Provinsi NTB Kondusif, Event Nasional dan Internasional 2025 Tetap Berjalan

Warta.in
Mataram,NTB – Gubernur Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan Provinsi NTB selalu siap menyambut wisatawan baik di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa dengan situasi yang kondusif. Miq Iqbal menyebutkan, masyarakat NTB telah cukup matang untuk menjaga keamanan dan kedamaian yang dampaknya untuk kesejahteraan bersama.

Hal tersebut disampaikan Miq Iqbal saat membuka acara Temu Bisnis Tahun 2025 bertajuk Investasi Maju Bersinergi Menuju NTB Makmur Mendunia di Hotel Merumatta Senggigi, Lombok Barat 4 September 2025.

Gubernur NTB juga menegaskan bahwa seluruh kegiatan berskala nasional maupun internasional yang sudah direncanakan tahun 2025 di Provinsi NTB tetap akan dilaksanakan sesuai jadwal.

“Semua event nasional dan internasional untuk tahun 2025 akan tetap dijalankan di Provinsi NTB,” ucap Miq Iqbal.

Gubernur juga menjelaskan, pihaknya sendiri telah turun langsung ke berbagai lingkungan di Kota Mataram untuk memastikan keamanan dari level terbawah. Konsolidasi dengan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan berbagai lapisan masyarakat dilakukan juga guna memastikan keamanan masyarakat.

“Saya telah menyampaikan bahwa, adalah tugas kita di level terbawah untuk menjaga lingkungan masing-masing untuk menjaga warganya masing-masing. Insya Allah jika situasi aman akan banyak kegiatan-kegiatan besar yang bisa kita lakukan di NTB,” jelas Gubernur.

Masyarakat NTB, dijelaskan Miq Iqbal telah belajar bahwa kontribusi pariwisata dan bisnis terhadap kehidupan mereka semakin besar. Kesadaran ini sudah terbangun di masyarakat luas.

“Semakin banyak kegiatan besar, semakin banyak uang yang beredar di NTB. Semakin banyak uang yang beredar di NTB semakin banyak manfaat yang diterima masyarakat. Terutama untuk UMKM dan pedagang asongan lainnya,” tutur Miq Iqbal.

Oleh karena itu, Miq Iqbal meminta kepada segenap masyarakat NTB untuk terus menjaga satu sama lain demi kondusifitas daerah tercinta. Masyarakat NTB diminta tidak lagi takut dan cemas. Insya Allah semua kondisi akan kembali normal seperti biasanya dengan semangat menjadi baik dari sebelumnya untuk NTB Makmur Mendunia. (sr/dkintb)

Wartain Banten | Pemerintahan | 04 September 2025  — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus memperkuat langkah-langkah pencegahan korupsi dengan mengimplementasikan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (IPKD MCSP) 2025 yang diluncurkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Indeks ini menjadi tolok ukur dalam mengawasi dan menilai efektivitas program pencegahan korupsi di tingkat daerah. Pemprov Banten menargetkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penerapan IPKD MCSP secara menyeluruh di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten, EA Deni Hermawan, saat memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi MCSP di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Kamis (4/9/2025), menegaskan pentingnya pentingnya percepatan langkah nyata di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Indeks ini bukan hanya angka semata, tetapi cerminan dari keseriusan kita dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Diperlukan percepatan aksi nyata di setiap OPD agar hasil yang dicapai benar-benar mencerminkan kemajuan yang substansial,” ujar Deni Hermawan.

Deni mengingatkan bahwa delapan area perubahan yang merupakan indikator pencegahan korupsi sudah berada di bawah tanggung jawab masing-masing OPD. Dia meminta agar Inspektorat Daerah Provinsi Banten segera mengirimkan dokumen hasil evaluasi kepada OPD pengampu dan setiap OPD segera melakukan tindakan sesuai dengannya.

“Ini bukan hanya komitmen Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, tetapi komitmen kita semua. Indikator yang belum dipenuhi harus segera dituntaskan sesuai dengan agenda pemenuhannya , dan yang lebih penting lagi, bukan hanya selesai di atas kertas, tetapi juga bagaimana implementasinya di lapangan,” tegas Deni.

Dengan mengambil tindakan ini, Pemprov Banten berharap IPKD MCSP 2025 akan menumbuhkan budaya integritas, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan membangun pemerintahan yang bersih dan melayani.

Menurut Sitti Ma’ani Nina, Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Provinsi Banten, IPKD MCSP berfungsi sebagai alat perbaikan berkelanjutan untuk membuat tata kelola pemerintahan daerah menjadi lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

“MCSP bukan sekadar menghasilkan skor atau penilaian, tetapi mendorong terbentuknya ekosistem antikorupsi di Provinsi Banten. Melalui MCSP setiap perangkat daerah dapat menjalankan tugas sesuai aturan serta menutup celah terjadinya penyimpangan,” ujar Nina.

Dijelaskan bahwa IPKD MCSP 2025 didasarkan pada beberapa peraturan, seperti Surat KPK mengenai pedoman penilaian MCSP dan Keputusan Gubernur Banten Nomor 273 dan 276 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi dan Tim Pelaksana Pencegahan Korupsi Daerah. Komitmen Antikorupsi, yang ditandatangani oleh Gubernur Banten, Ketua DPRD Provinsi Banten, dan Pimpinan KPK pada 10 Juli 2025, merupakan tindak lanjut dari Komitmen Antikorupsi.

“Setiap kepala perangkat daerah wajib memastikan perencanaan dan penganggaran APBD bebas dari intervensi, memperkuat pengawasan, serta mengutamakan kepentingan publik,” tegasnya.

Nina mengatakan bahwa keberhasilan IPKD MCSP diukur dari pencapaian nilai dan budaya integritas dalam birokrasi.

“Kami (Pemprov Banten, red.) terus berupaya membentuk integritas sebagai fondasi utama pembangunan menuju masyarakat Banten sejahtera,” tutupnya.

Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 menunjukkan Provinsi Banten berada di posisi ke-11 dari 32 provinsi dengan indeks total 71,21. Menurutnya, sampai posisi terjaga, capaian ini harus terus ditingkatkan dan ditingkatkan.

“Hasil SPI 2024 memang meningkat dari tahun sebelumnya, namun masih menunjukkan adanya potensi kerentanan integritas di lingkungan Pemprov Banten. Oleh karena itu, tindak lanjut hasil survei menjadi penting untuk mendorong budaya antikorupsi,” tegasnya.

Menindaklanjuti SPI 2024, Pemprov Banten telah membuat Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Daerah (MCSP) 2025. Rencana ini mencakup delapan topik intervensi, termasuk tujuan pencegahan korupsi, siapa yang bertanggung jawab, dokumen kelengkapan, dan waktu pelaksanaan.

“Tujuan akhirnya adalah membangun budaya integritas di seluruh jajaran Pemprov Banten. Tidak hanya mengandalkan sanksi, tapi juga membiasakan aparatur untuk bekerja secara jujur, transparan, dan akuntabel,” kata Nina

Melalui penerapan IPKD MCSP, Provinsi Banten menunjukkan komitmennya untuk menjadi contoh daerah dalam mencegah praktik korupsi dan membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.(WartainBanten)

Wartain Banten | Pemerintahan | 04 September 2025 —  Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa perempuan memiliki peran strategis sebagai aktor sosial yang memberikan kontribusi besar dalam berbagai sektor kehidupan. Hal tersebut ia sampaikan saat membuka acara Tanwir II Nasyiatul Aisyiyah (NA) periode 2022–2026 yang berlangsung di Hotel Horison Ultima Ratu, Kota Serang, Kamis (4/9/2025).

Dalam sambutannya, Andra menyatakan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa, tidak hanya sebagai penggerak keluarga tetapi juga sebagai aktor sosial yang berkontribusi besar dalam berbagai bidang. Pemerintah Provinsi Banten berharap Tanwir II Nasyiatul Aisyiyah akan menjadi momentum untuk membangun kerja sama dengan kelompok perempuan.

“Terima kasih telah memilih Provinsi Banten sebagai tuan rumah Tanwir II Nasyiatul Aisyiyah,” ungkapnya.

Gubernur menegaskan akan mendukung Pemprov Banten dalam masalah penting seperti partisipasi sekolah yang lebih tinggi, pencegahan pernikahan usia dini, penanganan kekerasan terhadap anak, dan masalah pekerja anak.

Selain itu, ia mengucapkan terima kasih kepada lembaga pendidikan di bawah naungan Muhammadiyah yang telah berpartisipasi dalam Program Sekolah Gratis untuk SMA, SMK, dan SLB di lingkungan pemerintah dan swasta.  Disebutkan bahwa lebih dari 80 ribu siswa telah mendapat manfaat dari program tersebut.

Tanwir II Nasyiatul Aisyiyah 2022–2026 akan berlangsung dari 4–6 september 2025. Temanya adalah memajukan perempuan untuk mengokohkan peradaban.  Ada diskusi strategis tentang perempuan, anak, pendidikan, dan pemberdayaan generasi muda di atas daftar.

Ketua Umum PP Muhammadiyah juga hadir di acara tersebut.  Dalam sambutannya, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan bahwa Tanwir NA merupakan forum strategis untuk memperkuat peran perempuan muda dalam membangun bangsa. Dirinya bersyukur Tanwir berlangsung dalam kondisi aman seperti biasanya.

“Nasyiatul Aisyiyah adalah garda depan lahirnya generasi berilmu, berakhlak, dan berdaya saing. Melalui Tanwir ini, kita berharap lahir gagasan dan keputusan yang tidak hanya bermanfaat bagi persyarikatan, tetapi juga memberi kontribusi nyata bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan semesta,” ungkapnya.

Ketua Umum PP Nasyiatul Aisyiyah Ariati Dina Puspitasari menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak. Dikatakan Tanwir II Tanwir II Nasyiatul Aisyiyah 2022–2026 mengusung tema memajukan perempuan mengokohkan peradaban.

Forum-forum seperti Tanwir meningkatkan semangat kerja sama antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk mewujudkan pembangunan Banten yang berkelanjutan dan berkeadilan gender.(WartainBanten)