Wartain Banten | Pemerintahan | 13 September 2025  — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten secara resmi membuka pendaftaran calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten untuk periode 2025–2030. Proses pendaftaran dibuka untuk umum sejak 1 September dan akan ditutup pada 22 September 2025.

Masyarakat yang berminat untuk mendaftar dapat mengakses informasi lengkap melalui laman resmi Pemprov Banten di https://bantenprov.go.id. Di laman tersebut tersedia persyaratan, tata cara pendaftaran, serta tahapan seleksi yang harus dilalui oleh calon peserta.

Ketua Sekretariat Panitia Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Provinsi Banten, Komarudin, menjelaskan bahwa proses seleksi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menjaga transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam memilih pimpinan lembaga pengelola zakat.

“Kami berharap masyarakat Banten yang berasal dari unsul ulama, unsur profesional dan unsur tokoh masyarakat Islam yang memiliki integritas, kapasitas, dan dedikasi dalam pemberdayaan umat dalam pengelolaan zakat dapat ikut serta dalam proses seleksi ini,” ujarnya.

Menurut Komarudin, yang juga menjabat Asisten Daerah Bidang Pemerintahan Umum dan Kesra Setda Provinsi Banten, pendaftaran dilakukan dalam hari kerja.  Selain itu, Komarudin menyampaikan bahwa BAZNAS Provinsi Banten memiliki peran penting dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah secara tepat sasaran dan mendukung program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Banten.

Mereka juga dapat mengakses informasi melalui situs web resmi dan mendaftar dari Senin hingga Jumat pukul 09.00–14.00 WIB.  Pemimpin BAZNAS memiliki posisi struktural yang signifikan dan amanah besar untuk mengelola dana umat untuk kemakmuran masyarakat.

“Kami ingin kepemimpinan BAZNAS Banten ke depan mampu memperkuat program-program pemberdayaan yang sudah berjalan, sekaligus menghadirkan inovasi baru agar zakat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan,” tambahnya.

Pemprov Banten mengajak seluruh masyarakat yang memenuhi syarat untuk tidak ragu mendaftarkan diri, dan turut berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui peran penting di BAZNAS.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 13 September 2025  — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan kesehatan di RSUD Banten, tidak hanya dari sisi profesionalisme, tetapi juga dari aspek empati, integritas, dan komitmen terhadap masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan Deden dalam acara Forum Konsultasi Publik Review Standar Pelayanan RSUD Banten yang digelar di Gedung Auditorium RSUD Banten, Jumat (12/9). Forum ini menjadi ruang dialog antara pemerintah, manajemen RSUD, serta masyarakat untuk mengevaluasi mutu pelayanan dan membangun sistem layanan kesehatan yang lebih responsif dan manusiawi.

“RSUD Banten memiliki tanggung jawab besar memberikan pelayanan profesional sekaligus berorientasi pada kebutuhan dan harapan masyarakat. Kualitas layanan tidak cukup dengan fasilitas, tetapi juga kepekaan, keterbukaan dan kemauan untuk terus berbenah,” ujarnya.

Deden juga menekankan betapa pentingnya forum sebagai tempat untuk menerima keinginan orang dan mendengarkan keluhan dan harapan masyarakat.  Selain itu, forum tersebut dihadiri oleh banyak pihak, termasuk dinas kesehatan kabupaten dan kota, direktur rumah sakit wilayah, BPJS Kesehatan, akademisi, kelompok profesi, dan perwakilan pasien.

Selain itu, Deden berpendapat bahwa tantangan yang akan dihadapi sektor kesehatan di masa depan akan semakin kompleks.  Karena itu, inovasi, partisipasi publik, dan kolaborasi lintas sektor dapat menjadi kunci untuk menyediakan layanan yang inklusif, responsif, dan berkeadilan.

Ini mencakup karyawan dan staf medis di RSUD Banten dan fasilitas kesehatan lainnya.  Mereka harus menerapkan standar pelayanan kesehatan yang berempati, profesional, dan baik.

“Harapannya, peningkatan pelayanan tidak hanya terjadi di RSUD Banten, tetapi juga di seluruh fasilitas kesehatan di Provinsi Banten,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Danang Hamsah Nugroho, Direktur RSUD Banten, menyatakan bahwa organisasi akan terus melakukan evaluasi pelayanan secara berkelanjutan, salah satunya dengan membuka pintu untuk masukan dari masyarakat.

“RSUD Banten menerima masukan melalui berbagai cara, baik langsung di bagian informasi atau humas promkes, maupun lewat kanal online, media sosial, hingga whistleblower system. Semua keluhan dan saran merupakan modal berharga untuk mengetahui kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, RSUD Banten merilis inovasi baru yang disebut Gercep Sidumas, yang berarti Gerakan Cepat Mengatasi Pengaduan Masyarakat.  Tujuan dari inovasi ini adalah untuk memastikan bahwa setiap pasien akan menerima perawatan ramah, penjelasan tentang alur layanan, dan solusi cepat untuk keluhan mereka.

“Pasien yang disambut dengan baik akan merasa dihargai dan terbantu. Bahkan sambutan ramah bisa memberi rasa tenang sebelum mereka mendapatkan perawatan,” kata Danang.

Forum konsultasi ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Banten untuk memastikan bahwa RSUD Banten terus berkembang sebagai rumah sakit yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga menjadi tempat pelayanan yang ramah, terbuka, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 13 September 2025  — Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dini dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat di tengah berbagai dinamika yang terjadi belakangan ini. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Peran Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) se-Provinsi Banten yang digelar di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Jumat (12/9).

Rakor yang dipandu oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, Agus Supriyadi, itu dihadiri oleh perwakilan Satpol PP dan unsur Satlinmas dari seluruh kabupaten/kota di Banten, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam sambutannya, Andra Soni menekankan bahwa Satlinmas memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan lingkungan, terutama dalam mencegah potensi gangguan ketertiban sejak dini

“Yang kita bahas adalah pertama berkoordinasi pemanfaatan Satuan Pelindungan Masyarakat yang memang telah ada di setiap kabupaten kota termasuk provinsi,” kata Andra Soni.

Selain itu, peran Satlinmas di rakor tersebut dibahas, meskipun belum ada peran yang sempurna.  Namun, kebiasaan dan kebiasaan yang berkaitan dengan pengamanan lingkungan telah sangat terbentuk dalam masyarakat.  khususnya komunitas yang membentuk Siskamling atau yang memiliki tenaga keamanan sendiri.

“Baik itu Siskamling ataupun penyedian tenaga-tenaga pengamanan mandiri seperti yang dilaksanakan oleh perumahan-perumahan dan sebagainya,” ucapnya.

“Yang perlu kita lakukan adalah koordinasi. Kemudian mengoptimalkan Satlinmas dalam rangka menjaga ketertiban umum di masyarakat.,” kata Andra Soni menambahkan.

Dalam kesempatan yang sama, Akmal Malik, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, menyatakan bahwa pihaknya melaksanakan arahan Mendagri M Tito Karnavian untuk memonitor dan memfasilitasi upaya penguatan Siskamling di delapan belas provinsi Indonesia.  Dia dikirim ke Provinsi Banten.

Tim katanya sudah melakukan tinjauan lapangan sejak tanggal 10 hingga 12 September 2025. “Apa yang diarahkan oleh Pak Mendagri sudah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten,” ucapnya.

“Kolaborasi di antara Forkopimda Provinsi dan masyarakat berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Pak Gubernur, semua berjalan dengan bagus dan itu sudah menjadi budaya. Budaya Siskamling sudah mengakar dengan baik di beberapa kabupaten/kota,” tambah Akmal.

Ia berharap ke depan, Siskamling akan lebih dioptimalkan.  Karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.

Menurut Akmal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan enam urusan wajib pelayanan dasar.  Salah satunya adalah ketenangan pikiran, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.   Menurutnya, orang tidak akan berusaha jika tidak aman.

Selain itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Yudi Wibowo, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan, Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi, Sekda Kabupaten Lebak Budi Santoso, dan Forkopimda Provinsi Banten hadir di acara tersebut.

Dengan rakor ini, diharapkan peran Satlinmas di Provinsi Banten dapat diperkuat dari segi kelembagaan, pelatihan, dan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.(WartainBanten)