Warta.in | Jakarta (10 Desember 2024) – PT Bank IBK Indonesia Tbk (IBK Indonesia) berhasil mencatatkan pertumbuhan yang Impresif pada triwulan 3 tahun 2024. IBK Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 9,75% secara year on year (YOY), menjadi Rp170,02 miliar. Pendapatan Bunga bersih IBK Indonesia tercatat tumbuh 15,78% menjadi Rp436,71 triliun secara year to date.

Kenaikan pendapatan bunga bersih ini berdampak pada peningkatan Net Interest Margin (NIM) 1BK Indonesia dari 2,76% mejadi 3,10% secara YOY.

Keberhasilan Ini menunjukan bahwa IBK Indonesia mampu menghasilkan pertumbuhan yang stabil baik dari segi bisnis, kesehatan dan profitabilitas.

IBK Indonesia berhasil meningkatkan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 9,98% dari Rp8,89 triliun pada Desember 2023 menjadi Rp9,78 triliun pada September 2024. Tidak kalah juga rasio pertumbuhan kredit yang cukup mengesankan di September 2024 sebesar 12,81%  jauh diatas rata-rata industri perbankan yang tercatat sebesar 10,85% pada periode yang sama.

Kualitas kredit tetap terjaga meski NPL Gross tercatat nalk 1,64% menjadi 2,36% dan NPL Net meningkat 1,05 %menjadi 1,62%. Meskipun demikian, kualitas kredit IBK Indonesia tetap terbilang baik karena NPL jauh di bawah threshold 5%.

Secara year on year (YOY) Rasio kecukupan modal (CAR) naik dari 38,55% menjadi 41,33% dan pertumbuhan modal inti mencapai 27,11% dari sebelumnya Rp4,28 triliun menjadi Rp5,45 triliun.

Hal ini menunjukan IBK Indonesia telah mengambil langkah mitigasi risiko untuk menjaga kualitas aset dalam batas yang terkendali.

IBK Indonesia berkomitmen untuk terus berupaya mewujudkan inovasi-inovasi baru dengan menyesuaikan perkembangan perbankan guna keberlanjutan bisnis sehingga senantiasa mampu berkontribusi positif bagi masyarakat.

Kami berterima kasih kepada seluruh pemegang saham, seluruh nasabah dan masyarakat yang senantiasa mendukung eksistensi kemajuan IBK Indonesia. Akhir tahun, IBK Indonesia Penuhi ketentuan Free Float PT Bank IBK Indonesia Tbk (IBK Indonesia) berhasil mernenuh! ketentuan free float 7,5% saham publik.

Sesual dengan keterbukaan Informasi yang telah disampaikan management IBK Indonesia pada tanggal 02 Desember 2024, terpenuhinya free float dikarenakan adanya transaksi jual beli saham antara Industrial Bank Of Korea (IBK Korea) selaku pemegang saham pengendali dan PT KGI Sekuritas Indonesia (Transaksi).

Dengan adanya Transaksi Ini, maka IBK Indonesia telah mencapai 7,5% porsi saham free float, sebagaimana yang diatur dalam peraturan PT Bursa Efek Indonesia Nomor I-A perihal Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas.

Selain Saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat. Usal Transaksi, tercatat Jumlah saham beredar di publik mencapal 4 miliar saham atau 8,51% . Dimana sebelum dilakukannya Transaksi, porsi kepemilikan publik hanya 6,03%.

Sebagaimana diketahul, IBK Korea telah melepaskan porsi sahamnya ke publik sebesar 2,48% dalam Transaksi tersebut.

Oleh karena Itu, komposisi pemegang saham IBK Indonesia yang tercatat per tanggal 29 November 2024 berdasarkan surat dari Biro Administrasi Efek IBKI yaitu: IBK Korea sebanyak 91,49% dan masyarakat sebesar 8,51%.

Manajemen IBK Indonesia menyebutkan bahwa Transaksi Ini sesuai dengan komitmen IBK Indonesia dan IBK Korea terhadap kepatuhan ketentuan yang ada di Indonesia.

Transaksi Ini juga tidak memiliki dampak yang bersifat material yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional dan kelangsungan usaha IBK Indonesia.

Tentang IBK Indonesia

IBK Indonesia merupakan Bank hasil penggabungan antara PT Bank Agris Tbk dan PT Bank Mitraniaga Tbk tahun 2019.

Pemegang sahamnya terdiri atas IBK Korea sebesar 91,49% dan Masyarakat sebesar 8,51%. Saham IBK Indonesia tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham (AGRS).

Warta In | PALEMBANG – Sebagai bentuk dukungan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) Ormas Garda Prabowo DKD Sumsel melakukan aksi demonstrasi di PN Lubuklinggau, Rabu 11 Desember 2024.

Hal ini berkaitan dengan perkara antara PT Sentosa Kurnia Bahagia (SKB) dan PT Gorby Putra Utama (GPU).
Sebelumnya diketahui, Mahkamah Agung (MA) dikabarkan telah menolak permohonan Kasasi yang diajukan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan PT Gorby Putra Utama (GPU).

Penolakan tersebut, sesuai hasil putusan Kasasi MA dengan nomor: 554K/TUN/2024 tertanggal 2 Desember 2024.
Dengan putusan itu, maka MA menegaskan pembatalan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT Sentosa Kurnia Bahagia (SKB) oleh Menteri ATR/BPN dinyatakan batal alias tidak berlaku.
Bahkan, hasil putusan MA yang sudah berkekuatan hukum tetap itu juga mewajibkan Menteri ATR/BPN mencabut keputusan itu, serta memulihkan atau memberlakukan kembali sertifikat HGU PT SKB tersebut.

Hasil dari putusan Kasasi MA itu membuat Kuasa Hukum PT SKB dari Kantor Hukum Ihza & Ihza Law Firm SCBD-Bali Office mengambil sejumlah langkah hukum. Salah satunya meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Lubuklinggau selaku Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 546/Pid.B/2024/PN Llg untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya.
Kuasa Hukum PT SKB memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa Bagio Wiludjeng dan Djoko Purnomo untuk dibebaskan dari segala dakwaan dan segala tuntutan dalam kasusnya.
Menanggapi hasil putusan Kasasi MA tersebut, Ketua Garda Prabowo DKD Sumsel, Bana Juni SH MBA didampingi Ketua Investigasi Feri Yandi SHDM dengan lantang menyoroti kasus yang sedang diproses di PN Lubuklinggau tersebut.

Bana Juni menyatakan, pihaknya meminta Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 546/Pid.B/2024/PN Llg, agar segera membebaskan terdakwa yakni Bagio Wiludjeng dan Djoko Purnomo dari segala tuntutan hukum.

”Kita minta Majelis Hakim dapat memperhatikan hasil Kasasi Mahkamah Agung, sehingga bisa memberikan putusan seadil-adilnya, serta membebaskan kedua terdakwa dari segala tuntutan hukum. Jangan bermain api dengan nasib rakyat yg menuntut keadilan,” kata Dia.

Pihaknya juga mendesak Majelis Hakim PN Lubuklinggau untuk merehabilitasi nama baik kedua terdakwa demi rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
”Kita juga meminta Komisi Yudisial (KY) serta Hakim pengawas MA untuk memonitor para hakim yang menangani perkara ini,” ungkap dia.

Bana menjelaskan, bahwa kasus ini juga akan dilaporkan ke berbagai pihak, termasuk ke Pengawas MA.
“Tentu saja akan kita laporkan juga kepada Menko Hukum dan HAM, Ketua Umum Garda Prabowo, serta Pembina Garda Prabowo yakni Bapak Prabowo Subianto,” jelas dia.

Sementara Feri Yandi menambahkan, sebagai desakan kepada PN Lubuklinggau, pihaknya melakukan aksi demonstrasi di PN Lubulinggau, Rabu 11 Desember 2024.

“Kami melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk dukungan kepada APH untuk menegakkan hukum seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Apalagi permasalaan ini sudah ada keputusan dari MA yang berkekuatan hukum tetap dan inkrah, oleh sebab itulah untuk segera dipahami,” tegasnya.

Feri menambahkan, kehadiran organisasi Garda Prabowo di Sumsel sebagai bentuk kontrol sosial serta mengawal semua kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto demi kepentingan bangsa.

“Sesuai perintah Ketua Umum Bapak H Fauka Noor Farid melalui Ketua Sumsel H Banda Djuni kami akan aktif memantau program-program Bapak Presiden RI Prabowo Subianto dan akan menyampaikan permaslaahan yang ada di Sumsel,” jelasnya.

Warta In | Palembang,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi, S.H., MSE yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel Drs H Edward Candra, M.H menghadiri serta membuka dengan pemukulan gong tanda di resminya Musyawarah Daerah (Musda) Ke V Tahun 2024 Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumsel yang dilaksanakan di Griya Agung Palembang, Selasa (10/12/2024).

Dikatakan Sekda Provinsi Sumsel Drs Edward Candra, M.H, di mana Musda ini adalah momen penting untuk mengevaluasi kinerja organisasi, merumuskan langkah strategis, serta menyusun
program yang sesuai dengan visi besar DWP dalam mendukung pembangunan bangsa.

Saya mengapresiasi atas terselenggaranya Musda ini yang bertema “Penguatan Fondasi Transformasi Organisasi DWP Menuju Indonesia Emas 2025,” yang mencerminkan komitmen untuk menjadikan DWP lebih kuat, modern, dan berdaya saing.

“Sebagai mitra strategis pemerintah, DWP
memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam mendukung program-program pemerintah melalui pemberdayaan perempuan dan
keluarga,” ujarnya.

Kemudian, saya ingin memberikan beberapa arahan yang dapat menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja DWP ke depan perkuat peran DWP dalam mendukung pembangunan Nasional.

DWP harus terus menjadi garda terdepan
dalam pemberdayaan perempuan, khususnya di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). Program-program yang dirancang harus mampu
menjawab kebutuhan zaman, seperti pengembangan ekonomi kreatif, pendidikan, dan kesehatan, yang sejalan dengan agenda pembangunan daerah dan nasional.

“Fokus pada Transformasi Organisasi, di mana dalam 5ema Musda ini menekankan pentingnya transformasi, baik dari segi sistem, pola pikir, maupun manajemen organisasi,” ungkapnya.

Dilanjutkannya, transformasi ini tidak hanya memastikan DWP tetap relevan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan dampak program- programnya. Pemanfaatan teknologi digital
harus menjadi salah satu prioritas untuk mendukung proses ini, penguatan kapasitas Anggota.

DWP perlu memastikan bahwa seluruh
anggotanya memiliki kapasitas yang memadai untuk berkontribusi secara maksimal. Pelatihan, seminar, dan kegiatan pengembangan diri harus menjadi program unggulan, sehingga anggota DWP siap menghadapi tantangan masa
depan.

“Kolaborasi dan Sinergi, dimana DWP tidak dapat berjalan sendiri sinergi dengan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat lainnya sangat penting untuk memperluas jangkauan dan
dampak program-program DWP,” katanya.

Masih dilanjutkannya, kolaborasi ini juga membuka
peluang untuk inovasi dan pengembangan program yang lebih
baik.
Dukungan untuk Pembangunan Keluarga.
Sebagai pilar utama dalam membangun keluarga ASN yang harmonis, sejahtera, dan berdaya, DWP memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan program-program yang
berorientasi pada peningkatan kualitas hidup keluarga.

Keluarga yang kuat adalah fondasi masyarakat yang maju, di mana Musda ini adalah kesempatan untuk memperkuat kebersamaan,
menyatukan visi, dan merumuskan langkah-langkah konkret demi kemajuan organisasi.

“Saya percaya, dengan kerja sama,
semangat, dan komitmen yang tinggi, Dharma Wanita Persatuan akan mampu menjalankan perannya sebagai mitra pemerintah yang
strategis dan efektif,” ucapnya.

Masih disampaikannya, di sini saya ingin
menyampaikan beberapa pesan dan harapan kepada ibu-ibu anggota dan Ketua DWP untuk meningkatkan pengabdian ibu-ibu kepada
masyarakat, bangsa dan negara. Biasakanlah untuk membangun kemitraan, partnership dengan organisasi-organisasi lain di masyarakat
luas.

Khusus kepada Ibu Ketua DWP Provinsi Sumsel
Hj. Desy Kasnayati Edward adalah pemimpin, dan pemimpin itu
harus adil, mengayomi dan peduli kepada semua. Taburkan lah cinta
kasih kepada semua anggota DWP.

“Jangan pilih-pilih, karena kita ini terlalu terikat dengan politik praktis, kalau sudah menjadi pemimpin
harus bisa mengayomi, melindungi semua.
Banyak persoalan di negeri ini yang dapat diselesaikan bukan dengan kekerasan, bukan dengan kekuasaan,” imbuhnya.

Warta In | Palembang – Kebakaran yang terjadi hari Kamis (5/12/2024) sekira pukul 18.00 WIB yang mengakibatkan kantin SMA Negeri 21 Palembang milik Bapak Jamal (55) yang terletak di Jl. Senen Yusuf, Suka Mulia, Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan hangus terbakar.

Sejalan dengan perintah Pangdam II/Swj, Mayjen TNI Naudi Nurdika, maka Dandim 0418/Palembang segera memerintahkan Danramil 418-07/Sukarami untuk segera turun langsung bersama dengan warga membangun kembali kantin yang terbakar.

Danramil 418-07/Sukarami, Mayor Czi Sarbanu, mengatakan bahwa kebakaran yang terjadi di SMAN 21 Palembang mengakibatkan sebagian kantin milik Bapak Jamal hangus terbakar.

Perlu diketahui bahwa Bapak Jamal berdagang di kantin SMAN 21 Palembang sudah sejak lama dan ini satu-satunya mata pencariannya. Oleh karena itu Danramil dan anggotanya turut membantu perbaikan kantin bapak Jamal ,”jelasnya

Langkah awal yang dilakukan adalah pembersihan puing-puing bangunan dan akan kita renovasi kembali sehingga Bapak Jamal dapat beraktivitas kembali seperti biasa .

“Selain itu kegiatan ini juga sebagai bentuk kepedulian dan kemanunggalan TNI-AD dengan rakyat. Kita berharap pembangunan kantin ini cepat rampung agar pemiliknya segera bisa berjualan ungkapnya

Di tempat terpisah Dandim 0418/Palembang Letkol Kav Ferdiansyah, S.Sos., M.H.I menyampaikan turut prihatin dengan kejadian kebakaran di kantin SMAN 21 Palembang milik bapak Jamal. Beliau memang sejak lama berjualan di kantin tersebut .

Koramil 418-07/Sukarami akan membantu memperbaiki kembali kantin yang terbakar dan hari ini sudah mulai melakukan pembersihan puing-puing bekas kebakaran.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat selesai sehingga bapak Jamal dapat kembali berjualan seperti biasanya. Hal ini adalah bentuk Kemanunggalan TNI bersama rakyat,” tutup Dandim.

Warta In | Palembang – Dihari Anti Korupsi Sedunia, 9 Desember, Sriwijaya Corruption Watch (SCW), melaporkan beberapa Dinas di Sumsel yang Diduga terindikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ).

Hal tersebut di sampaikan oleh M. Sanusi. AS Direktur Eksekutif Sriwijaya Corruption Watch (SCW) kepada awak media usai melaporkan dugaan indikasi KKN di beberapa Dinas yang ada di Sumatera Selatan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia ( Kejagung RI ), Selasa (10/12/24).

“Iya, di Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember, jadikan momentum untuk penguatan upaya pemberantasan korupsi, karena Korupsi adalah kejahatan luar biasa dan musuh bersama yang harus hanguskan”,jelas Sanusi.As.

Lebih Lanjut, M.Sanusi mengatakan mari kita jadikan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia ini sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran kita Guna Memerangi dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Khususnya Di Daerah Sumatera Selatan.

Menurut M.Sanusi. AS, dalam hal memerangi korupsi, semua elemen bangsa harus ikut bergerak dengan fungsi dan tugas masing-masing.

“Tanggung jawab melawan korupsi tak hanya ada di pundak aparat penegak hukum saja”.jelasnya

Pencegahan, Pemberantasan Korupsi Tentu Merupakan Tugas kita Bersama. seluruh Elemen Wajib Terlibat dalam hal Pemberantasan Korupsi kata M.Sanusi.AS.

Maka dari itu, Kemarin kami (SCW) sambangi KPK RI dan hari ini kami juga menyambangi Kejagung RI untuk melaporkan Dugaan KKN yang ada di Sumsel terutana Dinas-Dinas yang diduga kuat melakukan korupsi, Selaku Direktur Eksekutif SCW, tidak bosan-bosan mengingatkan pejabat publik dan jajaran aparatur sipil negara (ASN) agar hal hal yang berpotensi menimbulkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi sebisa Mungkin di Hindari, dengan Cara pejabat publik (ASN) dan pihak pihak terkait dalam melaksanakan pekerjaan Fisik maupun Non Fisik yang bersumber dari Anggaran Negara Agar bekerja sesuai mekanisme dan aturan yang ada titik titik rawan korupsi yang harus diwaspadai diantaranya perencanaan anggaran, hibah, bansos, pajak, retribusi, pengadaan barang dan jasa, serta indikasi jual beli jabatan oleh oknum oknum tertentu. Hal ini selalu kita ingatkan.

Ia juga menegaskan dan berharap agar Kinerja Kejati Sumsel, Kejari Kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan agar dapat memberantas korupsi yang ada di Sumsel,”pungkasnya.