Beberapa waktu lalu,Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moh. Anwar (RSUDMA) Sumenep, meresmikan Instalasi Peduli Pelanggan (IPP),sebagai fasilitas baru yang menjadi terobosan mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, transparan, dan profesional.

Direktur RSUDMA Sumenep, dr. Hj.Erliyati M.Kes, menjelaskan bahwa IPP ini akan menjadi jembatan komunikasi dua arah antara pihak rumah sakit dengan pasien dan keluarga.

“IPP dirancang sebagai pusat informasi dan pengaduan terpadu yang mengedepankan kecepatan respons serta kenyamanan pasien. Semua masukan akan kami tindak lanjuti secara serius dan terstruktur,” Kata Erliyati,Selasa(16/09/25).

Erliyati menambahkan, IPP akan beroperasi 24 jam penuh setiap hari dan didukung oleh sistem terintegrasi yang memungkinkan koordinasi antar unit secara real-time.

Selain itu, kata Erli, lokasinya yang strategis di sisi timur Instalasi Gawat Darurat (IGD) membuat aksesnya mudah, baik secara langsung maupun melalui sambungan telepon internal dari seluruh unit layanan rumah sakit.

“IPP tak hanya berfungsi sebagai pusat pengaduan, tapi juga sebagai pusat solusi dengan standar pelayanan profesional,” ungkapnya.

Mantan Kabid Yankes itu juga menyebutkan bahwa semua petugas IPP telah mengantongi sertifikasi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk menjamin kemudahan dan kenyamanan layanan di rumah sakit plat merah ini.

“Tidak ada lagi diskriminasi layanan berdasarkan jenis kepesertaan. Baik pasien JKN-KIS, UHC, maupun umum, semuanya kami layani dengan standar yang sama,” tegasnya.

Sistem IPP juga telah terintegrasi langsung dengan BPJS Kesehatan agar dapat mempercepat proses administrasi dan mengurangi hambatan birokrasi yang sering dikeluhkan masyarakat.

“Peluncuran IPP ini menandai awal dari peta jalan transformasi layanan RSUDMA periode 2025–2027,” sebutnya.

Erliyati mengungkapkan, sejumlah agenda strategis lain yang tengah disiapkan mencakup digitalisasi layanan, peningkatan fasilitas medis dan non-medis, sertifikasi internasional bagi tenaga medis, penerapan ISO 9001:2015, hingga program tanggung jawab sosial untuk masyarakat kurang mampu.

“Transformasi ini kami lakukan demi meningkatkan kepuasan sekaligus membangun kepercayaan masyarakat. IPP adalah awal dari langkah besar menuju pelayanan rumah sakit yang lebih modern dan terintegrasi,” tutupnya.(hrs)

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moh. Anwar (RSUDMA) Sumenep menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan.

Salah satu upaya adalah dengan serap informasi, mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan. Baik dari masyarakat umum, mahasiswa, organisasi masyarakat, hingga jurnalis, semuanya diberi ruang untuk berdiskusi dan menyampaikan kritik atau saran.

Direktur RSUDMA Sumenep, dr. Hj Erliyati M.Kes, menyatakan bahwa rumah sakit tidak pernah membatasi siapa pun yang ingin melakukan audiensi. Sebaliknya, keterbukaan menjadi bagian dari semangat pelayanan publik yang sedang dibangun secara berkelanjutan.

“Pada prinsipnya kami sangat terbuka pak, kepada siapapun, baik dari masyarakat umum, LSM, mahasiswa, komunitas, maupun media, bisa melakukan audiensi dengan kami. Tapi tentu saja harus tetap melalui prosedur yang berlaku,karena kalau tidak ada surat, mohon maaf belum bisa kita temui, karena ini sudah prosedur,” ujar Erliyati, Selasa (16/09/25).

Erliyati menjelaskan bahwa prosedur tersebut cukup sederhana, yakni mengirimkan surat resmi permohonan audiensi. Surat tersebut perlu mencantumkan maksud dan tujuan, serta siapa saja yang akan hadir dalam forum. Dengan begitu, rumah sakit bisa mempersiapkan waktu, tempat, dan pihak internal yang relevan.

“Surat resmi itu penting agar kami bisa mempersiapkan bahan dan menghadirkan pejabat yang sesuai, bukan untuk mempersulit, justru untuk membuat diskusi berjalan efektif dan terarah,” Terangnya.

Perempuan yang dijuluki Srikandi Kesehatan Sumenep itu mengatakan, keterbukaan informasi di RSUDMA bukan hanya slogan. Hal itu diwujudkan dalam berbagai kesempatan dialog yang telah dilakukan bersama sejumlah pihak selama ini. Baik dalam bentuk audiensi formal maupun komunikasi nonformal, rumah sakit selalu berusaha hadir dengan sikap responsif dan solutif.

“Kami selalu menekankan pentingnya sikap menerima dan keterbukaan terhadap kritik dan saran,karena menurut saya itu penting untuk memaksimalkan pelayanan kita kepada masyarakat,” jelasnya.

Erliyati juga mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, berbagai pihak telah memanfaatkan ruang audiensi ini—mulai dari aktivis kesehatan, tokoh masyarakat, hingga jurnalis. Semuanya diterima tanpa tebang pilih, selama prosedur diikuti dengan baik.

“Saya selalu menyampaikan bahwa rumah sakit ini adalah milik bersama. Jadi sudah sepatutnya kami mendengarkan suara masyarakat. Tapi tentu semua tetap perlu jalur dan etika komunikasi yang baik,” Tukasnya.(hrs)

Warta.in, Purwakarta – Pelaksanaan rekonstruksi jalan  Cikeris – Pondokbungur, Purwakarta Jawa Barat, yang didanai dari APBD II Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) disambut antusias warga masyarakat Desa Bungurjaya Kecamatan Pondoksalam.

Dukungan warga yang demikian besar kian terlihat pada saat pekerjaan memasuki tahapan pengecoran (betonisasi) yang dikerjakan Senin malam, 15/09/2025. Terlihat beberapa pemuda yang tergabung dalam karang taruna desa dan warga ikut mengatur jalur lintasan sehingga pengerjaan pun berjalan sangat lancar.

Ucok, salah satu anggota karang taruna  yang berhasil ditemui awak media di lokasi menjelaskan bahwa yang dilakukannya bersama anggota karang taruna lainnya sebagai bentuk dukungan penuh atas diperbaikinya jalan diwilayahnya.

“Ini adalah bentuk dukungan dan kebahagiaan kami warga Desa Bungurjaya atas diperbaikinya jalan di desa kami. Sudah lama sekali kami mendambakan perbaikan jalan ini dan sepatutnyalah kami mendukung sepenuhnya,” ujar Ucok.

“Yang pasti kami, para pemuda yang tergabung dalam karang taruna desa bersama seluruh warga akan mendukung seluruh proses pengerjaan dari awal sampai selesai, supaya semuanya berjalan lancar dan hasilnya maksimal,” imbuh Ucok yang diamini rekan-rekannya.

Sementara itu, Kepala Desa Bungurjaya Mumuh Muhidin, ketika dikonfirmasi terkait penutupan sementara jalan selama proses pengerjaan pengecoran.

“Benar, untuk sementara jalan tidak dapat dilintasi selama proses pengecoran (beton) dilaksanakan. Kami mohon maaf jika mengganggu aktifitas warga dan semua pengguna jalan. Semua dilakukan untuk hasil yang terbaik. Sekali lagi kami mohon maaf,” kata Kades.

“Penutupan jalan ini sudah kami sosialisasikan sebelumnya dan kami juga tembuskan ke Babinkamtibmas, Babinsa serta Kapospol.

Sebagai tambahan informasi, rekonstruksi jalan Cikeris – Pondokbungur dilaksanakan oleh CV. Sempur Jaya Utama dengan nomor kontrak: 19/SP-PJJ/PPK.KPA-DPUTR/VIII/2025.

Heri, petugas dilapangan memberikan apresiasinya atas dukungan warga yang luar biasa besar.

“Dukungan warga termasuk para pemuda demikian besar. Ini luar biasa,” ujar Heri singkat.

Lubuk Sikaping,Warta.in-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman secara resmi menandatangani nota kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025.

Penandatanganan berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Pasaman di Gedung DPRD, Selasa (16/9/2025). Rapat dipimpin Ketua DPRD  Pasaman Adel, didampingi Wakil Ketua I Harissuddin, Wakil Ketua II Eka Hariani Sandra, Wakil Bupati Pasaman, H.Parulian, Sekretaris Daerah Yudesri dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Pasaman.

Bupati Pasaman melalui wakil Bupati Pasaman, H.Parulian menyampaikan rancangan perubahan APBD tahun 2025, secara umum pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar Rp.33.498.354.895.00 atau turun sebesar 2,96% dari APBD awal tahun anggaran 2025 yang dialokasikan sebesar Rp.1.131.232.918.521.00.

H.Parulian juga menyebutkan dari sisi belanja daerah,  pada APBD awal tahun anggaran 2025 dialokasikan belanja daerah sebesar Rp.1.210.164.973.709.00 dan pada rancangan perubahan APBD tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp.1.129.792.407.856.00 atau turun sebesar 6,64%.

Apabila dibandingkan jumlah pendapatan dengan jumlah belanja pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2025, maka terdapat defisit anggaran sebesar Rp.32.057.884.230.00 sementara sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya berdasarkan hasil audit BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2024 adalah sebesar Rp. 8.636.257.658.68 sehingga masih terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenan sebesar Rp.23.399.531.383.32 yang harus disesuaikan kembali pada tahapan berikutnya.

Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Nelfri Affandi mengatakan sesuai teknis penyusunan APBD yang terdapat pada lampiran Permendagri nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 antara lain menyebutkan bahwa, dalam melakukan pembahasan APBD harus dilandasi dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS yang disepakati bersama antara pimpinan DPRD dan kepala daerah.

Kebijakan umum anggaran dan PPAS APBD perubahan Kabupaten Pasaman tahun anggaran 2025, yang Insya Allah sebentar lagi disepakati melalui penandatanganan nota kesepakatan bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman terhadap KUA – PPAS antara Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Pasaman.

Sesuai dengan yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, bahwa dalam rangka percepatan pembahasan KUA dan PPAS APBD. Kepala daerah menyampaikan KUA dan PPAS kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan dan hasil pembahasan kedua dokumen tersebut juga ditandatangani pada waktu yang bersamaan. (Fajri).