dalam Pasal 6 KEJ disebutkan:

“Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.”

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 7 ayat (2):

“Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.”

Apabila ada unsur penyalahgunaan profesi untuk menghalangi tugas jurnalistik pihak lain atau membekingi aktivitas yang mengandung dugaan pelanggaran hukum, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi etik oleh Dewan Pers, bahkan dapat dilaporkan secara pidana berdasarkan peran pasif dalam tindak pidana korupsi atau kolusi jika terbukti menerima imbalan.

Papan Proyek Tak Cantumkan Anggaran, Melanggar Perpres

Dalam pengamatan di lapangan, papan proyek yang terpasang di lokasi pembangunan tidak mencantumkan nilai kontrak atau besaran anggaran. Padahal, sesuai Pasal 19 ayat (1) huruf f Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan bahwa:

“Penyelenggara proyek wajib menyampaikan informasi publik secara transparan, termasuk mencantumkan papan nama proyek yang memuat nama paket pekerjaan, lokasi, nilai kontrak, dan jangka waktu pelaksanaan.”

Ketiadaan informasi anggaran ini dapat menimbulkan dugaan upaya menutupi nilai kontrak dari publik. Hal ini bertentangan dengan semangat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek yang menggunakan dana negara atau dana BUMN.

Dasar Hukum Pelaksanaan Proyek PT PLN (Persero)

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT PLN (Persero) terikat pada regulasi khusus terkait pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini, pelaksanaan proyek merujuk pada:

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN, di mana BUMN wajib melaksanakan pengadaan secara efisien, transparan, akuntabel, dan bebas KKN.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Perpres Nomor 16 Tahun 2018, yang mengatur prinsip-prinsip pengadaan pemerintah dan BUMN.

Peraturan Direksi PLN Nomor 0022.P/DIR/2018, yang secara khusus mengatur tata kelola proyek strategis PLN termasuk penyusunan dokumen, tender, hingga pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan potensi pelanggaran terhadap ketiga regulasi tersebut. Proyek yang tercatat berada pada:

Nama Proyek: Pekerjaan Pembangunan GI 150 KV Ambawang New 60 MVA dan 2 PHI Siantan–Tayan

Pelaksana: KSO Indisi–Hasta

Nomor Kontrak: 1829.pj/DAN.01.03/F010200002024

Pemilik Proyek: PT PLN (Persero) UPP Kitring Kalbagbar 1

Koordinat Lokasi: X: 323419,160 / Y: 9993601,490

Sumber Dana: Anggaran PT PLN (APLN)

Sementara itu, pihak Pemerintah Desa Durian yang memiliki otoritas administratif di wilayah tersebut, belum memberikan keterangan resmi. Padahal, proyek ini telah menutup saluran air (parit) masyarakat tanpa sosialisasi dan penanganan lingkungan yang jelas.

Tuntutan Keterbukaan dan Evaluasi Mendalam

Sejumlah elemen masyarakat dan pemerhati kebijakan publik kini mendesak agar PT PLN (Persero) membuka secara transparan dokumen proyek tersebut, termasuk nilai kontrak, metode pengadaan, serta meninjau ulang keterlibatan kontraktor dan pengawas di lapangan. Pengawasan dari inspektorat PLN dan BPKP juga dinilai penting dilakukan.

Publik juga meminta pemerintah kabupaten kubu raya segera meninjau lokasi terkait Perizinan PBG Persetujuan Bangunan Gedung, yaitu perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan sesuai standar teknis. PBG menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan bertujuan memastikan bangunan memenuhi persyaratan keselamatan, kenyamanan, dan standar teknis lainnya ,

Sampai berita ini diterbitkan, pihak PLN UPP Kitring Kalbagbar 1 maupun pelaksana proyek KSO Indisi–Hasta belum memberikan tanggapan resmi atas pertanyaan media.

Sumber:

UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers

Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/12/2019

Hasil liputan lapangan, 27 Juli 2025

Sumber : Tim investigasi