32.9 C
Jakarta
Selasa, April 28, 2026
Beranda blog Halaman 362

Scandal Masyarakat, Gelar Mak Raje Negeri Kebon Undang, Tanah Abang, Mukhtar Jayadi Angkat Bicar

0

Sumatra Selatan (PALI)

Warta.in

Pali – Adanya Rencana pemberian gelar Mak Raje Negeri Kebon Undang, oleh pembentukan Panitia Hari Jadi Kecamatan Tanah Abang 22 Desember 2025 nanti, menuai Kontroversi dari berbagai tokoh masyarakat di kecamatan Tanah Abang, Hal tersebut di ungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat desa Tanah Abang, M. Mukhtar Jayadi, SH yang pernah menjabat sebagai ketua Badan Kehormatan Dewan ( BK DPRD ) dan seorang lawyer yang sudah berkiprah selama 36 tahun berkiprah di dunia hukum, dan salah satu Dewan Presidium Pemekaran Pali, mengungkapkan kepada awak media ini, Rabu 3 Desember 2025.

“Mukhtar Jayadi, mengatakan sebutan untuk gelar “Mak Raje Negeri Kebon Undang” itu adalah sebuah sebutan luhur. Pada prinsipnya untuk pemberian gelar kepada seseorang pada 22 Desember 2025 nanti. yang resmi ditetapkan sebagai Hari Jadi Kecamatan Tanah Abang itu harus melalui kajian yang komprehensif secara mendalam bukan hanya untuk kepentingan sekelompok orang yang sepaham atau pro pemberian gelar apalagi kepentingan politik, “Ungkapnya.

Sambungnya Mukhtar Jayadi, pemberian Gelar tidak semudah itu. Karena gelar adat memiliki sifat yang sangat SAKRAL baik di dunia maupun alam Ghaib yang tinggi. Berbeda dengan gelar Akademik, yang cukup dengan menerima materi pelajaran kuliah setelah itu di Wisuda selesai urusannya, kalau Gelar adat harus ada pertanggung jawaban dari segi moral dan etika terhadap gelar yang di sandang, “katanya

Masih kata Mukhtar Jayadi, apakah gelar ini sudah teruji, dengan waktu kurang dari satu tahun jabatan, apakah sudah ada prestasi dan prasasti yang di tanda tangani. Para leluhur kita dulu, memberikan gelar kepada seseorang, yang jelas orang itu.Telah berjasa besar, dan Luar biasa. Terhadap kemajuan pembangunan dan peradaban di masyarakat, Tanah Abang. disamping itu, libatkan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam hal adat dan istiadat di daerah setempat, jangan mentang mentang sudah di ACC oleh Oknum yang akan menerima Gelar lantas buru buru rapat, dan memutuskan hasil rapat, jadi sangat disayangkan apabila hal ini dilaksanakan di tanah kelahiranku memberikan GELAR Mak Raje Negeri Kebon Undang, secara serampangan dan mencoreng Citra luhur Nenek moyang kami. besar harapan kami yang tidak sependapat dengan pemberian gelar di tinjau ulang kembali. “Ungkap Mukhtar jayadi

Muhamad Randi (team/red)

Bangun Tebing Sungai, Warga Desa Dukuh Kec. Ibun, Kab. Bandung

0

Desa Dukuh, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Rabu, 3 Desember 2025. Warta In.
Mulianya hati seorang warga Desa Dukuh, Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung, membangun dengan biaya sendiri, tebing sungai di wilayah Jembatan Desa Dukuh, Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung.
Kondisi sungai yang tebing ya sedalam Di atas 10 M. Tukang pekerja, mengerjakan tembok tebing dengan penuh semangat, batu per batu tertata secara Rapih mengikuti tingginya Tebing Sungai Jembatan Desa Dukuh.
Tak ada papan nama / Pagu, karena yang di gunakan untuk membangun berasal dari dana pribadi seorang Dermawan yang peduli pada lingkungannya. Warta In. Biro Bandung. Ibnu S SH CSS ALC.

Pemprov Banten Tebus Ijazah Pemuda Cipondoh Lewat Zakat ASN

0

Wartain Banten | Pemerintahan | 3 Desember 2025  —  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Unit Pelayanan Zakat (UPZ) Baznas menebus ijazah milik Kevin Ananda (20), alumni SMKS Bangun Nusantara Kota Tangerang yang sebelumnya tertahan akibat tunggakan biaya sekolah. Penyerahan ijazah dilakukan langsung oleh tim UPZ Baznas Banten di sekolah tersebut pada Rabu (3/12/2025).

Penebusan ijazah ini berasal dari zakat para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Banten yang dikelola UPZ Baznas di bawah koordinasi Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Banten. Program tersebut bertujuan membantu warga yang mengalami hambatan ekonomi sehingga kesulitan memperoleh dokumen pendidikan yang menjadi syarat utama dalam mencari pekerjaan.

Kevin, warga Cipondoh, Kota Tangerang, merupakan anak keempat dari keluarga buruh harian lepas. Sejak lulus pada 2023, ia tidak dapat mengambil ijazah karena total tunggakan biaya sekolah mencapai Rp10 juta. Orang tuanya telah membayar sebagian, menyisakan sekitar Rp7,5 juta yang belum terpenuhi. Pihak sekolah kemudian memberikan keringanan, sementara sisa pembayaran dilunasi melalui bantuan Pemprov Banten.

Perwakilan UPZ Baznas Banten, Rona Apriyana, bersyukur atas selesainya proses penebusan ijazah Kevin dan menilai langkah tersebut sebagai wujud kepedulian pimpinan daerah serta ASN Pemprov Banten terhadap masa depan penerimanya.

Ia menyebut bantuan itu sebagai bentuk kasih sayang pemerintah untuk membuka kembali peluang Kevin dalam mencari pekerjaan.

“Alhamdulillah, ijazah Kevin sudah bisa ditebus,” ujarnya singkat.

Kevin sendiri mengungkapkan rasa terima kasihnya, menjelaskan bahwa sebelumnya ia berkali-kali gagal diterima kerja karena tidak mampu menunjukkan ijazah asli yang masih tertahan. Dengan ijazah yang kini sudah di tangan, ia berharap dapat segera bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya.(WartainBanten)

H. Ahmad Hidayat, S.Ikom. Dari Pedagang Ayam, Jadi Dewan Provinsi Jabar F. Golkar

0

Desa Laksanakan, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Rabu, 3 Desember 2025 Warta In.
H. Ahmad Hidayat, Reses I Tahun Sidang 2025-2026 Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 2 Kabupaten Bandung.
Dulu, saya Pedagang Ayam, sekarang Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat F Golkar, Dapil 2 Kabupaten Bandung, jelas Ahmad. Reses adalah kesempatan waktu Anggota Dewan berku pul bersama konstituennya / pemilihnya, dengan adanya wakil rakyat yang menjadi anggota dewan, aspirasi rakyat di dapilnya, akan disampaikan di sidang dewan, kemudian di teruskan ke Gubernur untuk tingkat Provinsi, dan Anggota Dewan Kabupaten, untuk tingkat Kabupaten/Kita, jelas Ahmad.
Presiden, Gubernur, Bupati/Wali Kota, untuk menggunakan Anggaran, harus atas persetujuan Legislatif , Wakil rakyat yang di pilih melalui Pemilu, mewakili rakyat, dalam menentukan anggaran, jelas Ahmad.
Pembangunan fisik di desa, ada kontribusi anggota dewan yang mewakili rakyat daerah pemilihannya, tambah Ahmad.
Sayang dalam mepikut Reses tersebut, wartawan tak bergaji, menciptakan lapangan kerja sendiri, datang tak diundang, pulang sewajarnya dapat amplop, itu tak terjadi di reses Ahmad, anggota dewan yang terhormat.
Wartawan tak bergaji, penghasilannya dari amplop Nara sumber yang dia rilis beritanya, kalau toh dapat, habis hari itu, besok cari amplop lagi. Warta In. Biro Bandung, Ibnu S SH CSS ALC.

Nelfri Asfandi, Tegaskan Legislatif Percepat Bantuan Pangan

0

,Warta,in-Ketua DPRD Kabupaten Pasaman, Nelfri Asfandi, menegaskan komitmen lembaga legislatif dalam memastikan percepatan bantuan pangan bagi warga terdampak banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Pasaman.

Hal ini disampaikan Nelfri saat mendampingi penyaluran bantuan pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman di halaman Kantor Wali Nagari Koto Kaciak Barat, Selasa (3/12/2025). Penyaluran bantuan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Pasaman, Parulian Dalimunthe.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD menyoroti pentingnya kehadiran pemerintah bersama legislatif di tengah masyarakat, terutama pada masa darurat bencana.

“Hari ini kita bersama Pemerintah Daerah menyerahkan bantuan pangan bagi warga terdampak. Total penerima manfaat di Kabupaten Pasaman mencapai 26.674 Kepala Keluarga yang tersebar di 12 kecamatan dan 62 nagari. Ini adalah bentuk komitmen bahwa negara tidak tinggal diam ketika masyarakat membutuhkan,” ujar Nelfri Asfandi.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD Pasaman siap mengawal setiap proses penanganan bencana, mulai dari pendataan, penyaluran, hingga evaluasi, agar bantuan tepat sasaran dan diterima secara merata oleh masyarakat terdampak.

Kegiatan penyerahan bantuan pangan ini turut dihadiri Wakil Bupati Pasaman Parulian Dalimunthe, Asisten I Teddy Martha, Kadis Perikanan dan Pangan M. Dwi Richi, Camat Bonjol, Polsek Bonjol, Babinsa Bonjol, serta para wali nagari di Kecamatan Bonjol. Kehadiran seluruh unsur pemerintah dan forkopimca menjadi bentuk kolaborasi dalam mempercepat pemulihan pascabencana. (Fajri)

Ade Husen, Kades Cikitu, Laksanakan Pelatihan DESTANA CIKITU Desa Tanggap Bencana

0

Desa Cikitu, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Rabu, 3 Desember 2025, Warta In.
Ade Husen, Kades Cikitu Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, melaksanakan kegiatan Pelatihan DESTANA CIKITU Desa Tanggap Bencana, di ikuti 30 Peserta, 20 dari Desa Cikitu, 10 peserta dari Desa Cinanggela, jelas Kades Cikitu.
Dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut, relawan Tagana Desa, dapat menerapkannya di wilayah masing-masing, dalam menghadapi kuasa alam, berupa pencana, tambah Ade Husen. Bekal pengetahuan Tagana, kita dapat dari Nara sumber, Dosen Politeknik Bandung, BPBD Kabupaten Bandung dalam menghadapi Tanggap Bencana, tambah Kades Cikitu.
Nara Sumber dalam pelatihan Tanggap Bencana, dari Dosen Politeknik Bandung, BPBD Kabupaten Bandung, dihadiri juga oleh Babinsa, Babinkamtibmas, Kasat Pol PP Pacet dan Pendamping Desa.
Ade Husen, Kades Cikitu, dalam kesempatan tersebut, mengucapkan turut berbelasungkawa dan prihatin atas bencana Aceh Sumatra Utara dan Sumatera Barat. Desa kita juga berada di daerah dataran tinggi, pegunungan, rawan longsor, tambah Ade Husen, sehingga dengan pelatihan Tanggap Bencana ini, peserta pelatihan dapat menerapkan Tagana di wilayahnya masing-masing, tambah Ade Husen.
Sementara Dosen Politeknik Bandung, yang kita hadapi air, yang seharusnya jadi kawan, ternyata kita durhaka kepada Air.
Sementara BPBD Kabupaten Bandung, kita harus siap, tangguh, dalam menghadapi kondisi Bencana, tidak panik. Warta In. Biro Bandung Ibnu S.

Rakorda Posyandu 2025, Tinawati Umumkan Pemenang Lomba Posyandu 6 SPM

0

Wartain Banten | Pemerintahan | 3 Desember 2025  — Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni, menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam penerapan 6 Standar Pelayanan Minimal (6 SPM) Posyandu di seluruh wilayah Banten. Hal itu ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Penyerahan Penghargaan Lomba Posyandu 6 Bidang SPM Tingkat Provinsi Banten Tahun 2025 yang berlangsung di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Rabu (3/12/2025).

Dalam sambutannya, Tinawati menekankan bahwa pelaksanaan posyandu 6 SPM harus berjalan seragam dan terkoordinasi dari tingkat pusat hingga desa dan kelurahan. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat komunikasi dan kerja sama dalam meningkatkan layanan posyandu.

“Saya berharap kita terus bisa bersinergi dalam mewujudkan posyandu 6 SPM di Provinsi Banten, dengan terus meningkatkan pelayanan di berbagai bidang, memonitoring pelaksanaan dan menghimbau desa kelurahan masing-masing untuk melaksanakan posyandu 6 SPM,” ungkap Tinawati Andra Soni.

Tinawati juga berharap kegiatan Rakorda ini menjadi momentum penting bagi semua pihak untuk menyatukan komitmen dalam memperbaiki kualitas layanan posyandu. Menurutnya, keberhasilan program posyandu tidak hanya bergantung pada fasilitas, tetapi juga pada konsistensi dan kolaborasi lintas sektor.

“Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan semakin memperkuat peran posyandu di Provinsi Banten,” katanya.

Tinawati Andra Soni menjelaskan bahwa posyandu kini tidak hanya berfokus pada layanan kesehatan, tetapi telah berkembang menjalankan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM), meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibumlinmas, dan sosial.

“Ini harus kita sampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui itu,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Tinawati juga mengucapkan selamat kepada para pemenang Lomba Posyandu 2025 dan berharap prestasi tersebut dapat memotivasi posyandu di seluruh Banten untuk terus berinovasi serta semakin responsif dalam memberikan pelayanan berbasis 6 SPM.

Kepala Subdirektorat Fasilitasi Lembaga Posyandu Kemendagri, Raden Kunrat, menjelaskan bahwa sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, posyandu kini memiliki peran lebih luas, yaitu memberdayakan masyarakat desa, terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.

“Jadi kita berharap posyandu itu betul-betul terlibat dalam proses perencanaan. Misalnya kalau di desa ada Musrenbang desa, sehingga data-data dari teman-teman kader posyandu yang membuka layanan seperti apa itu menjadi raw material dari teman-teman untuk disampaikan dalam Musrenbang,” ujarnya.

Kunrat menegaskan bahwa regulasi baru tersebut membawa tiga transformasi penting: penetapan posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, penguatan posyandu dalam Tim Pembina Posyandu, dan penerapan posyandu berbasis 6 bidang SPM.

“Yang utamanya, posyandu dengan 6 bidang SPM,” pungkasnya.

Provinsi Banten menetapkan para pemenang Lomba Posyandu Enam Bidang SPM Tahun 2025 melalui Keputusan Ketua Pembina Posyandu Nomor 003/KEP/POSYANDU.Prov/XI/2025. Untuk kategori kabupaten, Posyandu Gurame Desa Caringin, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang meraih Juara I, disusul Posyandu Koncang 1 (Lebak), Posyandu Mawar 4 (Pandeglang), dan Posyandu Flamboyan (Serang) sebagai juara harapan.

Pada kategori kota, Juara I diraih Posyandu Mawar Kelurahan Cipondoh Indah, Kota Tangerang, diikuti Posyandu Cendrawasih 2 (Cilegon), Posyandu Pari (Tangerang Selatan), dan Posyandu Mawar Kelurahan Cilaku (Kota Serang) sebagai juara harapan.(WartainBanten)

BUMDes Karya Mulya Lestari Gencarkan Budi daya Ikan Bandeng, Untuk Ketahanan Pangan

0

Warta.in || Jateng Rembang || Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mulya Lestari, Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, terus mengembangkan potensi lokal dengan mengelola lahan empang untuk budidaya ikan bandeng.

Program ini digadang-gadang menjadi unggulan dan diharapkan mendorong swasembada pangan sekaligus meningkatkan perekonomian warga desa.

Direktur Utama BUMDes Karya Mulya Lestari, H. Sutrisno Aji, SE, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini memiliki lahan empang seluas 1,5 hektare yang berlokasi di Desa Sendangmulyo sebagai tahap awal pengembangan.

“Untuk tahap awal, kami memiliki lahan seluas 1,5 hektare. Setelah itu dilakukan pengangkatan lumpur, pembuatan pintu air, serta pembelanjaan bibit ikan bandeng,” jelas Sutrisno saat memaparkan konsep swasembada pangan berbasis potensi lokal, Rabu (3/12/2025).

Menurut Sutrisno, program ini tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga menjadi peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan perikanan tradisional.

Sutrisno, menambahkan BUMDes yang dinilai selaras dengan arahan pemerintah pusat terkait program ketahanan pangan desa.

“Tentunya kegiatan positif ini akan terus dilakukan guna mendukung program pemerintah yakni ketahanan pangan. Jadi, alokasi dari 20 persen dana desa yang dikucurkan sangat terasa manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Sutrisno.

Ia berharap, program budidaya bandeng yang dikelola BUMDes Karya Mulya Lestari bisa menjadi contoh konkret pengelolaan dana desa yang produktif dan tepat sasaran.

“Ini bisa jadi role model untuk desa-desa lain. Ketika dana desa benar-benar dimanfaatkan untuk program berkelanjutan, hasilnya akan dirasakan langsung oleh warga,” tambahnya.

Dengan program budidaya ikan bandeng ini, Desa Sendangmulyo menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan sekadar wacana, melainkan bisa diwujudkan melalui pengelolaan potensi lokal yang cerdas dan kolaboratif.

Selain ketahanan pangan, BUMDes Karya Mulya Lestari sudah mengelola program simpan pinjam khususnya pedagang rumahan. Pinjaman pertanggungan antara Rp 1-2 juta, sekarang sudah ada sekira 40 nasabah di desa Sendangmulyo.

Hasil simpan pinjam di Musdes dan BUMDes Karya Mulya Lestari sudah bisa memberikan kontribusi ke desa sekira 3,5 juta pertahun

Sutrisno menambahkan estimasi dari budidaya bandeng ini dengan menyebar 10 ribu bandeng, jika tidak ada halangan untuk panen bandeng sekira 2-3 ton. Harga perkilo sekira Rp 30 ribu,” terangnya

Menurut Sutrisno program kedepannya adalah untuk pengembangan kawasan wisata yang berlokasi di sekitar tambak bandeng. Mengingat lokasi ini sangat menjanjikan, untuk potensi wisata karena dekat dengan pantai.

Perlu diketahui untuk BUMDes Karya Mulya Lestari menyebarkan bibit bandeng awal di tanggal 5 November 2025.

( wik )

26.674 KK Terima Bantuan Pangan dari Pemkab Pasaman

0

Bonjol.Warta.in Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap warga terdampak bencana banjir dan tanah longsor melalui penyaluran bantuan pangan. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Pasaman, Parulian Dalimunthe, di halaman Kantor Wali Nagari Koto Kaciak Barat, Selasa (3/12/2025).

Perhatian pemerintah ini hadir pascaterjadinya bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak 27 November 2025. “Bantuan pangan ini merupakan bentuk nyata dari komitmen pemerintah untuk meringankan beban masyarakat terdampak di Kabupaten Pasaman,” ujar Wabup Parulian usai penyerahan bantuan.

Dalam kesempatan itu, Parulian juga mengajak masyarakat untuk tetap tegar menghadapi ujian.
“Yakinlah, setiap musibah pasti membawa hikmah. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya. Musibah ini adalah ujian untuk meningkatkan derajat keimanan dan kesabaran kita,” ungkapnya memberi semangat kepada warga.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pasaman,  M. Dwi Richie JP, menjelaskan bahwa total penerima manfaat bantuan pangan di Kabupaten Pasaman mencapai 26.674 KK yang tersebar di 12 kecamatan dan 62 nagari.

“Setiap KPM menerima beras sebanyak 10 kilogram dan 2 liter minyak goreng per bulan. Kali ini bantuan diberikan sekaligus untuk dua bulan, yakni Oktober dan November 2025. Artinya, setiap keluarga menerima total 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng,” jelas Richie

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bulog. “Seluruh bantuan ini menggunakan stok beras yang dikelola Bulog. Kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan Bulog Cabang Bukittinggi atas dukungan nyatanya kepada masyarakat Pasaman,” tambahnya.

Di sisi lain, Wali Nagari Koto Kaciak Barat, Reza Fahlevi, menyampaikan bahwa nagari sebelumnya mengajukan 90 KK sebagai penerima bantuan.
“Alhamdulillah, bantuan ini sangat membantu masyarakat kami. Harapan kami, bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Jangan melihat besar kecilnya, tetapi lihatlah perhatian pemerintah kepada masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Pasaman Nelfri Asfandi, Asisten I Teddy Martha, Kadis Perikanan dan Pangan M. Dwi Richi beserta jajaran, Camat Bonjol, Polsek Bonjol, Babinsa Bonjol, serta para wali nagari di Kecamatan Bonjol.(Fajri)

4 Desa di Sukakarya Diminta Transparan, Majelis Memutuskan Empat Register Berlanjut ke PA3

0

4 Desa di Sukakarya Diminta Transparan, Majelis Memutuskan Empat Register Berlanjut ke PA3

Bekasi – Jawa Barat (2/12/2025) Ditengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap transparansi, KI Jabar memulai rangkaian sidang sengketa informasi Publik. Sebuah kerja awal bulan yang mencerminkan kesungguhan lembaga dalam memastikan hak publik atas informasi berjalan sesuai amanat Undang-Undang KIP.

Data sidang menunjukkan dinamika sengketa yang mayoritas melibatkan permohonan informasi tentang keuangan desa, dan aset desa.

Sidang yang diajukan oleh pemohon Affandi dengan Kuasa Hukum Soni Sopian Hadis, dimulai pukul 10.00 WIB hingga selesai, dengan agenda pemeriksaan awal kedua (PA2) sebanyak empat register, Selasa (2/12/2025).

Persidangan terkait peraturan desa tentang alokasi APBDes, perubahan APBDes, serta pengelolaan aset desa pada empat desa di Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi yakni, – Sukaindah, Sukakarya, Sukamakmur, dan Desa Sukalaksana, dipimpin Ketua Majelis Erwin Kustiman didampingi anggota Nuni Nurbayani dan Yadi Supriadi serta Panitera Pengganti U. Maman Suparman.

Ke-empat perkara yang diajukan menandakan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap transparansi pengelolaan anggaran dan keuangan desa.

Persidangan empat register tersebut hanya dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon. Ketua Majelis memutuskan empat register berlanjut ke PA3, dan segera dijadwalkan kemudian.

Usai sidang digelar, Affandi mengatakan bahwa transparansi publik harus diteladani dan menjadi prioritas agar menjadikan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Yakni guna memantau kinerja pemerintah Desa, mengawasi penggunaan anggaran Desa, serta memastikan bahwa pemerintah Desa bekerja untuk kepentingan masyarakat, serta yang tak kalah penting adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa,” kata Affandi dalam keterangan persnya usai sidang.

Lanjut Affandi,” Jika pemerintah Desa bersih dan transparan, maka tidak ada alasan untuk merasa risih (tidak nyaman) dengan keterbukaan informasi publik. Sebaliknya, pemerintah Desa harus proaktif dalam menyediakan informasi kepada masyarakat dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan,” tutur Affandi ke awak media