Masuk
25.2 C
Jakarta
Senin, April 6, 2026
Masuk
type here...
Beranda blog Halaman 521

KEGIATAN GERAKAN PANGAN MURAH POLRES OGAN ILIR BEKERJA SAMA DENGAN DINAS KOPERINDAG & PERUM BULOG

Penulis
Susantoplaju
-
0

Warta In | Ogan Ilir – Polres Ogan Ilir menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) bekerja sama dengan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Ogan Ilir serta Perum Bulog pada hari Kamis, 07 Agustus 2025. Kegiatan ini dimulai pukul 09.45 WIB di depan Masjid Walimah, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir.

Gerakan Pangan Murah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya beras, serta menekan laju inflasi di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok. Sebanyak 5 ton beras SPHP atau sekitar 1.000 karung beras ukuran 5 kg disediakan dan dijual dengan harga terjangkau, yaitu Rp59.000 per karung. Guna memastikan pemerataan, setiap warga dibatasi maksimal membeli 2 karung (10 kg) beras.

Kegiatan ini dihadiri oleh:

Kapolres Ogan Ilir AKBP Bagus Suryo Wibowo, S.I.K

Waka Polres Ogan Ilir Kompol Helmi Ardiansyah, S.H., M.H

Kepala Dinas Koperindag Ogan Ilir Ir. Tapip, M.Si

Para Pejabat Utama Polres Ogan Ilir, Kapolsek jajaran, Kasi, dan Kanit terkait

Camat Tanjung Batu, kepala desa dan lurah se-Kecamatan Tanjung Batu

Perwakilan Perum Bulog, Jery Darmaputra selaku Koordinator Lapangan Bulog SPHP

Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dan antusias dari masyarakat Kecamatan Tanjung Batu. Warga merasa sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Salah satu warga, Ibu Yuliana (48), menyampaikan rasa terima kasih dan harapannya “Kami sangat berterima kasih kepada Polres Ogan Ilir, Dinas Koperindag, dan Bulog. Kegiatan seperti ini sangat membantu kami. Harganya murah dan kualitas berasnya juga bagus. Semoga ke depannya bisa sering diadakan lagi,” ucapnya dengan wajah sumringah.

Kapolres Ogan Ilir AKBP Bagus Suryo Wibowo, S.I.K menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata sinergitas antara Polri, pemerintah daerah, dan BUMN dalam menjaga kesejahteraan masyarakat melalui distribusi pangan murah dan merata.

Kegiatan berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan lancar hingga pukul 12.30 WIB.

HMS

Ikut Arahan Irwasum Polri,Polda Sumsel Siap Dukung Swasembada Pangan

Penulis
Susantoplaju
-
0

Warta In | Palembang, Wakapolda Sumsel Brigjen Pol M.Zulkarnain,SIK,MSi, Irwasda Kombes Pol Feri Handoko Soenarso SH SIK bersama PJU Polda Sumsel dan Kapolres/Tabes , Kapolsek/Ta jajaran Polda Sumsel ikuti rapat secara Virtual persiapan Gerakan Pangan Murah Polri dipimpin Irwasum Polri diruang Vidcon lantai II Mapolda Sumsel Jalan Jendral Sudirman Palembang Kamis 07/08/2025 siang

Irwasum Polri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., , M.M., memimpin rapat terkait persiapan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah Polri. Rapat ini bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan menjaga stabilitas harga bahan pokok, khususnya beras.

Dalam arahannya, Irwasum Polri menekankan pentingnya peran Polri dalam memastikan program Gerakan Pangan Murah berjalan tepat sasaran. Beberapa poin penting yang disampaikan antara lain¹:
– *Pengawasan Distribusi Beras*: Polri diminta untuk memastikan harga jual beras SPHP tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah.
– *Pencegahan Penimbunan*: Polri harus mencegah terjadinya praktik jual kembali oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab maupun penimbunan stok oleh pengepul.
– *Transparansi Distribusi*: Pastikan tidak ada pencampuran antara beras SPHP dan jenis beras lainnya untuk menjaga kualitas dan transparansi distribusi.
– *Sosialisasi kepada Masyarakat*: Polri diminta untuk memaksimalkan upaya sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan penyerapan beras SPHP dan mendukung misi stabilisasi harga di tingkat konsumen.

Rapat ini juga membahas tentang pelaporan yang terstruktur dan akuntabel, serta evaluasi berkala pencapaian target program. Irwasum Polri juga mendorong inovasi dan terobosan kreatif dari masing-masing Polda untuk meningkatkan efektivitas penyerapan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program ketahanan pangan yang digagas oleh Polri.

Terkait hal itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya SIK MH menegaskan Komitmen jajaran Polda Sumsel dalam menjalankan arahan Kapolri secara konsisten dan berkelanjutan jelas Alumni Akpol 97 ,”kepada insan pers Kamis 7/8/25 ,sore

” Polda Sumsel siap bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Bulog dan instansi terkait lainnya, dalam memastikan Program gerakan pangan Murah berjalan dengan optimal, serta menjaga stabilitas Kamtibmas dan Ekonomi masyarakat,” katanya,’

Pangdam II/Sriwijaya Beri Arahan Kepada Peserta Diksarlin Polsri Gelombang II TA 2025/2026

Penulis
Susantoplaju
-
0

Warta In | Palembang – Dalam rangka meningkatkan daya juang, semangat dan motivasi kepada generasi penerus bangsa, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, M.D.A., memberikan pengarahan kepada para Peserta Pendidikan Dasar Kedisiplinan (Diksarlin) Mahasiswa/i Baru Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) Gelombang II Tahun Akademik 2025/2026, bertempat di Lapangan Mako Jasdam II/Sriwijaya Km 9 Palembang, Kamis (07/08/2025)._

Sebelum memberikan pengarahan, Mayjen TNI Ujang Darwis memperkenalkan diri dan menceritakan secara singkat jejak karier beliau dari Pangkat Letnan Dua (Letda) sampai dengan menyandang pangkat Bintang Dua di pundaknya sebagai Pangdam II/Sriwijaya, termasuk dinas beliau selama ini dan dihabiskan selama 16 tahun di satuan elit TNI AD yakni Kopassus, hal ini dirinya sampaikan untuk menggugah seluruh peserta Diksarlin Polsri dalam membangun kariernya.

Sebagai pengetahuan dan membentuk cara berpikir para peserta, Pangdam II/Sriwijaya juga menyampaikan perkembangan lingkungan strategis (Banglistra) yang terjadi di luar negeri maupun di dalam negeri sendiri, mulai dari konflik dan perang konvensional yag terjadi, permasalahan Ekonomi global sampai dengan permasalahan ideologi yang sering memicu terjadinya konflik.

Pada kesempatan tersebut, Pangdam II/Sriwijaya memaparkan sejarah singkat perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah, kurang lebih selama 300 tahun perlawanan melawan penjajah kurang berhasil, hal ini disebabkan karena perlawanan-perlawanan yag bersifat kedaerahan dan belum menjadi satu kesatuan.

“Dimulai dengan Kebangkitan Nasional dengan berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, sampai dengan pernyataan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mampu memerdekakan dirinya sendiri. “Dengan memegang Nilai-nilai Bangsa, Yakni mementingkan kepentingan umum dari pada kelompok kita mampu Merdeka”, urai Pangdam.

“Kurang Lebih hanya butuh 37 tahun dari mulai kita Bersatu untuk Merdeka”, imbuhnya.

Selanjutnya, Pangdam II/Sriwijaya menegaskan bahwa Kemerdekaan yang diperoleh saat ini merupakan hasil jerih payah, tetes keringat dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka dirinya berpesan agar selalu menjaga tujuan dari NKRI yang tertuang dalam UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesi dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjaga ketertiban dunia.

Diakhir arahannya, Pangdam II/Sriwijaya berpesan agar sebagai generasi penerus bangsan harus mampu membangun jiwa integritas, tetap fokus terhadap tujuan dan jadilah agen perubahan yang Positif.

Turut hadir mendampingi Pangdam II/sriwijaya memberikan pengarahan, antara lain Kasdam II/Sriwijaya Brigjen TNI Aminton Manurung, S.I.P., Irdam II/Sriwijaya Brigjen TNI Yudha Fitri, Kapoksahli Pangdam II/Sriwijaya Brigjen TNI Junaidi M., S.Sos., M.Si., Asrendam II/Sriwijaya, Para Asisten Kasdam II/Sriwijaya, Kajasdam II/Sriwijaya dan Wakapendam II/Sriwijaya, sedangkan dari Politeknik Negeri Sriwijaya turut hadir Wakil direktur I Dr. Yusri., S. Pd.., M. Pd. dan Para Dosen Politeknik negeri Sriwijaya

Jajaran Pemerintahan Pekon Semarang Jaya Salurkan BLT DD Tahap ke 2

Penulis
Semi Asih
-
0

Lampung Barat – Air Hitam, 7 Agustus 2025 – Pemerintah Pekon Semarang Jaya, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat, telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahap dua semester pertama tahun 2025 untuk bulan Juni hingga Agustus. Penyaluran berlangsung lancar dengan total 15 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan tersebut.

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan langsung oleh Peratin Pekon Semarang Jaya, Damsiri Ahmad, kepada masyarakat penerima. Kegiatan ini dilaksanakan di balai pekon setempat dan turut dihadiri oleh aparatur pekon, pendamping desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Damsiri Ahmad menyampaikan bahwa penyaluran BLT-DD merupakan wujud nyata dari kepedulian pemerintah desa terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam meringankan beban ekonomi rumah tangga pasca pandemi dan situasi ekonomi nasional yang masih belum sepenuhnya pulih.

“Kami berharap bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat penerima untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga,” ujar beliau.

Pemerintah Pekon Semarang Jaya memastikan bahwa proses penyaluran dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta berdasarkan data yang telah diverifikasi melalui musyawarah desa.

BLT-DD sendiri merupakan program pemerintah pusat yang bersumber dari Dana Desa, yang bertujuan untuk membantu warga desa miskin ekstrem agar tetap memiliki daya tahan ekonomi.

Pemerintah pekon berkomitmen untuk terus menjalankan program ini secara tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku demi kesejahteraan masyarakat.

(Asih)

Kapolda Bengkulu Terima Kunjungan Silaturahmi dari Komite I DPD RI

Penulis
Hari
-
0

Warta.in-Bengkulu

Kapolda Bengkulu, Irjen Pol. Mardiyono, S.I.K.,M.Si., menerima kunjungan silaturahmi dari Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di ruang kerja Kapolda Bengkulu pada Kamis (7/8/2025).

Kunjungan ini dipimpin oleh Senator Hj. Leni Haryati John Latief, S.E.,M.Si., dan dihadiri oleh beberapa pejabat utama Polda Bengkulu, termasuk Karoops, Dirintelkam, dan Dirkrimum.

Dalam pertemuan tersebut, Senator Leni menyampaikan apresiasi atas sambutan Kapolda dan memperkenalkan jajaran Komite I DPD RI. Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan melaksanakan Rapat Kerja bersama Polri dan membutuhkan masukan dari daerah, termasuk isu-isu yang berkembang di Bengkulu.

Kapolda Bengkulu, Irjen Pol. Mardiyono, S.I.K., M.Si., mengatakan bahwa meskipun anggota terbatas, namun tidak menyurutkan pengabdian kami untuk terus memberikan pelayanan prima terbaik dan respon cepat, kami selau hadir di tengah masyarakat.

“Meski kami memiliki keterbatasan personel dan sarpras di jajaran, namun kami tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” Ujar Kapolda.

Kapolda juga siap memberikan masukan untuk dibawa dalam forum Rapat Kerja DPD RI bersama Polri. “Kami siap memberikan masukan dan berkolaborasi dengan DPD RI untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Bengkulu,” tambahnya.

Pertemuan ditutup dengan penyerahan cinderamata dan sesi foto bersama antara Polda Bengkulu dan Komite I DPD RI sebagai simbol keharmonisan dan kerja sama antar lembaga.(****)

Wagub NTB Lepas Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2025

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Warta.in
Mataram,NTB — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.I.P., menghadiri kegiatan pelepasan Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB di Aula BPKAD, Mataram, Rabu (7/8/2025).

Dalam sambutannya, Wagub yang akrab disapa Umi Dinda mengapresiasi inisiatif BPKAD membentuk tim pelaksana inventarisasi BMD. Ia menegaskan pentingnya penataan aset sebagai bagian dari komitmen bersama untuk memperbaiki pengelolaan aset daerah, memperkuat neraca pelaporan, serta mencegah pengklaiman aset oleh pihak luar.

“Pendataan ini sangat penting, baik untuk aset yang digunakan internal maupun yang dipinjam pakaikan ke eksternal. Jangan sampai ada aset yang tidak jelas siapa yang menggunakan, apalagi dikuasai tanpa hak,” tegasnya.

Wagub juga meminta agar proses inventarisasi di Pulau Lombok diselesaikan secepat mungkin. Selanjutnya, kegiatan serupa perlu dilaksanakan di Pulau Sumbawa yang dinilai masih memiliki banyak aset provinsi dengan status penggunaan yang belum jelas.

“Tim ini berasal dari perwakilan berbagai OPD dan didampingi praktisi hukum, untuk memastikan tidak ada kepentingan pribadi dalam pendataan. Ini bukan pekerjaan mudah,” ujar Wagub, sambil mencontohkan kasus penyerahan aset antara Pemerintah Kabupaten dan Kota Bima yang sempat mengalami kendala karena perbedaan data di lapangan.

Wagub juga menekankan pentingnya keteladanan pemerintah dalam kepatuhan membayar pajak, termasuk pajak kendaraan dinas. Ia mengimbau masyarakat memanfaatkan kemudahan yang disediakan SAMSAT dalam pembayaran pajak kendaraan.

Tim inventarisasi akan mendata seluruh aset, terutama kendaraan dinas, untuk memastikan apakah masih digunakan oleh instansi terkait atau sudah dikuasai pihak luar. Kendaraan yang sudah tidak digunakan secara resmi akan diajukan untuk dilelang.

“Kendaraan tua akan dinilai kelayakannya untuk dilelang. Hasil pendataan akan ditindaklanjuti dalam rapat bersama tim penilai untuk menentukan statusnya. Hasil lelang juga akan menjadi sumber PAD,” jelasnya.

Tim ini terdiri dari 15 orang dan akan diterjunkan ke empat kabupaten serta satu kota di Pulau Lombok.

Sementara itu, Kepala BPKAD NTB, Dr. H. Nursalim, S.Sos.,MM., dalam laporannya menyampaikan bahwa objek yang akan diinventarisasi mencakup seluruh jenis Barang Milik Daerah, baik aset tetap, aset bergerak maupun tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, gedung, dan kendaraan.

“Target kami, proses di Pulau Lombok selesai dalam dua bulan. Untuk Pulau Sumbawa, kegiatan serupa direncanakan dilaksanakan pada tahun 2026,” pungkasnya. (sr/dkintb)

Diduga Rugikan Negara Rp1,3 T, Kredit BRI ke PT BSS dan PT SAL Disorot

Penulis
Susantoplaju
-
0

Warta In | Puluhan massa aksi dari Koalisi Ormas, Aktivis dan Mahasiswa Sumsel menggelar aksi demo di kantor Kejati Sumsel, Kamis (7/8/2025). Massa aksi mendesak Kejati Sumsel mengusut tuntas dugaan indikasi Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) terkait pemberian fasilitas pinjaman atau kredit yang dilakukan oleh Bank BRI kepada Perusahaan PT.BSS dan PT.SAL. serta terjadinya Kerugian Negara yang di estimasi 1,3 T.

Koordinator Aksi Germaki Umar Yuli Abbas didampingi M. Almi, Aminudin, Mukri As mengatakan, kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk menindak lanjuti laporan kegiatan kami terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan
Negara dan juga mencederai Demokrasi.

“Kami sangat mendukung Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan telah menurunkan Tim Penyidik dalam menangani Persoalan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kolusi dan Nepotisme terkait pemberian Fasilitas
Pinjaman atau Kredit dari salah satu Bank Plat Merah kepada PT.BSS dan PT.SAL yang telah merugikan Negara di Estimasi oleh Kejati Sumsel 1.3 T. Oleh karena itu kami meminta Kejati mengusut tuntas persoalan ini,” ujarnya.

Lebih lanjut dia menuturkan, pihaknya Mempertanyakan Bank Rakyat Indoinesia (BRI) yang telah memberikan fasilitas pinjaman atau kredit kepada PT.BSS dan PT.SAL. Tangkap dan periksa Oknum, KPKNL, BRI, PT. Sejati pangan Persada diduga
mempermainkan Nilai Lelang PT. SAL.

“Kami mempertanyakan kerugian Negara dengan estimasi 1.3T didapat dari
mana? Apakah sudah dihitung oleh pihak yang berkompeten. Kami mempertanyakan kepada pihak Kejati Sumsel yang telah mengumumkan
estimasi kerugian Negara dengan nilai 1.3T atas perkara ini, pertanyaan kami angka tersebut didapat dari rincihan apa saja dan berikan penjelasannya secara
transparansi,” katanya.

“Berdasarkan pengumuman lelang tanggal 3 Desember 2024, PT. BSS memiliki Aset Sebesar Rp. 786.122.970 dan PT. SAL memiliki Aset Senilai Rp. 955.002.000 jika di total Nilai aset Sebesar 1,7 T. Berdasarkan info yang kami dapat atas pengumuman lelang yang diterbitkan
oleh salah satu media cetak di Sumatera Selatan, tanggal 03 Desember 2024. Adapun nilai lelang yang terterah dengan limit Rp.995 Milyar Milik PT. SAL,
namun terakhir kami mendapatkan informasi bahwa KPKNL telah melelang perusahaan tersebut dengan nilai Rp.550 Milyar, artinya ada perselisihan angka
yang sangat fantastis, ada apa ini? Kepada siapa terjual aset tersebut? Adakah pemenang lelang ini kaitannya dengan para pihak?,” bebernya.

Selanjutnya sambung Umar, apakah boleh pihak KPKNL melakukan pelelangan sementara asaet-aset ini
sedang dalam proses penyidikan Kejaksaan Tinggi Sumsel?

“Berdasarkan Pengumuman lelang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang
dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang pada koran Sumatera Ekpres 3 Desember 2024, tertera nilai limit lelang terhadap PT. SRI ANDAL LESTARI (PT.SAL) adalah Rp.995.002.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima milyar dua juta rupiah) lalu berdasarkan pengumuman lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang di umumkan pada koran yang sama edisi 25 Februari
2025, nilai limit lelang menjadi Rp. 500.000.000.000 ( lima Ratus Milyar Rupiah), dan informasi yang kami dapatkan PT.SAL tersebut terjual ke salah satu perusahaan di tanggal 20 juni 2025. Angka ini sungguh mendapatkan selisih yang sangat fantastis ,
selisih hampir setengah trilyun. apakah pihak Kejaksaan Tinggi Sumsel menutup mata
atas hal ini,” paparnya.

Apakah tidak menaruh curiga tentang ada apa dengan perbuatan ini.

a. Sedang dalam proses hukum koq dilelang ?

b. Selisih harga yang terlalu jauh, tidakkah menduga ada permainan disini baik BRI, KPKNL, Tuan WS dan Pemenang Lelang, oleh karena itu panggil mereka
semuanya, sidik dan tangkap jika terbukti bersalah.

c. Jika Kejati Sumsel tetap diam saja, kami juga menduga ada apa dengan ini, oleh
karena itu kami akan akan terus mengawal perkara ini hingga ke Kejaksaan Agung di Jakarta.

“Kami mendesak kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk melakukan penyitaan seluruh aset-aset PT.BSS dan PT.SAL. agar tidak terjadinya kehilangan
barang bukti. Kami juga meminta kepada Kejaksaan Tinggi sumatera Selatan untuk melakukan
rincihan secara transparan, apa dan dimana letak letak kesalahan pada PT.BSS dan PT.SAL. serta usut tuntas kasus korupsi dan fasilitas pinjaman yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia,” terangnya.

Dia mengatakan, usut tuntas dugaan korupsi terkait pelelangan atas beberapa aset yang merupakan barang bukti kejahatan korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait.Segera tangkap dan usut keterlibatan Bank Rakyat Indonesia dan KPKNL yang telah melakukan pelelangan aset yang disita oleh pihak kejaksaan tinggi sumsel.

“Kami akan terus mengawal dan menjadi control social dalam kasus ini, serta kami akan
melakukan aksi demonstrasi lanjutan ke Kantor Kejagung RI, Kantor KPKNL Pusat,
dan Kantor Bank BRI Pusat,” ucapnya.

Menanggapi massa aksi, Belmento, SH.,MH Kasi B Kejati Sumsel mengatakan, pihaknya mengapresiasi rekan-rekan yang datang ke sini dalam memberikan informasi yang sangat berarti buat tim penyidik Kejati Sumsel.

“Kami akan menilai masukan dan informasi yang diberikan kepada kami. Tim penyidik melihat perkembangan dan data-data yang masuk. Data ini kan kami teruskan ke penyidik Pidsus untuk dibaca dan dilihat lagi sebagai materi selanjutnya terkait kredit bermasalah yang diberikan BRI,” katanya.

“Mari kita awasi bersama penyidikan perkara ini. Terima kasih kepada sembilan lembaga yang memberikan dukungan dalam memberantas tindak pidana korupsi di Sumsel,” tandasnya.

Kapolda NTB Bangun SPPG Polres Loteng, Wujud Polisi Peduli Gizi

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

Kapolda NTB Bangunan SPPG Polres Loteng, Wujud Polisi Peduli Gizi

 

Warta.in
Mataram,NTB — Komitmen Polda NTB dalam mendekatkan layanan kemanusiaan kepada masyarakat kembali ditunjukkan dengan langkah nyata. Rabu (6/8/2025) pukul 14.00 Wita, Kapolda NTB Irjen Pol. Hadi Gunawan, S.H., S.IK. secara resmi melaksanakan Ground Breaking Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), di kawasan Polsek Kopang, wilayah hukum Polres Lombok Tengah.

Kegiatan itu menjadi bukti nyata jika kepolisian tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga aktif dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di sektor kesehatan dan gizi.

Dalam sambutannya, Kapolda NTB menyampaikan jika pembangunan SPPG tersebut sebagai langkah strategis, untuk membantu anak-anak dan masyarakat rentan gizi di wilayah Lombok Tengah.

“Polri tidak boleh hanya hadir saat masyarakat butuh keamanan, tetapi juga harus hadir saat masyarakat butuh harapan. Melalui SPPG ini, kami ingin memastikan bahwa anak-anak kita tumbuh sehat, kuat, dan cerdas,” ujar Irjen Pol. Hadi Gunawan.

Ia juga menambahkan kalau pembangunan SPPG di lingkungan Polsek, bukan hanya bentuk pelayanan fisik, tapi juga simbol kolaborasi dan kepedulian antara kepolisian dengan masyarakat.

Pembangunan itu disambut hangat tokoh masyarakat, pemerintah setempat, dan para pemuda. Diharapkan, SPPG menjadi pusat layanan yang tidak hanya menyediakan bantuan gizi, tetapi juga edukasi dan pendampingan keluarga untuk membentuk generasi sehat di masa depan.(sr/hpntb)

3 Warga Ampenan Diciduk dalam Operasi di Mataram, Polisi Amankan Sabu dan Uang Tunai

Penulis
Sahrir Ntb
-
0

3 Warga Ampenan Diciduk dalam Operasi di Mataram, Polisi Amankan Sabu dan Uang Tunai

Warta in
Mataram, NTB – Tiga warga Kecamatan Ampenan, dua pria dan satu perempuan, berinisial AAW, AHS, dan IJF, harus berurusan dengan hukum setelah diamankan Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Mataram dalam sebuah operasi pengungkapan kasus peredaran Narkoba, Rabu (06/08/2025).

Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang resah terhadap dugaan aktivitas peredaran Narkotika dilingkungan mereka. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan intensif hingga akhirnya berhasil membongkar jaringan kecil pengedar sabu yang melibatkan pasangan suami istri.

“Dari hasil penyelidikan, petugas lebih dulu mengamankan AAW di pinggir jalan jurusan Mataram–Tanjung, tepatnya diwilayah Desa Tamansari, Kecamatan Gunungsari,” ungkap Kasat Narkoba Polresta Mataram AKP I Gusti Ngurah Bagus Suputra, SH, MH.

Saat digeledah, AAW kedapatan membawa Narkotika jenis sabu. Dari keterangan awal, barang tersebut ia peroleh dari AHS, yang saat itu diketahui sedang berada dikawasan Karang Baru, Cakranegara.

Petugas kemudian bergerak kelokasi dan mendapati AHS bersama istrinya, IJF, di pinggir jalan wilayah Karang Bagu. Dalam penggeledahan, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika, dan AHS mengakui bahwa sabu yang dikuasai AAW berasal darinya.

Selanjutnya, ketiga terduga dibawa ke Mapolresta Mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga menggeledah rumah AAW dan AHS di wilayah Ampenan untuk memastikan tidak ada barang bukti lain yang disembunyikan.

“Dari hasil penggeledahan, kami mengamankan sabu seberat 2,13 gram, alat komunikasi, alat konsumsi, dan sejumlah uang tunai yang diduga hasil transaksi Narkoba,” jelas AKP Bagus Suputra.

Kini ketiganya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka dijerat dengan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara.

Polisi kembali mengimbau masyarakat untuk tidak segan melapor jika melihat aktivitas mencurigakan di sekitar tempat tinggal mereka, demi menekan angka peredaran narkoba di wilayah hukum Polresta Mataram.(sr/hpm)

Gubernur Banten: Pemerintah Terus Tingkatkan Kapasitas dan Kesejahteraan Guru

Penulis
Iskandar Z Sitanggang
-
0

Wartain Banten | Pemerintahan | 7 Agustus 2025 – Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, pemerintah terus meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan para guru. Pemerintah Provinsi Banten baru saja mengangkat lebih dari 5.000 orang guru menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal itu diungkap Andra Soni usai menghadiri Penyerahan Kado HUT RI dari Presiden Untuk Guru di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A Lt. 1 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Jl Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, Rabu (5/8/2025).

“Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk hadiah Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia untuk guru,” ucapnya.

“Alhamdulillah arahan Bapak Presiden terkait dengan kesejahteraan guru terus kita tingkatkan di Provinsi Banten,” tambah Andra Soni.

Dikatakan, pada tahun 2025, Pemprov Banten menganggarkan untuk guru non ASN sekitar Rp109 miliar.

“Kita juga baru saja mengangkat lebih dari 5.000 orang guru menjadi PPPK,” ungkap Andra Soni

“Upaya ini akan terus kita lakukan bersama sama,” tegasnya.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mu’ti yang dalam sambutannya menyampaikan, kado HUT RI dari Presiden Untuk Guru adalah acara dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-80. Kado HUT RI dari Presiden untuk guru berupa: Insentif Guru Non ASN, Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi Pendidik Non Formal, dan Bantuan Afirmasi Kualifikasi S1/D4.

Sementara, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti mengatakan Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru merupakan wujud nyata perhatian Presiden terhadap kesejahteraan  guru.

“Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru sebagai agenda nasional. Untuk meningkatkan kualitas guru dan memperkuat pelayanan pendidikan”, katanya

Gubernur Andra Soni berharap bahwa pendidikan Banten akan terus berkembang dan mampu mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan dunia saat ini.(WartainBanten)

1...520521522...1,205Halaman 521 dari 1,205
© PT. WARTA INFORMASI TEKNOLOGI. - Nomor : AHU-007835.AH.01.30.Tahun 2023