Perebutan Wilayah Distribusi dan Pemblokiran Program Gizi Diduga Rugikan Ribuan Siswa
Warta In. Blanakan, Jawa Barat – Implementasi Program Makanan Bergizi (MBG) di Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, terancam gagal mencapai sasaran akibat dugaan pemblokiran distribusi oleh dapur yang belum siap beroperasi. Selasa 12 Agustus 2025.
Konflik ini tak hanya memperlihatkan carut-marut tata kelola, tetapi juga mengancam pemenuhan gizi ribuan siswa sekolah dasar yang seharusnya menjadi prioritas.
Saat ini terdapat dua dapur Dapur 3 dan Dapur 4 di Blanakan yang secara teknis disiapkan untuk mendukung pelaksanaan MBG. Namun, hanya dapur 3 yang telah memenuhi seluruh komponen krusial:
Memiliki Kepala Dapur SPPG
Sudah menunjuk Ahli Gizi dan Tenaga Administrasi
Telah bekerja sama dengan sekolah melalui MoU resmi
Sekolah sudah terdaftar di sistem BGN (Basis Gizi Nasional)
Dapur ini bahkan tengah menunggu aktivasi virtual account, tahap akhir sebelum distribusi dilakukan. Dalam upaya memenuhi target 4.000 porsi per dapur, tim SPPG dari dapur tersebut mulai menyasar sekolah-sekolah yang benar-benar belum mendapatkan jatah MBG sama sekali.
Namun, ironisnya, mereka justru ditolak masuk ke sekolah-sekolah tersebut. Penolakan datang dari dapur lain yang belum memiliki kelengkapan administratif dan bahkan belum memiliki Kepala Dapur SPPG maupun Virtual Account.
Fakta ini mengindikasikan praktik pemblokiran distribusi oleh dapur 4 yang belum siap secara legal maupun operasional. Pihak sekolah justru cenderung mengikuti tekanan dapur tersebut, alih-alih memprioritaskan layanan kepada siswa.
“Kami ke sekolah yang belum dapat MBG sama sekali. Tapi kami dilarang MoU karena katanya wilayah itu sudah ‘dibagi’. Padahal dapur lain belum ada dokumen lengkap,” kata salah satu anggota SPPG kepada reporter Warta In
Pemblokiran tersebut disebut-sebut berakar dari kebijakan pembagian wilayah sekolah yang dilakukan oleh Koordinator Wilayah (Korwil) atas dasar hasil pertemuan dengan pihak dapur yang belum siap.
Langkah ini disebut sebagai “antisipasi perebutan siswa” antar dapur. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini justru menciptakan pembekuan layanan di sekolah-sekolah yang seharusnya sudah bisa dilayani dapur siap operasi.
“Kami dilarang masuk, padahal siswa belum dapat makanan bergizi. Harusnya ini bukan soal wilayah, tapi kesiapan melayani,” imbuhnya.
Lebih mengejutkan, pihak sekolah yang semestinya bersikap netral dan memprioritaskan kesejahteraan anak justru menerima dapur yang belum siap—tanpa ada MoU dan kepastian kapan distribusi bisa dimulai.
Bahkan ada laporan bahwa pihak dapur yang belum siap melarang sekolah-sekolah melakukan MoU dengan dapur yang sudah siap, walaupun program MBG sangat mendesak dan ditujukan langsung untuk siswa.
“Kalau menunggu satu dapur yang belum siap, anak-anak tidak akan dapat makanan dalam waktu dekat. Tapi sekolah tetap tidak mengizinkan MoU dengan dapur siap. Ini keputusan yang jelas merugikan,” kata seorang guru yang enggan disebutkan namanya.
Situasi ini mencerminkan kegagalan sistem yang lebih dalam, siswa kehilangan hak dasarnya atas asupan gizi, hanya karena tarik-menarik kepentingan penyedia dan kelambanan otoritas lokal.
Reporter Warta Indonesia menilai bahwa program sekelas MBG harus memiliki mekanisme pengawasan yang adil dan berbasis kesiapan, bukan wilayah administratif semata.
“Anak-anak tidak bisa menunggu ego penyedia. Sistem harus berpihak pada siapa yang paling siap dan paling cepat memenuhi kebutuhan mereka,” ujar Reporter Warta Indonesia.
Program MBG adalah harapan besar untuk memperbaiki kualitas gizi siswa. Tapi di Blanakan, harapan itu terancam hilang di tengah kepentingan lokal yang lebih memikirkan penguasaan wilayah daripada pelayanan.
Jika ini dibiarkan, maka bukan hanya makanan bergizi yang gagal disampaikan—tapi juga pesan utama bahwa negara hadir untuk melindungi masa depan anak-anaknya.
