Reaksi Masyarakat terhadap Abolisi Thomas Lembong, Keputusan Politik atau Keadilan Sosial

Pro kontra terhadap Abolisi yang diterima mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menjadi isu hangat di Nusantara.

Pandangan beberapa pengamat, praktisi hukum menghiasi media baik media masa, maupun media sosial

Pemberian Abolisi dan Amnesti adalah hal yang biasa dilakukan Presiden dengan hak Prerogatinya kepada para Narapidana.

1000 orang lebih Narapidana yang mendapatkan Abolisi dan Amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto saat menjelang HUT RI ke- 80 ini.

Salah satu Praktisi Hukum Muda Dr.Weldy Jevis Saleh.,S.H.,M.H., menyampaikan pandangannya terkait Abolisi Thomas Lembong yang saat ini viral seantero Indonesia.

Menurut Dr.Weldy Jevis Saleh bahwa keputusan untuk memberikan abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong, yang sebelumnya terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi terkait distribusi gula pada tahun 2015, telah menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat dan kalangan hukum.

Abolisi ini diberikan melalui Surat Presiden Nomor R43/Pres/072025, yang diajukan pada 30 Juli 2025 dan disetujui oleh DPR RI. Pada 1 Agustus 2025, Lembong dibebaskan dari tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Keputusan ini tidak hanya terkait dengan politik hukum pidana, tetapi juga memunculkan pertanyaan penting mengenai biaya penegakan hukum yang sudah dikeluarkan oleh negara selama proses hukum tersebut.

Pemberian abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong memunculkan isu yang sangat penting, yaitu tentang biaya yang sudah dikeluarkan negara dalam proses hukum besar seperti kasus ini. Proses hukum yang melibatkan tokoh besar seperti Lembong pasti memakan biaya yang sangat banyak, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga biaya persidangan dan pemasyarakatan yang harus ditanggung negara, ujar Dr.Weldy Jevis Saleh.

“Sejak awal, penyidikan hingga proses pengadilan melibatkan banyak biaya, baik dari segi personel yang bekerja, logistik untuk pengumpulan bukti, serta waktu yang dihabiskan oleh banyak pihak. Negara sudah mengeluarkan banyak dana untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Dengan adanya abolisi, negara akhirnya memutuskan untuk menghentikan proses hukum lebih lanjut. Ini berarti, biaya negara untuk melanjutkan proses hukum terhadap Lembong dapat dihentikan, yang pada gilirannya bisa mengurangi pengeluaran negara di masa depan. Namun, meskipun abolisi mengurangi pengeluaran untuk biaya hukum, ada sisi lain yang perlu dipertimbangkan. Dengan menghentikan proses hukum, negara tidak hanya menghemat biaya jangka panjang, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk melihat apakah proses hukum tersebut dapat membawa efek yang lebih besar bagi masyarakat, khususnya dalam hal penegakan keadilan,” cetusnya.

Dr.Weldy mengungkapkan bahwa keputusan untuk memberikan abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong bukan hanya keputusan hukum semata, tetapi juga keputusan politik. Keputusan ini dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan dari DPR RI. Banyak yang berpendapat bahwa keputusan ini diambil untuk mengatasi ketegangan sosial yang mungkin timbul akibat kasus tersebut dan juga untuk menciptakan kondisi sosial yang lebih stabil.

“Kebijakan abolisi ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah yang lebih besar dalam masyarakat. Namun, keputusan ini juga memicu perdebatan mengenai keadilan. Beberapa orang merasa bahwa dengan abolisi, orang yang terlibat dalam tindak pidana besar tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa abolisi bisa memberikan kesempatan untuk reintegrasi sosial, memberi pelaku kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali berkontribusi pada masyarakat setelah menunjukkan pertanggungjawaban, tuturnya, Minggu (03/08/2025).

Dikatakan Dr. Weldy bahwa pemberian abolisi ini memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam UUD 1945, Pasal 14 memberikan hak kepada Presiden untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Jadi, abolisi adalah hak Presiden untuk memberikan pengampunan atau pembatalan hukuman kepada seseorang, dengan pertimbangan yang sesuai dengan kebutuhan negara. Selain itu, dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954, disebutkan bahwa Presiden dapat memberikan abolisi setelah mendapatkan nasihat tertulis dari Mahkamah Agung.

Keputusan ini diambil untuk menghapuskan segala akibat hukum yang dihasilkan oleh kasus tersebut, termasuk menghentikan proses hukum yang sedang berjalan.

“Keputusan abolisi ini juga berdampak pada biaya hukum yang dikeluarkan negara. Dengan menghentikan proses hukum, negara bisa menghemat dana yang semula digunakan untuk proses penyidikan, penuntutan, dan pemasyarakatan. Misalnya, jika proses hukum terus berlanjut, negara harus terus mengalokasikan dana untuk pengadilan, penahanan, dan biaya lainnya. Dengan adanya abolisi, dana yang semula dialokasikan untuk proses hukum ini bisa dipindahkan ke sektor-sektor lain yang lebih mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, paparnya.

Namun, sambung nya, meskipun ada penghematan biaya, keputusan ini juga bisa menciptakan kecurigaan masyarakat bahwa orang-orang yang memiliki posisi atau kekuasaan dapat menghindari hukuman melalui keputusan politik semacam ini. Ini bisa mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan kita.
Pemberian abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong memang memberikan penghematan biaya hukum yang signifikan bagi negara, namun keputusan ini tetap membuka perdebatan tentang keadilan dan transparansi dalam sistem peradilan pidana.

“Keputusan ini menunjukkan bahwa politik hukum pidana bisa sangat dipengaruhi oleh kebijakan negara yang lebih luas, dengan tujuan untuk menciptakan stabilitas sosial dan politik. Meskipun abolisi memberikan peluang untuk mengurangi pengeluaran negara, keputusan ini harus tetap diimbangi dengan upaya untuk menjaga keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada. Ini adalah tantangan besar bagi sistem peradilan Indonesia untuk memastikan bahwa kebijakan semacam ini tidak hanya bermanfaat dari segi pengelolaan biaya, tetapi juga dari segi keadilan sosial yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya,”tutup Dr.Weldy Jevis Saleh.,S.H.,M.H Praktisi Hukum yang juga Dosen Universitas Pakuan Bogor.

Sumber : Dr.Weldy Jevis Saleh,S.H.,M.H, ( Pengamat dan Praktisi Hukum)

Dewas DPD AWIBB Jawa Barat

Warta.in
Mataram, NTB – Aksi sigap dan respons cepat diperlihatkan Direktorat Polairud Polda NTB saat mengevakuasi lima nelayan yang menjadi korban tenggelamnya kapal / perahu nelayan di Perairan Selat Alas – Kayangan, Lombok Timur, Minggu (03/08/2025).

Begitu menerima laporan darurat, personel Ditpolairud langsung mengerahkan dua unit kapal patroli, KP XXI-2012 dan KP XXI-1002, menuju lokasi kejadian untuk melakukan penyelamatan.

“Memang benar, kami menerima laporan kapal / perahu nelayan tenggelam di Selat Alas – Kayangan. Personel kami langsung bergerak ke lokasi begitu mendapat informasi tersebut,” ungkap Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K.

Dari hasil penyelidikan awal, diketahui terdapat lima orang nelayan di atas kapal yang tengah memancing saat perahu mereka tiba-tiba terbalik akibat gelombang.

Satu korban berhasil dievakuasi lebih dulu oleh personel Polairud Polres Lombok Timur, sementara empat lainnya diselamatkan oleh tim dari Ditpolairud Polda NTB. Seluruh korban kemudian dibawa ke Marmit Polairud Kayangan untuk mendapatkan pertolongan pertama.

Menariknya, perahu nelayan yang terbalik juga berhasil dievakuasi dengan cara digeret menggunakan KP XXI-2012 milik Ditpolairud.

Ditangani dengan Cepat, Korban Menunggu Jemputan Keluarga

Setelah mendapatkan perawatan awal, kelima korban menunggu penjemputan oleh pihak keluarga. Seluruh proses evakuasi berjalan lancar berkat kerja sama yang baik antara personel Ditpolairud Polda NTB dan jajaran Polres Lombok Timur.

“Alhamdulillah, seluruh korban dalam keadaan selamat dan sudah berada dalam penanganan kami. Ini merupakan bentuk komitmen kami untuk selalu hadir dan cepat tanggap dalam situasi darurat di wilayah perairan,” tutup Kombes Pol. Mohammad Kholid.

Kejadian ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan saat melaut dan pentingnya sinergi aparat keamanan dalam menjamin keselamatan warga di perairan NTB.(sr,/hpntb)

Gardu Listrik PLN Terbakar, Polsek Selaparang Gerak Cepat Amankan Lokasi

warta.in
Mataram, NTB – Sebuah gardu listrik milik PLN yang berada di Jl. Langko, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, mengalami kebakaran pada Minggu siang (03/08/2025) sekitar pukul 11.30 WITA. Mendapat laporan dari warga, personel piket fungsi Polsek Selaparang bergerak cepat menuju lokasi untuk melakukan pengamanan dan pengawasan situasi.

Setibanya di tempat kejadian perkara (TKP), personel langsung berkoordinasi dengan petugas PLN yang telah lebih dulu tiba dan menangani insiden tersebut.

“Setelah menerima laporan, personel langsung kami turunkan ke lokasi. Syukurnya, petugas PLN sudah berada di TKP dan sedang melakukan penanganan. Anggota kami bertugas mengamankan lokasi agar warga tidak terlalu dekat, guna menghindari risiko berbahaya,” ujar Kapolsek Selaparang Ipda Zulharman Lutfi, SH.

Kapolsek juga menjelaskan bahwa pengamanan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan terhadap potensi gangguan kamtibmas di tengah masyarakat, khususnya dalam situasi darurat yang melibatkan fasilitas vital seperti kelistrikan.

“Ini langkah antisipatif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti korsleting susulan atau ledakan kecil yang bisa membahayakan warga di sekitar,” tambahnya.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas PLN pun bergerak cepat melakukan pemadaman dan pengecekan terhadap penyebab kebakaran.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk segera melapor ke pihak berwenang apabila melihat potensi bahaya atau insiden serupa, agar bisa segera ditangani dan tidak menimbulkan dampak lebih besar.(sr/hpm)

Warta In | Palembang – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang kembali mengingatkan masyarakat terkait ketentuan perjalanan menggunakan kereta api, khususnya tiket untuk anak-anak, agar perjalanan ini menjadi pengalaman yang menyenangkan dan nyaman serta sebagai komitmen perusahaan dalam menjaga kenyamanan dan keselamatan seluruh pelanggan.

Manager Humas PT KAI Divre III Palembang, Aida Suryanti menjelaskan bahwa anak-anak yang akan melakukan perjalanan dengan kereta api wajib memiliki tiket, dengan ketentuan usia dan identitas yang harus diperhatikan sejak tahap pemesanan.

“Anak-anak berusia di atas 3 tahun wajib memiliki tiket dan tempat duduk sendiri. Sedangkan anak usia di bawah 3 tahun tidak dikenakan biaya tarif tiket dan dapat melakukan perjalanan dengan tiket infant, harus didampingi orang dewasa dan tidak memiliki tempat duduk sendiri, namun apabila ingin memiliki tempat duduk sendiri, penumpang anak-anak dibawah 3 tahun harus membeli tiket sesuai aturan.Pemesanan tiket infant dapat diperoleh melalui aplikasi Acces By KAI maupun langsung di loket pada hari keberangkatan” ujar Aida.

Aida juga mengatakan, semua penumpang termasuk bayi dan anak di bawah usia 3 tahun wajib tercatat karena menyangkut aspek keselamatan dan pendataan manifest penumpang terkait asuransi perjalanan. Selain itu juga, orang tua agar membawa dokumen identitas anak saat bepergian, seperti Kartu Identitas Anak (KIA) atau fotokopi Kartu Keluarga. Hal ini bertujuan untuk keperluan verifikasi saat boarding dan memastikan kesesuaian data dengan tiket.

“Kami ingin memastikan bahwa perjalanan seluruh pelanggan, termasuk anak-anak aman dan sesuai aturan. Karena itu, kami meminta para orang tua atau pendamping anak untuk mematuhi ketentuan ini,” tambahnya.

KAI juga terus mengedukasi masyarakat melalui berbagai kanal informasi, baik di stasiun, media sosial, maupun melalui layanan pelanggan 121, agar informasi ini dapat dipahami dengan baik oleh seluruh penumpang dan mengajak seluruh pelanggan untuk selalu mempersiapkan perjalanan dengan cermat, termasuk memastikan dokumen dan tiket anak- anak sesuai ketentuan untuk kenyamanan bersama selama dalam perjalanan , tutup Aida.