Warta.in Jabar ◊ Sabtu, 20 September 2025

Pemerintah Kota Bekasi menggelar aksi kerja bakti massal sebagai bagian dari peringatan World Cleanup Day (WCD) Tahun 2025. Aksi ini menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor: 600.4/1490/DLH.TLPKLH tentang Pelaksanaan Kegiatan WCD Indonesia 2025 Tingkat Kota Bekasi. Peringatan World Cleanup Day Tahun 2025 mengusung tema “Menuju Indonesia Bersih 2029”.

Aksi ini dilaksanakan secara serentak pada hari ini, Sabtu, 20 September 2025 di berbagai titik lokasi di wilayah Kota Bekasi. Terdapat 7 (tujuh) lokasi yang menjadi titik utama aksi kerja bakti massal diantaranya Danau Duta Harapan, Hutan Kota Patriot Bina Bangsa, Alun-Alun M Hasibuan, Jl. I Gusti Ngurah Rai, Jl. Ir. H. Djuanda, Jl. Jend. Sudirman, Jl. Chairil Anwar. Selain pada lokasi tersebut, aksi kerja bakti massal juga digelar di lingkungan sekolah, perguruan tinggi, industri, rumah sakit, pusat niaga, mal, pertokoan, dan lingkungan RT/RW Se-Kota Bekasi.

Aksi World Clean Up dilaksanakan oleh seluruh Aparatur di Pemkot Bekasi dengan mengikutsertakan warga masyarakat, dan relawan aksi yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bekasi.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, turut hadir untuk memberikan dukungan dan memimpin apel pagi pada titik lokasi Aksi Kerja Bakti Massal Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa. Selain itu, Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Junaedi, turut serta hadir dan mengikuti aksi cleanup di lokasi tersebut.

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati mengatakan aksi kerja bakti ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mendorong kolaborasi berbagai pihak, dan memperkuat implementasi program Adipura. Para peserta aksi melakukan kampanye edukatif dengan mengunggah kegiatan Clean up yang telah dilaksanakan ke media sosial. Sebagai tindak lanjut aksi cleanup. Kegiatan dilaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan akan ditampilkan pada dashboard WCC Indonesia.

Dengan adanya kegiatan ini, Pemerintah Kota Bekasi berharap dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian bersama terhadap kebersihan lingkungan. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan untuk mewujudkan Kota Bekasi yang lebih baik di masa depan.

(Jefry. Smk)

Wartain Banten | Pemerintahan | 20 September 2025  — Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, mendorong para peserta Seleksi Tilawatil Qur’an dan Musabaqah Al-Hadis (STQH) dari Provinsi Banten untuk memberikan hasil terbaik pada ajang STQH Nasional XXVIII tahun 2025 yang akan digelar di Sulawesi Tenggara.

Hal tersebut disampaikan Dimyati saat menutup kegiatan pembinaan kafilah STQH Nasional Provinsi Banten yang berlangsung di Hotel Le Semar, Kota Serang, pada Jumat (19/9/2025). Turut hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandhi Hartawan, serta para pelatih dan pembina kafilah.

“Pembinaan ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan para kafilah untuk tampil di STQH Nasional. Mudah-mudahan Banten bisa mendapatkan predikat juara. Target kita minimal masuk lima besar nasional, syukur-syukur bisa lebih baik lagi,” ujar Dimyati dalam sambutannya.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas semangat dan dedikasi seluruh peserta dan pembina yang telah mengikuti rangkaian pembinaan secara intensif. Menurutnya, persiapan yang matang akan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi kompetisi tingkat nasional tersebut.

“Peserta juga harus jaga kesehatan, jaga kekuatan, terus belajar dan latihan. Karena tidak ada yang bisa sukses tanpa latihan. Tidak ada sukses tanpa semangat. Itu yang kita dorong,” katanya.

Dimyati Natakusumah juga meminta pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Banten untuk mengawasi kafilah saat mereka mengikuti STQH Nasional di Sulawesi Tenggara.

“Pastikan keadaan tempat tinggal dan lainnya saat mereka di sana, itu harus betul-betul diperhatikan,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Dimyati Natakusumah menyampaikan bahwa kafilah juara akan menerima bonus.

“Nanti saya akan bantu yang juara pertama saya kasih Rp 10 juta,” imbuhnya.

Menurut Prof. Sholeh Hidayat, Ketua Harian LPTQ Provinsi Banten, pihaknya telah memberikan pelatihan secara virtual kepada para kafilah dan dilanjutkan dengan pelatihan langsung selama tiga hari.

“Pembinaan secara langsung kita lakukan selama tiga hari dan sebelumnya kita berikan pembinaan secara online yang dilakukan oleh para pembina,” ujarnya.

Lebih lanjut, dirinya berpesan kepada para kafilah untuk terus berlatih dengan giat dan mampu menorehkan prestasi.

“Untuk STQH Nasional ini, kita berharap Banten masuk dalam lima besar, maka terus berlatih dan pantang menyerah serta harus percaya diri, berpikir positif, dan terus tekun,” pungkasnya.

Sebagai informasi, STQH Nasional XXVIII akan diadakan di Kendari, Sulawesi Tenggara, dari tanggal 9 hingga 19 Oktober 2025.  Kementerian Agama mengadakan kegiatan tahunan ini untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan Al-Qur’an dan Hadis.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah provinsi, diharapkan kafilah Banten tahun ini mampu menorehkan prestasi gemilang dan membawa harum nama daerah di kancah nasional.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 20 September 2025  — Gubernur Banten Andra Soni menghadiri acara CEO Gathering Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Banten yang digelar di Aula Jatake 6, PT Paragon Technology and Innovation, Kawasan Industri Jatake, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Jumat (19/9/2025).

Kegiatan yang dipandu oleh Nurdin Setiawan ini mengusung tema “Berkolaborasi dalam Menghadapi Kendala dan Tantangan Dunia Usaha di Provinsi Banten.” Acara ini menjadi wadah dialog antara pemerintah provinsi dan para pelaku usaha untuk menyampaikan aspirasi, tantangan, dan potensi kolaborasi di sektor industri dan ekonomi.

“Alhamdulillah hari ini saya bersama-sama dengan rekan-rekan para pengusaha atau CEO di bawah naungan APINDO Banten melakukan diskusi banyak terkait dengan perkembangan industri atau dunia usaha di Provinsi Banten,” ujar Gubernur Andra Soni dalam sambutannya.

Ia menambahkan, diskusi berlangsung terbuka dan konstruktif. Berbagai isu dibahas mulai dari perizinan usaha, infrastruktur penunjang industri, hingga kebutuhan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal.

“Alhamdulillah kami berdiskusi sangat cair. Saya mengapresiasi keterbukaan para pelaku usaha yang menyampaikan berbagai persoalan di lapangan secara langsung,” tambahnya.

Gubernur Andra Soni mengaku membutuhkan saran dan masukan. Juga koreksi dari para pelaku usaha sebagai pelaku nyata di lapangan.

“Bagaimana kita bisa memperkuat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya Provinsi Banten,” jelas Andra Soni.

Gubernur menyatakan bahwa pengusaha adalah salah satu faktor yang mendukung keberhasilan kepemimpinan daerah.  Dia ingin mendapatkan masukan dari perspektif pengusaha melalui diskusi tersebut.

Menurut Andra Soni, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Provinsi Banten mencapai 5,33 persen pada triwulan kedua tahun 2025. Realisasi investasi telah mencapai Rp60,7 triliun, atau 60% dari target Rp119 triliun.

“Swasta sangat berperan dalam pembangunan,” tegas Andra Soni.

Dalam kesempatan itu, Anne Patricia Sutanto, Ketua Bidang Perdagangan DPP APINDO, menyatakan bahwa dialog diharapkan dapat digunakan untuk mencari solusi bersama atas masalah yang dihadapi saat ini.  Dia berpendapat bahwa dunia dan pemerintah harus bekerja sama.

Menurut hasil survei, Anne menyatakan bahwa sekitar 44,56 persen dunia usaha tidak akan melakukan ekspansi dalam lima tahun mendatang, berdasarkan perlambatan perekonomian global dan keterbatasan pasokan bahan baku.

Pertumbuhan ekonomi (LPE) nasional pada kuartal II tahun 2025 mencapai 5,12%, melampaui perkiraan.

“Tidak hanya angka, pertumbuhan ekonomi juga harus terdistribusi,” ucapnya.

Anne tetap percaya Provinsi Banten memiliki banyak potensi.  Provinsi Banten berada di antara lima besar nasional dari segi populasi.  Industri pengolahan menyumbang sekitar 80 persen produk domestik regional bruto.  Ekspor non-migas delapan negara juga dipengaruhi oleh Provinsi Banten.  Di Provinsi Banten, ada 17 kawasan industri besar dan 12,7 juta rumah dengan backlog kepemilikan.  Banten juga memiliki banyak potensi dalam hal pariwisata.  Ada sekitar 6,2 juta orang di Provinsi Banten yang bekerja.

Anne mengatakan bahwa harga gas industri, harga listrik, dan biaya logistik memengaruhi daya saing bisnis di Provinsi Banten.  Selain itu, prosedur dan biaya perizinan harus dikurangi.

Sementara Tomi Rahmatullah, Ketua DPD APINDO Provinsi Banten, acara tersebut merupakan kesempatan penting untuk mencari solusi bersama atas masalah yang dihadapi.

Tomi menyebutkan beberapa masalah yang dihadapi Provinsi Banten dalam hal persaingan bisnis, termasuk infrastruktur jalan, harga pasokan dan gas industri, perijinan, dan ketersediaan tenaga kerja.

Menurut A Miftahudin, EVP dan CAO PT Paragon Technology and Innovation, Provinsi Banten akan menjadi wilayah manufaktur terkemuka jika bisnis dan pemerintah bekerja sama.

Acara ini juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara pemerintah dan pengusaha sebagai mitra strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, khususnya dalam menghadapi dinamika dan tantangan dunia usaha pascapandemi dan di tengah ketatnya persaingan global.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 20 September 2025  —  Gubernur Banten, Andra Soni, memaparkan capaian program sekolah gratis di Provinsi Banten saat menghadiri acara pelantikan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kabupaten Tangerang. Acara tersebut digelar di Hotel Yasmin Karawaci, Kabupaten Tangerang, pada Jumat malam (19/9/2025).

Dalam sambutannya, Andra Soni menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Banten telah menunaikan salah satu janji kampanye utamanya, yaitu penyediaan pendidikan gratis bagi siswa tingkat SMA/SMK/SKh, baik negeri maupun swasta.

“Alhamdulillah kita telah menjalankan janji kampanye, yaitu sekolah gratis kepada anak-anak SMA/SMK/SKh yang merupakan satuan pendidikan tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi Banten,” ujar Andra Soni di hadapan para advokat yang hadir.

Andra menjelaskan bahwa program sekolah gratis untuk SMA/SMK/SKh negeri sebenarnya telah berjalan sejak tahun 2017. Namun, jumlah sekolah negeri yang tersedia, yakni lebih dari 268 sekolah, dinilai belum mencukupi untuk menampung seluruh lulusan SMP yang ingin melanjutkan pendidikan.

Untuk itu, lanjut Andra, pada tahun 2025 ini Pemprov Banten memperluas cakupan program dengan menggandeng 814 sekolah swasta yang tersebar di 8 kabupaten/kota di Provinsi Banten.

“Alhamdulillah, kita telah bekerjasama dengan 814 sekolah swasta yang ada di 8 kabupaten/kota untuk memberikan sekolah gratis. Dan ini menjadi bagian dari komitmen kita terhadap pemerataan akses pendidikan,” tambahnya.

Sekolah gratis tersebut diawali kepada siswa kelas 10 tahun ini. Jumlahnya,  sekitar 65.000 siswa. Andra Soni mohon bantuan kepada anggota KAI untuk turut serta mengawal program tersebut. Karena,  sebagus apapun program, bila implementasinya tanpa pengawasan akan jadi sesuatu yang tidak bermanfaat.

“Maka, mohon bantuan teman-teman KAI untuk mengawasi juga,” tandas Andra Soni.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Banten, Mohamad Anwar, bertindak sebagai Ketua Panitia Pelantikan DPC KAI Kabupaten Tangerang, melantik 12 dewan pengawas dan 33 pengurus.

Bupati Tangerang M Maesyal Rasyid, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Muhammad Amud, Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM RI Munaprizal Manan, dan Ketua Dewan Pengurus Pusat KAI Siti Jamaliah Lubis hadir pada kesempatan tersebut.

“Saya ucapkan selamat kepada para pengurus DPC KAI Kabupaten Tangerang yang dilantik. Semoga amanah dan dapat dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan penuh dedikasi,” ujar Andra Soni.

Menurut Andra Soni, advokat memiliki posisi strategis dalam penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di masyarakat.  Advokat bukan hanya bekerja sama dengan penegak hukum, tetapi mereka juga memainkan peran penting dalam menyediakan bantuan hukum kepada masyarakat.

Andra Soni percaya bahwa kehadiran KAI di Kabupaten Tangerang akan meningkatkan kerja sama untuk mewujudkan keadilan yang berkeadaban, hukum yang berpihak kepada kebenaran, dan memberikan keamanan dan perlindungan bagi masyarakat.

Menurut Ketua Umum KAI Pusat Siti Jamaliah Lubis, KAI berdiri pada tahun 2008.   Saat ini, ada 34 DPD di tingkat provinsi dan sekitar 40 ribu advokat sebagai anggota.  Jamalia Lubis meminta semua anggota kelompoknya untuk berani dalam penegakan hukum.  untuk menjadi advokat yang berjuang

“Berikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu,” ujar Jamaliah Lubis.

Pelantikan DPC KAI Kabupaten Tangerang dihadiri oleh pengurus pusat KAI, dan para advokat dari Kabupaten Tangerang dan sekitarnya.(WartainBanten)