Wartain Banten | Pemerintahan | 23 September 2025 — Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni, menekankan pentingnya kejelasan pengalokasian dan penganggaran keuangan bagi pengembangan produk kerajinan di daerah. Hal ini disampaikannya usai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Tahun 2025, yang digelar di Hotel Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (23/9/2025).

Dalam Rakernas yang menjadi forum strategis tahunan ini, Tinawati menyampaikan bahwa pengurus Dekranasda di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota perlu mendapatkan kepastian mengenai skema pembiayaan. Hal ini agar mereka tidak lagi kesulitan dalam merancang dan menjalankan program-program pengembangan kerajinan daerah.

“Hari ini kita telah melaksanakan rapat kerja nasional dalam rangka optimalisasi peran Dekranas untuk mengembangkan produk kerajinan Indonesia. Salah satunya adalah mengenai anggaran, kemudian keterlibatan para OPD pengampu untuk mengembangkan produk-produk lokal. Tadi juga diminta untuk bekerja sama dengan sektor lain seperti CSR dan pengusaha-pengusaha,” ungkap Tinawati.

Menurutnya, kejelasan anggaran sangat penting agar kegiatan yang dirancang Dekranasda dapat berjalan optimal dan terukur. Ia juga mendorong adanya sinergi lintas sektor, baik antarorganisasi perangkat daerah (OPD), pelaku usaha, maupun pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Bukan berarti tidak bisa, namun pertanggungjawabannya juga harus jelas,” tambahnya.

Dalam sambutan pembukaan Rakernas sebelumnya, Selvi Gibran, Ketua Umum Dekranas Pusat, menekankan bahwa momen ini berfungsi sebagai platform untuk berkomunikasi antara pusat dan daerah.  Dia menyatakan bahwa forum ini akan membahas secara mendalam bagaimana dana dialokasikan sehingga setiap Ketua Dekranasda dapat merancang program yang tepat sasaran.

“Rakernas ini akan menjadi forum diskusi, terutama bagaimana cara pengalokasian dan menganggarkan potensi keuangan daerah, sehingga Ketua Dekranasda tidak lagi bingung ketika merancang program. Semua akan dipandu mulai dari perencanaan, sumber anggaran, hingga implementasi,” kata Selvi.

Menurut Agus Fatoni, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri, Dekranasda memiliki berbagai pilihan pembiayaan.  Program SKPD, hibah pemerintah daerah, kerja sama dengan lembaga pemerintah dan swasta, dan dukungan CSR perusahaan dapat mendapatkan dana dari APBD.

“Intinya, Dekranasda bisa didukung dari berbagai pintu. Namun semua harus tetap mengacu pada regulasi keuangan negara dan daerah, serta pertanggungjawaban yang jelas. Dengan begitu, pengembangan kerajinan dapat berjalan optimal sekaligus akuntabel,” ujar Fatoni.

Selain itu, ia menekankan betapa pentingnya kerja sama lintas sektor untuk meningkatkan ekosistem kerajinan.  Untuk membuat program yang dijalankan lebih inovatif dan berdampak luas, Dekranasda harus bekerja sama dengan berbagai pihak seperti BUMD, BUMN, perbankan, organisasi kemasyarakatan, dan perguruan tinggi.

“Dekranasda tidak bisa bergerak sendiri. Dukungan stakeholder menjadi kunci dalam mendorong kreativitas, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas pasar bagi perajin lokal. Semua ini harus berjalan seiring dengan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” jelasnya.

Sementara itu, Babar Suharso, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemprov Banten, menyatakan bahwa pemerintah daerah mendukung peningkatan pendanaan program Dekranasda. Dia menyatakan bahwa Disperindag tengah mendorong OPD di seluruh provinsi Banten yang menjadi anggota Dekranasda untuk memberikan anggaran untuk pengembangan kerajinan.

“Saat ini Disperindag sedang mendorong OPD Pemprov Banten yang menjadi anggota Dekranasda untuk mengalokasikan anggaran di OPD. Terkait mekanisme hibah, sedang disusun program kegiatan rutin. Selain itu, dukungan dari CSR perusahaan juga terus kita upayakan dan Dekranasda bersama Disperindag intens berkomunikasi kepada perusahaan,” jelas Babar.

Rakernas Dekranas tahun ini mengusung tema ‘Optimalisasi Peran Dekranas Mengembangkan Produk Kerajinan Indonesia’. Rakernas diikuti 1.050 peserta dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia. Forum ini diharapkan memperkuat sinergi pusat dan daerah, khususnya dalam memastikan pembiayaan berkelanjutan untuk pengembangan produk kerajinan dan pemberdayaan perajin.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 23 September 2025  — Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh pihak dalam menghadapi potensi bencana alam yang kerap melanda wilayah Provinsi Banten. Hal itu disampaikannya usai mengikuti Apel Kesiapsiagaan Bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten, yang digelar di Kota Serang, Selasa (23/9/2025).

Menurut Andra, Banten merupakan wilayah yang memiliki potensi tinggi terhadap berbagai jenis bencana alam, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga tsunami. Ia mengingatkan bahwa sejarah mencatat sejumlah bencana besar pernah terjadi di wilayah ini, seperti tsunami yang melanda pesisir Banten pada tahun 2018, serta banjir dan longsor besar yang terjadi pada 2020.

“Sehingga ini perlu dilakukan kesiapsiagaan, perlu dipastikan bahwa peralatan, pasukan dan anggota di BPBD dan stakeholder lainnya ini siap,” kata Andra Soni di hadapan peserta apel.

Ia menekankan bahwa upaya mitigasi dan penanganan bencana tidak bisa hanya mengandalkan satu lembaga atau instansi. Diperlukan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, instansi vertikal, relawan, hingga masyarakat umum.

“Mudah-mudahan Banten dijauhkan dari bencana, tetapi saat bencana hadir kita harus siap, kita harus menjadi tangguh untuk selamat,” katanya.

Selain itu, Andra Soni mengatakan bahwa pihaknya terus bekerja sama dengan pemerintah pusat tentang cara mencegah banjir di beberapa daerah di Provinsi Banten. Pemprov Banten bahkan telah membentuk Satgas Pengendalian Banjir untuk bekerja sama jika terjadi bencana banjir.  khususnya untuk mencapai lokasi yang selama ini sulit dicapai oleh tim, termasuk jika ada kendala kewenangan di lapangan.

“Maka kaitan dengan ini kita harus lakukan aksi cepat, tepat, dan bermanfaat,” sambungnya.

Sementara itu, Nana Suryana, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten, mengatakan bahwa kesiapsiagaan bencana dilakukan untuk memastikan kesiapan untuk mencegah, menangani, dan mengatasi bencana.

“Itu merupakan salah satu langkah awal sebelum terjadi bencana, salah satunya untuk mengukur kekuatan personel, kekuatan peralatan, dan kekuatan logistik,” ujarnya.

Selain itu, dengan perintah gubernur, pendataan peralatan dan logistik yang ada harus dilakukan. Ini dilakukan untuk memastikan kesiapan yang tepat untuk menangani bencana.

“Sehingga kalau terjadi bencana yang tidak kita harapkan, semua bisa dievakuasi. Yang rusak diperbaiki atau juga bisa berkoordinasi dengan instansi teknis terkait lainnya yang mempunyai peralatan kebencanaan yang sama,” katanya.

Nana juga mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan 150 anggota personel untuk tetap siap dan melakukan pemetaan daerah yang mungkin mengalami bencana alam.

“Bencana hidrometeorologi ini hampir di semua kabupaten kota bisa terdampak, terutama memang yang kondisi topografinya lebih landai atau dataran rendah,” jelasnya.

Nana juga mengatakan bahwa peran aktif masyarakat sangat penting untuk mencegah bencana alam, terutama banjir.

“Bagaimana peran aktif masyarakat dalam pencegahan bencana, karena banyak hal yang bisa dilakukan masyarakat,” pungkasnya.

Pemerintah Provinsi Banten akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penguatan sistem peringatan dini, pemetaan wilayah rawan, serta peningkatan kapasitas personel dan sarana prasarana kebencanaan.(WartainBanten)

Warta.in Jabar ◊ Selasa 23 September 2025

Gerakan Tani Merdeka Indonesia memperingati Hari Tani Nasional dan Mendukung Program Pemerintah dalam Ketahanan Pangan

Dalam memperingati Hari Tani Nasional, Tani Merdeka Indonesia mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto, komitmen menjaga persatuan nasional, dan menolak aksi anarkis, serta menghimbau masyarakat untuk menyampaikan aspirasi memperingati Hari Tani Nasional secara santun sesuai konstitusi.(23-09-2025)

“Tani Merdeka Indonesia adalah organisasi sosial yang didirikan untuk mensejahterakan petani dan seluruh pelaku pertanian dengan mendukung program pemerintah, seperti ketahanan pangan dan swasembada pangan, serta mengatasi berbagai tantangan di bidang pertanian.

“Menurut Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir menyampaikan, gerakan ini berbeda dan tidak menunggu panggilan akan tetapi langsung turun ke lapangan, tidak menunggu program tetapi menciptakan inisiatif dari Desa Ke Kota, dari sawah ke forum kebijakan,”pungkas Don Muzakir.

“Semangat ini menjadi dorongan bagi pengurus di daerah untuk tidak ragu bergerak. Struktur organisasi yang sudah menjangkau hingga tingkat desa menjadi modal besar, Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian untuk melangkah bukan menunggu,” kata Don Muzakir.

(Jefry. Smk)

Wartain Banten | Pemerintahan | 23 September 2025  — Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta berbagai lembaga keagamaan di Provinsi Banten. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi jajaran pengurus MUI Provinsi Banten di ruang kerjanya, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Senin (22/9/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Andra menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Banten mendukung penuh penguatan kelembagaan MUI, mulai dari tingkat provinsi hingga ke tingkat kecamatan.

“MUI mempunyai peranan penting dalam pembinaan umat. Oleh karena itu, peran dan fungsinya akan sangat membantu pemerintah,” katanya.

Ia menambahkan, sejak awal menjabat sebagai Gubernur, dirinya sudah berkomitmen untuk memperkuat lembaga-lembaga keagamaan yang memiliki kontribusi nyata dalam pembinaan masyarakat.

“Semangat yang ingin saya tularkan adalah kebersamaan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Andra Soni berterima kasih atas upaya MUI selama ini dalam memelihara kerukunan umat beragama dan membina karakter anak bangsa di Provinsi Banten.  Untuk mewujudkan visi Banten yang maju, adil, merata, dan bebas dari korupsi, hal ini harus terus dipertahankan.

Menurut Andra Soni, Pemerintah Provinsi Banten saat ini menjalankan Program Sekolah Gratis (PSG), terutama untuk lembaga pendidikan swasta di tingkat SMA, SMK, dan Sekolah Khusus atau SKh. Pemerintah juga mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Provinsi Banten.

Dalam pertemuan itu, KH A Bazari Syam, Ketua MUI Provinsi Banten, menyatakan bahwa MUI akan mendukung program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah.  lebih-lebih dalam hal program keumatan seperti pendidikan gratis dan makanan sehat.

“Tentu sebagai bagian dari masyarakat Banten, kami siap mendukung itu,” katanya.

Bazari juga ingin program MBG dikembangkan lebih luas, termasuk di pondok pesantren, karena banyak anak bangsa yang belajar di pesantren dan juga membutuhkan nutrisi yang cukup yang diberikan oleh program MBG.

“Termasuk program PSG, ke depan harus bisa diperluas lagi,” ujarnya.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dari kerja sama yang lebih erat antara Pemprov Banten dan MUI dalam memperkuat kehidupan beragama serta menjaga kondusivitas di tengah masyarakat.(WartainBanten)