Warta In | Palembang – M.Sanusi.AS Direktur Eksekutif Sriwijaya Corruption Watch (SCW), memaknai hari Anti Korupsi Sedunia. Korupsi adalah kejahatan luar biasa dan musuh bersama yang Harus di Perangi,
9 Desember Hari Anti Korupsi Sedunia, jadi, Siapapun yang terbukti melakukan Korupsi,”Sikat”.

Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember menurut M. Sanusi. AS harus dijadikan momentum untuk penguatan upaya pemberantasan korupsi.

“Korupsi adalah kejahatan luar biasa dan musuh bersama yang Harus Hanguskan”.ungkapnya.

Lebih Lanjut,”M.Sanusi mengatakan mari kita jadikan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia ini sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran kita Guna Memerangi dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Khususnya Di Daerah Sumatera Selatan,”ungkap M.Sanusi kepada awak media melalui Via Phone, Senin (09/12/24).

Menurut M.Sanusi. AS, dalam hal memerangi korupsi, semua elemen bangsa harus ikut bergerak dengan fungsi dan tugas masing-masing.

“Tanggung jawab melawan korupsi tak hanya ada di pundak aparat penegak hukum saja”.jelasnya

Pencegahan, Pemberantasan Korupsi Tentu Merupakan Tugas kita Bersama. seluruh Elemen Wajib Terlibat dalam hal Pemberantasan Korupsi kata M.Sanusi.AS.

Selaku Direktur Eksekutif SCW, tidak bosan-bosan mengingatkan pejabat publik dan jajaran aparatur sipil negara (ASN) agar hal hal yang berpotensi menimbulkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi sebisa Mungkin di Hindari, dengan Cara pejabat publik (ASN) dan pihak pihak terkait dalam melaksanakan pekerjaan Fisik maupun Non Fisik yang bersumber dari Anggaran Negara Agar bekerja sesuai mekanisme dan aturan yang ada titik titik rawan korupsi yang harus diwaspadai diantaranya perencanaan anggaran, hibah, bansos, pajak, retribusi, pengadaan barang dan jasa, serta indikasi jual beli jabatan oleh oknum oknum tertentu. Hal ini selalu kita ingatkan.

Ia juga menegaskan untuk memerangi korupsi, kita sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat harus konsisten melakukan kontrol sosial. Konsisten dalam melakukan kontrol Sosial merupakan Strategi awal pencegahan terjadinya Tindak Pidana Korupsi. Ketika Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sudah memberi peringatan dan tidak di gubris, maka LSM Wajib melaporkan ke lembaga hukum yang ada dengan disertai bukti bukti permulaan yang cukup meyakinkan Pihak Penyidik,”Pungkasnya.

Warta In | Palembang – Memperingai Hari Anti Korupsi Sedunia tiap tahunnya jatuh pada tanggal 9 Desember.

Berbagai Organisasi, Lembaga Swadaya Masyarakat maupun pihak pemerintah memperingati hari tersebut, baik dengan cara unjuk rasa, sosialisasi, bahkan kegiatan dialog atau diskusi publik.

Salah satunya Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat – Corporation anti Corruption Agency Sumatera Selatan (CACA SUMSEL) Reza Fahlepie mengatakan, peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia wajib dilaksanakan, utamanya di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan.

Menurutnya, di Indonesia korupsi itu ibarat penyakit komplikasi yang saling bertautan antara institusi satu dengan lainnya yang bisa disebut sebagai lingkaran setan.

“Pemberantasan korupsi di Indonesia menurut penilaian kami masih sekadar wacana. Sebab faktanya, tiap saat kita disuguhkan pemberitaan korupsi di berbagai media, silih berganti oknum pejabat kelas kakap maupun oknum penegak hukum di OTT oleh KPK, dan sebagainya,” kata Reza kepada awak media melalu Via Phone usai sambangi KPK RI , Senin (09/12/24).

Dengan memperingatan Hari Anti Korupsi,”harus benar-benar menjadi momentum kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif agar sadar dampak korupsi bagi perekonomian dan pembangunan bangsa,”ujar Reza.

“Peringatan hari anti korupsi jangan hanya seremonial semata, namun bagaimana dapat menyadarkan kembali kepada kita semua bahwa korupsi itu tidak hanya merugikan satu pihak, tetapi seluruh lapisan masyarakat Indonesia,”tambahnya..

Selain itu,’Reza juga berharap kepada institusi penegak hukum tetap konsisten dalam menjalankan komitmennya untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu,”pungkasnya.

Warta In | Palembang, – Pemilihan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Sumatera Selatan akan segera digelar seiring berakhirnya masa jabatan ketua saat ini. Namun, proses pemilihan ini tidak luput dari isu rekayasa tata tertib yang diduga bertujuan untuk menghalangi calon yang didukung oleh mayoritas anggota PGRI.

“Ini adalah organisasi swadaya yang dibangun oleh dan untuk para guru dengan iuran dari guru. Oleh karena itu, tata tertib pemilihan ketua PGRI tidak boleh menghalangi anggota aktif maupun pasif untuk mencalonkan diri,” ungkap seorang pengurus yang enggan disebutkan namanya.

Ia menambahkan bahwa pembuatan tata tertib yang disinyalir dibuat untuk membatasi hak calon yang ingin maju adalah hal yang tidak adil, mengingat syarat utama hanyalah mendapatkan dukungan dari anggota. Menurutnya, aturan yang berlaku seharusnya memberikan kesempatan yang adil bagi semua anggota untuk mencalonkan diri dan diusung oleh rekan-rekan mereka.

Proses pemilihan Ketua PGRI diharapkan berjalan transparan, adil, dan mengutamakan kepentingan pendidikan serta para guru. “Organisasi sebesar PGRI memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas dan mendengarkan suara anggotanya, demi memastikan pendidikan di daerah ini terus maju tanpa terhambat oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” kata salah satu pengurus anak cabang yang tak mau disebutkan namanya.

Terpisah, Ketua PGRI PC Khusus SMA/SMK Kota Palembang, HR, menyampaikan klarifikasi terkait dugaan rekayasa dalam pemilihan ini. Berikut kronologisnya:

1. PC Khusus tidak pernah menerima undangan baik lisan maupun tulisan tentang adanya rapat persiapan menghadapi konferensi PGRI Sumatera Selatan pada tanggal 20 November 2024.

2. Pada tanggal 29 November 2024 malam, Ketua PGRI Kota, HB, menelepon dan meminta segera mengisi Formulir F1, F2, F3 dan mengumpulkannya keesokan harinya (30 November 2024).

3. Formulir tersebut langsung dikirimkan kepada Ketua PGRI Kota HB dan saudari I melalui WhatsApp pada pagi hari tanggal 30 November 2024.

4. Hard file/formulir cetak tidak dikirimkan langsung karena dikatakan oleh Ketua PGRI HB tidak perlu dan cukup via WhatsApp saja.

Klarifikasi ini disampaikan demi jelasnya rangkaian peristiwa yang terjadi terkait pemilihan bakal calon Pengurus PGRI Provinsi Sumatera Selatan.

Berikut isi surat yang ditandatangani oleh HB selaku Ketua dan HW selaku Sekretaris PC Kota Palembang, tertanggal 2 Desember 2024:

Menyikapi usul nama-nama Bakal Calon Pengurus PGRI Provinsi Sumatera Selatan yang disampaikan PC Khusus SMA/SMK kepada kami tanggal 30 November 2024 pukul 09:00 WIB dan telah kami teruskan ke PGRI Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal yang sama, ternyata sesuai dengan ketentuan sebagaimana AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) Pasal 43 Ayat 3 bahwa bakal calon Pengurus PGRI Provinsi Sumsel diwajibkan tercantum dalam daftar nama calon yang diusulkan pengurus PGRI Provinsi, pengurus PGRI kabupaten/kota, pengurus Cabang/Cab Khusus paling lambat 1 (satu) bulan sebelum KONFRPOV.

Merujuk pada ketentuan Pasal 43 Ayat 3 tersebut, maka pengurus PGRI Provinsi Sumatera Selatan menolak berkas usulan calon dari PC Khusus SMA/SMK Kota Palembang. Untuk diketahui, rapat persiapan menghadapi konferensi PGRI Sumsel dilakukan pada tanggal 20 November 2024, namun bapak tidak hadir dan tidak mengirimkan perwakilan.

Dalam rapat tersebut disepakati bahwa penyampaian usul nama-nama bakal calon pengurus PGRI Provinsi Sumsel dari setiap PC paling lambat tanggal 25 November 2024 untuk diteruskan ke Pengurus PGRI Provinsi Sumsel pada tanggal 27 November 2024.

Klarifikasi ini perlu disampaikan untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari, pungkas HR. (*)